mamybet

Kelahiran Kembali Era Puncak

Lingkar Dalam Sebut Prabowo Tak akan Mundur dari Jabatan Menhan******

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik.

Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Terkait langkah yang diambil Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud MD.

Andre berpandangan bahwa keputusan Mahfud MD tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan pak Mahfud MD itu,” kata Andre.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menhan.

“Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Selain itu, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto telah siap dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

“Persiapan sudah bagus, mantap,” kata adik kandung dari Prabowo Subianto tersebut.

Tak hanya itu, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Gema Desa Indonesia tersebut mengingatkan para mantan kepala desa untuk terus mendukung Prabowo-Gibran.

“Semua program yang dibawa oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyejahterakan rakyat, guru bahkan untuk ibu-ibu dan balita-balita agar gizinya terpenuhi dan tidak ada stunting,” ujarnya.

Prabowo pun juga membenarkan pertanyaan lingkar dalamnya itu. Dia menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

“Itu hak politik,” kata Prabowo, dilansir Antara.Ia kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.

Tuhan segala bencana

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.

Makan seluruh dunia

Debat Capres 2024, Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah dan Puskesmas Modern******

Di Debat Capres 2024 itu, Prabowo Subianto juga berjanji akan membangun Puskesmas modern di setiap desa jika memang terpilih sebagai Presiden ke-8 RI.

“Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota dan Puskesmas modern di setiap desa. Kami segera menangani kekurangan kekurangan dokter,” tambah dia.

Prabowo akan menambah jumlah dokter di Indonesia menjadi 300.000. Selain itu, dia juga akan membangun Fakultas Kedokteran baru di Indonesia, yang semula 92 menjadi 300.

Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit. Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir.

Debat dipandu moderator dari pembawa berita TvOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia, dengan media penyelenggara debat kelima diselenggarakan oleh TvOne, ANTV, dan NET TV.

Planet terbelah menjadi dua

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Alkimia Shinto

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).