turbo max slot

makhluk abadi

DPR Pertanyakan Rencana Impor Beras di Tengah Utang 'Seleher' Bulog******

Ketua Komisi IV DPRSudin mempertanyakan anggaranyang akan digunakan untuk mengimpor berasdi tahun ini.

Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pangan Nasional, Senin (3/4).

Dalam rapat itu, Arief awalnya memaparkan Bulog akan menyalurkan 640 ribu ton bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 200 ribuan ton.

"Kalau tidak ada serapannya ?" tanya Sudin.

"Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor," jawab Arief.

Sudin lantas mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengimpor beras tersebut. Arief kemudian menjawab anggaran sudah dibahas saat rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudin lantas meminta Arief untuk mempertanyakan kembali kejelasan anggaran saat rapat dengan presiden dan menteri keuangan. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang demi impor beras.

Pasalnya, utang Bulog sudah menumpuk.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin.

[Gambas:Video CNN]

Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun yang 500 ribu ton di antaranya harus didatangkan secepatnya.

badai jenius

Pemerintah Punya Utang Rp2,6 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utangkepada pihaknya sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut belum dibayar sejak 2020.

"(Utang pemerintah) Rp2,6 triliun. Ini dari yang lalu, penyaluran yang lama. Utang yang belum dibayar dari mulai 2020. Sebagian sudah terbayar," kata Buwas, sapaan akrabnya, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Sementara utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Utang Bulog itu juga menjadi sorotan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin di tengah rencana impor beras. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang lagi demi membiayai impor beras. Maka dari itu, ia meminta agar anggaran beras impor segera diperjelas.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin dalam rapat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Kunjungan Turis Asing Melonjak 567 Persen pada Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asingyang masuk Indonesia pada Februari 2023 sebanyak 701,93 ribu orang. Jumlah ini naik 567,27 persen dibandingkan Februari 2022 yang sebanyak 105,20 ribu kunjungan.

Namun, dibandingkan Januari 2023 yang sebanyak 735,95 ribu kunjungan, turun 4,62 persen.

Meski demikian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengatakan wisman pada Februari 2023 masuk melalui pintu masuk utama sebanyak 606,85 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 95,08 ribu kunjungan.

Jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisman dengan moda angkutan udara yang berkontribusi sebesar 80,43 persen. Sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing hanya sebesar 17,90 persen dan 1,67 persen.

Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara pada Februari 2023 mencapai 488,08 ribu kunjungan, naik 2.636,79 persen dibandingkan dengan Februari 2022 (y-on-y) dan 0,58 persen dibandingkan dengan Januari 2023 (m-to-m).

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan terbesar moda angkutan udara terjadi di Bandara Ngurah Rai dan Soekarno Hatta. Keduanya berkontribusi 90,62 persen atau mencapai 442,32 ribu kunjungan.

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 18,1 persen atau 127 ribu kunjungan, dan disusul dari Australia sebesar 12,1 persen atau sebanyak 84,8 ribu kunjungan.

Kemudian dari Singapura sebesar 10,7 persen atau sebanyak 75,2 ribu kunjungan, dan dari Timor Leste 8 persen atau sebanyak 55,9 ribu kunjungan, serta dari India sebesar 5,2 persen atau sebanyak 36,5 ribu kunjungan.

Secara kumulatif (Januari-Februari 2023) jumlah kunjungan wisman mencapai 1,44 juta atau naik 532,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

senjata luar angkasa

BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.

"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).

Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.

Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.

Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.

Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.

"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.

Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]