crownslot88

Orang kaya yang saleh

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Perburuan protagonis tanpa batas

Zulhas Sebut Pembangunan Pasar Rakyat Bukti Cinta Jokowi ke Kalimantan******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meresmikan beberapa pasar rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Senin (18/12). Ia menyebutkan, peresmian pasar rakyat tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan di daerah perbatasan.

"Sambas ini mendapat perhatian lebih dari Bapak Presiden juga dari saya sebagai Menteri Perdagangan. Karena Sambas ini perbatasan jadi ada instruksi khusus dari Pak Presiden agar pembangunan dipercepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12).

Saat peresmian Pasar Rakyat Galing, Senin (18/12), Ketua Umum PAN ini menyampaikan bila cinta Jokowi kepada Kalimantan sangatlah luar biasa. Buktinya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang saat ini tengah dikerjakan.

Ia pun melanjutkan, peresmian Pasar Rakyat Galing di Sambas merupakan upaya konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Menurut Zulhas, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan, sehingga jangan sampai tertinggal jauh dengan tetangga. Maka dari itu, segala daya yang ada di pusat fokus untuk membantu daerah ini.

"Oleh karena itu, di sini pasar saja sudah 5. Nanti tahun depan akan saya kasih bangun pasar di kecamatan mana lagi, agar ada percepatan pembangunan di Sambas karena ini perbatasan," tuturnya.

Sebagai informasi, selain Pasar Rakyat Galing, Zulhas juga meresmikan Pasar Rakyat Sejangkung, Pasar Rakyat Temajuk dan Pasar Rakyat Matang Suri dan Gudang Non Sistem Resi Gudang Kawasan Industri di Kabupaten Sambas. Selain itu diresmikan juga Pasar Rakyat Lawang Kuari di Kabupaten Sekadau.

Masuk ke filmnya

Sukanto Tanoto Beli Perusahaan Popok Bayi di Hong Kong Rp52,2 T******

Vinda International dari Hong Kong (3331.HK) mengatakan Royal Golden Eagle (RGE) milik miliarder Indonesia, Sukanto Tanoto, telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi perusahaannya dengan nilai hingga HK.13 miliar atau Rp52,2 triliun.

Menurut sumber kepada Reuters, RGE adalah salah satu dari dua penawar akhir yang ingin mengakuisisi 52% saham di Vinda yang kini dimiliki oleh produsen tisu Swedia Essity (ESSITYa.ST).

Lihat Juga : Sri Mulyani Soroti Harga Beras yang Sudah Naik 21 Persen Tahun Ini

RGE mengatakan nilai tersebut hampir 150% lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham Vinda sebesar HK,41 pada 30 Juni, menurut RGE.

Saham Vinda melonjak sebanyak 9,7% menjadi HK,70 sebelum ditutup pada HK,60 pada Jumat setelah pengumuman rencana akuisisi ini.

Kesepakatan tersebut masih harus mendapat persetujuan dari otoritas pengatur, termasuk di China, dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2024, menurut Essity.

Menurut data Dealogic, akuisisi ini menandai akuisisi terbesar ketiga di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tahun ini.

Kesepakatan itu terjadi ketika perusahaan-perusahaan multinasional sedang meninjau kembali kehadiran mereka di China atau kepemilikan mereka di bisnis-bisnis Negeri Tirai Bambu di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi yang meningkat

RGE yang bermarkas di Singapura mengatakan dua pemegang saham terbesar Vinda, Essity dan pendiri Vinda, Li Chao Wang yang memiliki 72,63% saham perusahaan telah bersedia menerima tawaran tersebut.

Essity mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pihaknya telah menerima tawaran tersebut. Perusahaan tersebut menyatakan ingin menjual sahamnya di Vinda untuk mengurangi pangsa penjualan grup divisi tisu konsumen.

RGE mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk merombak operasional Vinda, termasuk pemindahan aset tetap atau perubahan besar dalam manajemen atau karyawan Vinda.

RGE akan mendanai penawaran tersebut dengan kombinasi pendanaan internal dan eksternal.

"Visi Vinda adalah menjadi pilihan pertama di Asia untuk produk dan layanan kebersihan berkualitas tinggi," kata Belinda Tanoto, Managing Director RGE, melalui pernyataan, pada Jumat (15/12).

"RGE berupaya memanfaatkan pertumbuhan konsumen di Asia untuk membangun bisnis yang lebih kuat, lebih efisien, dan berkelanjutan," ucapnya menambahkan.

Didirikan oleh Tanoto pada 1973, RGE telah berkembang menjadi grup global perusahaan manufaktur berbasis sumber daya alam dalam bisnis mulai dari pulp dan kertas hingga energi dengan aset lebih dari miliar dan 70.000 karyawan, menurut situs webnya.

hukum ilahi

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap pemerintah akan mengirim 100 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepangdalam lima tahun ke depan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan bahwa pengiriman 100 ribu tenaga kerja ke Jepang adalah target yang ingin dipenuhi untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan dengan sifat tenaga terampil tertentu di Jepang.

"Specified skill worker. Beberapa pekerjaan yang masuk kategori ini misalnya untuk perawat, pengasuh lansia atau caregiver, hospitality,sektor pertanian,food processing, perikanan, fish processing, dan konstruksi," ujar Anwar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Anwar menjelaskan saat ini persiapan dalam pengiriman tenaga kerja sudah dalam penyusunan MOU dengan beberapa kota di Jepang.

Ia juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan banyak informasi tentang peta kebutuhan pekerja dari pihak Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Dua hal yang harus kita siapkan yakni penguatan kompetensi teknis dan soft skillyakni bahasa. Karenanya, saat ini balai pelatihan kita sudah memiliki lab bahasa," ucap Anwar lebih lanjut.

Dia juga menyebut keberangkatan buruh ke Jepang didasarkan pada pesanan pekerjaan atau job orderdan kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]