rtp ohtogel

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

JK Tak Percaya Kecerdasan Buatan Bakal Gantikan Manusia******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tak percaya kecerdasan buatan alias AI bisa menggantikan peran manusia dalam dunia kerja.

"Artificial Intelligence(AI) tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujar JK, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/3).

Pernyataan JK tersebut berkaitan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda perusahaan rintisan alias startup. Ia mengatakan pengusaha sudah tidak lagi bakar uang, melainkan kembali ke industri nyata dengan bantuan teknologi.

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelligence(AI)," lanjut JK.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Buku Harian Masalah Aize

Erick Thohir Resmikan Masjid BSI Bakauheni, Dorong Ekonomi Lokal******

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Masjid BSI (Bank Syariah Indonesia) Bakauheni yang dibangun di kawasan PT ASDP Indonesia Ferry, Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung pada Sabtu (18/3).

Erick menyatakan, masjid menjadi fasilitas pertama yang didirikan karena membangun sesuatu yang baik perlu awal yang baik, di mana Masjid BSI nantinya akan menjadi destinasi wisata religi terintegrasi terbaru BHC yang berada di kawasan Sumatra bagian Selatan.

Masjid BHC menjadi wujud niat untuk meningkatkan sektor wisata dan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

Menurut Erick, Masjid BSI Bakauheni menandai kolaborasi yang apik antar BUMN untuk turut membangun Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi luar biasa.

Di dalam Krakatau Park yang juga sedang dibangun, ada peran pihak swasta, yaitu Jatim Park Group yang dinilai memiliki kapasitas membangun theme park. Sementara BUMN yang diwakili Bank Mandiri, hadir memberikan dukungan pembiayaan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pembangunan masjid di area strategis seperti di Kawasan Pelabuhan Bakauheni akan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah.

"Para pelancong dari Pulau Jawa yang akan menuju Sumatra dapat beristirahat di sana," ujar Hery.

Mesjid BSI Bakauheni merupakan salah satu sarana yang dibangun di kawasan BHC. Fasilitas lain yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah Krakatau Park, Creative Hub BNI, Menara Siger BRI, hingga Selasar Siger BTN.

Berjalan-jalan dalam kiamat

GBF 2023: Membangun Ketangkasan Bisnis dengan Transformasi Digital******

Grab Business Forum (GBF) 2023 digelar kembali sebagai ajang diskusi dan berbagi para pemimpin terkemuka dan perusahaan mengenai peran digitalisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kini, forum bisnis tahunan yang digelar sejak 2019 ini mengusung tema 'Digital Forward: Bracing for Market Uncertainties'.

Acara ini dibuka oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Masyita Crystallin, dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri. Forum ini bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia menentukan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, GBF 2023 terbagi dalam dua sesi acara yakni Executive Forumdan Business Talkbersama pemimpin industri dan bisnis, serta pelanggan perusahaan GrabForBusiness.

"Fakta ini tentunya membuat banyak bisnis mulai meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis yang terus berubah di tengah disrupsi pasar dan ketidakpastian global," tuturnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/3).

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa adopsi teknologi dapat mendorong perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan pada saat bersamaan, meningkatkan efisiensi operasional guna membangun bisnis yang berkelanjutan.

Maka dari itu, sebagai upaya mendukung pertumbuhan kalangan bisnis dan perusahaan, Grab menghadirkan GrabForBusiness, platform layanan terintegrasi untuk digitalisasi dan solusi bisnis.

Layanan GrabForBusiness kini semakin komprehensif dengan beragam layanan untuk perusahaan, mulai dari transportasi (GrabBike dan GrabCar), pengiriman (GrabExpress), pengantaran makanan (GrabFood), voucher hadiah digital (GrabGifts), belanja (GrabMart) dan layanan Grab lainnya (GrabMaps dan GrabAds).

Director of GrabForBusiness, Roy Nugroho, menyampaikan bahwa misi GrabForBusiness adalah membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akselerasi digital dengan menerapkan teknologi AI (Kecerdasan Buatan), IOT (Internet of Things), digitalisasi seperti Bluetooth Beacon, serta membangun teknologi GrabMaps.

"Saat ini, GrabForBusiness telah melayani lebih dari 8.000 pelanggan perusahaan di seluruh Indonesia. Melalui ajang Grab Business Forum tahun ini, perusahaan-perusahaan Indonesia diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang peran digitalisasi sebagai kunci dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi dan membangun ketangguhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar dia.

terlahir sebagai penjahat

Buruh Lepas MR DIY Curhat Kena PHK usai Tuntut Jadi Pekerja Tetap******

PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sudah saya laporkan terkait hal itu, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat terkait permasalahan yang saya alami dan diperiksa. Kemudian Disnakertrans mengeluarkan nota pemeriksaan, isinya adalah saya benar menjadi PKWTT demi hukum dan harus dipekerjakan kembali. Tapi itu juga gak dijalankan sama perusahaan. Akhirnya saya menempuh perselisihan dan PHK," ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik menuntut selisih kekurangan upahnya saat menjadi pekerja harian di MR DIY. Disnakertrans Jawa Barat turut membenarkan hak Taufik dan buruh lainnya di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, PT Duta Sentosa Yasa membayarkan tuntutan selisih upah tersebut.

Meski perusahaan membayarkan tuntutan selisih upah tersebut, masih ada beberapa karyawan yang belum menerima haknya. Bahkan, Taufik mengeluhkan pembayaran kekurangan upah yang lama sekali prosesnya.

"Itu lama sekali dibayarkannya. Bahkan, sampai hari ini teman-teman masih ada yang proses menagih pembayaran kekurangan upah itu dan belum dibayarkan juga. Kalau saya melaporkan kekurangan upah itu dari sejak lama, dari sejak PHK April 2022, tapi baru dibayarkan kemarin 28 Februari 2023. Lama banget dengan nominal yang gak seberapa itu lamanya bukan main," jelasnya.

Menurutnya, masih ada sekitar 5-6 orang anggota SB DSY yang belum menerima pembayaran kekurangan upah tersebut. Namun, Taufik menyebut ada juga karyawan lain yang tak menerima pembayaran kekurangan upah tersebut, yakni di luar 30 anggota aktif serikat buruh DSY.

Taufik bersama SB DSY mengaku sudah banyak mengadukan permasalahan ini kepada Disnakertrans Jawa Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan perusahaan dan pihak buruh, hingga pada akhirnya perusahaan terbukti melanggar dan diharuskan mengangkat para karyawannya tersebut sebagai pekerja tetap.

Korban PHK sepihak MR DIY menduga perusahaan berdalih dengan manipulasi data beroperasinya perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi bisa melanggengkan sistem kerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Di laporan pemeriksaannya, perusahaan tuh mengaku ke Disnakertrans baru memulai usahanya di 2019. Padahal dari data-data yang kita kumpulkan perusahaan itu sudah jalan dari 2017," kata Taufik.

"Makanya di dalam nota pemeriksaan khusus itu, hasil pemeriksaan pengawas isinya perusahaan telah menjalani usahanya sejak 2017 sehingga pekerja yang ada di 2022 harus diangkat semuanya menjadi pegawai tetap. Kita mengacu hal itu, tapi perusahaan mengaku sama Disnakertrans baru menjalankan usahanya di 2019. Mungkin itu dalih perusahaan menolak, kayaknya, tapi gak tahu. Kita gak pernah dapat penjelasan pasti dari perusahaan," sambungnya.

Soal video viral di media sosial yang memperlihatkan para pekerja berselisih dengan pihak MR DIY, Taufik menjelaskan bahwa mereka tetap memperjuangkan haknya dengan ingin masuk kerja. Ia menegaskan dasar tersebut dilandaskan pada nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Jabar tertanggal 16 Februari 2023.

Taufik mengatakan kejadian pada 4 Maret tersebut adanya adu argumen dari pihak pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan pengamanan ekstra untuk menghalang-halangi para pekerja.

"Di situ perusahaan memang sudah menyiapkan puluhan security, tentara, polisi, juga beberapa yang kita sebut orang gak dikenal tapi pakaian preman entah siapa. Beberapa hari setelah ramai-ramai itu memang kita dalam 2-5 hari masih datang ke perusahaan, saya mendampingi teman-teman. Ya begitu, dihalangi, diadang. Akhirnya kita gak bisa masuk," katanya.

Ia juga mengatakan buruh sudah mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kedua untuk 16 Maret, di mana perundingan bipartit pertama sudah dilaksanakan pada 9 Maret. Namun, perusahaan membalas surat undangan tersebut dengan penolakan dengan dalih permasalahan selesai dan para buruh sudah habis kontrak.

CNNIndonesia.comberusaha menghubungi pihak PT Duta Sentosa Yasa alias MR DIY dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta. Namun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]