mapsbet

Superstar Xuankai

Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan******

Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

"Tadi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) menyampaikan kepada saya sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli 2024 akan sudah selesai jalannya," kata dia saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit.

"Bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, bapak ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini," imbuhnya.

Sama seperti Jalan Tol Balikpapan-Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli 2024 atau maksimal di awal Agustus 2024.

Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

"Ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini, bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Jokowi juga mengungkapkan pembangunan kawasan inti IKN dimulai sejak 2022, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden, bersama infrastruktur dasar dan gedung kementerian.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

TransJakarta Bantah Tarif Royaltrans Naik: Tetap Rp20 Ribu******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membantah kabar kenaikan tarif layanan Royaltrans dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu hingga Rp40 ribu sebagaimana yang beredar di sosial media.

Direktur Operasi dan Penyelamatan Daud Joseph mengatakan saat ini tarif Royaltrans masih tetap berlaku Rp20 ribu.

"Kami memutuskan tarif Royaltrans yang saat ini tetap berlaku Rp 20 Ribu. Jadi dengan tarif ini, kami menghimbau agar lebih luas lagi masyarakat yang menggunakan Royal Trans," ujar Daud di Halte Transjakarta CSW, Jakarta Selatan, Rabu (23/8).

Ia juga meminta agar masyarakat lebih menggunakan layanan Royaltrans dengan tarif tersebut.

"Jadi dengan tarif ini, kami menghimbau agar lebih luas lagi masyarakat yang menggunakan Royaltrans," tuturnya.

Sebelumnya, beredar dokumentasi yang diduga milik internal Transjakarta di Twitter. Dokumen itu menyebutkan bahwa tarif Royaltrans akan naik dan berlaku mulai Senin 28 Agustus 2023.

Dalam dokumen tersebut, rencananya tarif Royaltrans akan dikerek dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu hingga Rp40 ribu. Untuk kawasan Cibubur, Bekasi, Cinere dan TMII menjadi Rp30 Ribu. Sementara untuk tarif rute Serpong dan Bintaro baik menjadi Rp40 Ribu.

Daud mengatakan dokumen yang tersebar itu bukan barang konsumsi publik. Ia mengaku itu hanya sekedar diskusi biasa di lingkungan internal Transjakarta.

"Itu kan bukan dokumen untuk publik, itu dokumen internal, orang sedang berbicara mari kita persiapkan berdasarkan perhitungan tarif itu harusnya segini-segini. Jadi itu belum diskusi high level. Setelah dibicarakan high level dan mendapat masukan dari Pemrov DKI. Kita diminta untuk mendukung supaya transportasi umum mendapat tarif yang terjangkau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Staf Erick Buka Suara soal Rencana Permohonan Kembali PKPU Waskita******

Staf Khusus III Menteri BUMNArya Sinulingga buka suara soal rencana permohonan kembali penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Ya dihadapi saja. Artinya ini kan semua berproses," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Arya menegaskan negosiasi dilakukan untuk mencapai titik seadil-adilnya. Meski begitu, anak buah Erick Thohir ini sudah memprediksi hasil putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang tidak mempailitkan Waskita.

"Kan memang sudah seperti itu (Waskita tidak akan pailit) diperkirakan, pasti seperti itu. Seperti yang saya katakan, aset Waskita itu sebenarnya cukup untuk menanggulangi semua. Jadi, kalau untuk pailit ya enggak lah," tandasnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Lihat Juga : Blusukan ke Pasar Brahrang Binjai, Jokowi Akui Harga Beras Naik

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar. 

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Raja Iblis Abadi

2,9 Juta Wisman Berkunjung ke Bali Selama Januari******

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mencatat sudah 2,9 juta warga asing atau wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Sugito, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mengatakan target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendatangkan 4,5 juta wisman pada tahun ini berpotensi terpenuhi.

"Sebelumnya pada tahun 2022, Pemprov Bali menargetkan 1,5 juta kunjungan wisman. Namun (saat ini) justru menembus 2,9 juta kunjungan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8) malam.

Lima negara dengan kunjungan terbanyak berasal dari Australia sebanyak 652.461 orang, India 230.063 orang, Tiongkok atau China 131.458 orang, Amerika Serikat (AS) 129.137 orang dan Inggris 126.822 orang.

Sugito menyebutkan angka kedatangan wisman periode Januari-Juli 2023 itu masih lebih rendah dibanding periode sama pada 2019, namun mengalami peningkatan ketimbang 2022.

"Jika melihat potensi itu, 4,5 juta wisman saya rasa bisa terpenuhi, di mana kondisi global mulai membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga tren jumlah kedatangan internasional menuju Bali pun terus naik sejak awal tahun," sebutnya.

Sugito menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga turut mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan meluncurkan berbagai terobosan dan kebijakan keimigrasian antara lain kemudahan pengajuan visa dan Visa on Arrival (VOA) secara online melalui laman molina.imigrasi.go.id.

"Serta perluasan subjek VOA saat ini negara subjek VOA berjumlah 93 negara," ujarnya.