cara kredit hp di akulaku dengan dp

Grup Monster Hadiah

Bos Wika Mengadu ke DPR, Butuh Modal Negara Rp6 T dan Sulit Utang Bank******

Bos PT Wijaya Karya(Persero) Tbk mengeluh ke DPRRI; butuh penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun hingga sudah tak bisa utangke perbankan.

Keluh kesah itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Adityo Kusumo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9). Ia menggantikan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito yang berhalangan hadir karena sang mertua meninggal dunia dini hari tadi.

Adityo mengatakan WIKA adalah salah satu motor utama pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, ia mengatakan perseroan kini sedang dalam fase restrukturisasi utang.

"Namun, di satu sisi Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN). Ada 41 proyek, 37 PSN dan 4 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi restrukturisasi, maka perbankan tidak lagi bersedia memberi modal kerja penyelesaian proyek kepada perseroan," sambungnya.

Adityo merinci 41 proyek garapan WIKA tersebut menghabiskan dana Rp33,3 triliun. Oleh karena itu, mereka mengaku butuh suntikan modal negara Rp6 triliun tersebut untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab perusahaan.

Ia memperkirakan PMN tersebut bisa berkontribusi terhadap pajak ke negara sebesar Rp2,5 triliun, alokasi belanja ke mitra proyek Rp5,2 triliun, dan alokasi upah tenaga kerja proyek Rp3,8 triliun. Adityo juga berharap suntikan Rp6 triliun itu bisa menyerap 21 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

"Kondisi finansial terkini, aset secara terkonsolidasi Rp72,1 triliun, liabilitas Rp56,7 triliun, dan ekuitas Rp15,47 triliun. Namun, memang di 2023 khususnya semester I kami mengalami kerugian Rp2 triliun," jelasnya.

"Tingginya tingkat utang yang timbul dari periode-periode sebelumnya, memang kami secara terpaksa untuk mengambil langkah restrukturisasi kepada para kreditur," sambung Adityo sebelum diinterupsi anggota Komisi XI DPR yang meminta RDP dilanjutkan secara tertutup.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pendalaman terhadap WIKA selaku perusahaan terbuka bisa mempengaruhi gerak pasar. Oleh karena itu, DPR sepakat melanjutkan pembahasan secara tertutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan duit Rp6 triliun dibutuhkan WIKA untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan aset imbas peningkatan liabilitas perusahaan pada 2014-2022.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi mostlymemang peningkatan asetnya berdasarkan pembiayaan, pinjaman, atau utang. Selain itu, memang ada implikasi terhadap kondisi keuangan ketika WIKA bertindak sebagai investor maupun kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Oleh karena itu, diperlukan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," jelas Rionald.

Rio, sapaan akrabnya, juga membeberkan perbedaan kondisi keuangan WIKA dengan dan tanpa suntikan modal negara. Ia mengatakan keuangan perusahaan pelat merah tersebut akan lebih cepat pulih di 2039 dari proyeksi awal pada 2043 jika tanpa tambahan duit Rp6 triliun.

"Dengan PMN, maka di 2024 debt equity ratio-dnya (DER) dari 6,5 turun menjadi 2,7 dan ke depan ini akan lebih memperkecil DER-nya," tutupnya.

Setan cinta tidak terkalahkan

Arti Objek Vital Nasional yang Disandang Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional(Obvitnas).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Obvitnas, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Eva juga mengatakan KCJB memerlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya. Hal ini dibutuhkan agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik.

"Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva melalui keterangan resmi, Senin (28/8).

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Obvitnas merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Dengan ditetapkannya KCJB sebagai obvitnas, kepolisian pun berkewajiban memberi bantuan pengamanan. Kemudian, kepolisian dan KCIC selaku pengelola juga perlu melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi pasal 7 Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut.

Lebih lanjut, Eva menuturkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas. Apalagi, moda transportasi itu akan digunakan oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.

"Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Jerit Bersahutan dari Para Pedagang Akibat 'Mati' Digilas TikTok Shop******

Para pedagang dan pelaku UMKM menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.

Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu pedagang Pasar Tanah Abang. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Pedagang lainnya, Annie (38), juga mengaku lebih banyak 'nganggur' di kiosnya saking sepinya pembeli yang datang. Waktu jualannya hanya ia pakai mengobrol dengan karyawan lainnya sambil main ponsel untuk mencari hiburan.

Annie bercerita sepi yang menggelayuti dagangannya sudah terjadi dua bulan belakangan ini. Sejak saat itu keluhnya, pengunjung pasar terbesar dan tertua di Jakarta itu hampir mati.

Annie menyebut penjualannya sampai anjlok 80 persen karena masalah itu.

"Dapat penglaris saja Alhamdulillah," ucap Annie.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu pun menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

Mia (36), pedagang lainnya, juga sudah putus asa karena sepi pembeli. Sama seperti Annie, ia mengaku pasar sudah sepi sejak dua bulan belakangan. Ia pun menyadari bahwa ia sedang bersaing dengan penjual online.

"Biasanya dulu bisa dapat Rp10 juta dalam satu hari. Sekarang nyari pelaris saja Alhamdulillah," kata Mia.

Bergeser ke pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat masalah yang kurang lebih sama juga terjadi.

Ova (36), salah satu penjual pakaian di Thamrin City mengeluh dagangannya sepi pembeli belakangan ini. Penurunan orang yang datang berbelanja di Thamrin City terjadi semenjak Iduladha pada Juni lalu.

"Ini semenjak habis Lebaran Haji. Tapi, makin sini, makin parah banget (sepinya)," kata dia.

Oleh karena itu, Ova harus pasrah dengan omzet yang turun drastis. Padahal saat ramai, ia bisa membawa pulang omzet Rp50 juta sehari.

"Sekarang buat yang lewat saja tidak ada, buat pelaris saja susah. Makanya kita benar-benar sudah beda banget, sudah kaya mati banget pasarnya sekarang," sambungnya.

Ova mengungkap sejak ia berjualan di Thamrin City pada 2015, sepinya pengunjung saat ini merupakan yang paling parah. Menurutnya, penjualan di mal atau pasar saat ini sudah kalah dari TikTok Shop.

Ia menilai orang lebih memilih berbelanja di TikTok Shop karena harganya yang murah. Selain itu, pembeli juga tak perlu repot-repot datang ke pasar atau mal.

Ova juga mengetahui harga barang di TikTok bisa lebih murah karena disubsidi oleh pihak platform. Oleh karena itu, tak heran banyak pembeli yang sudah malas berbelanja di mall.

"Dia (TikTok) juga bebas ongkir (ongkos kirim). Kita saja yang belanja ke pasar butuh ongkos, mending di rumah mencet (ponsel) saja datang (barangnya). Dengan harga segitu (murah)," kata Ova.

[Gambas:Video CNN]

Sebenarnya, masalah itu tak lantas membuat Ova pasrah. Ia sudah mencoba beberapa cara untuk menyiasati agar pembeli kembali ramai, termasuk menurunkan harga. Namun, tetap saja harga di TikTok jauh lebih murah.

Ia berharap pemerintah tak tutup mata dengan masalah yang dihadapi pedagang kecil sepertinya dengan segera turun tangan untuk mengatur penjualan online. Pengaturan terutama ia minta dilakukan pemerintah terhadap barang impor murah yang dijual di online shop.

"Kami tidak minta online shop ditutup, tidak. Tapi kan harapan kami bagaimana supaya, mungkin tidak kami saja, sudah ada komentarnya bagaimana menteri perdagangan kan dikasih tahu juga sekarang barang luar negeri pun banyak yang masuk ke sini, harganya lebih murah," kata Ova.

Tak hanya Ova, Sarah (24) pedagang lain di Thamrin City mengatakan pengunjung pusat perbelanjaan tersebut kian surut dua minggu belakangan.

Ia juga mengeluhkan hal yang sama, yakni persaingan dagang dengan online shop. Sarah juga mengaku dirinya ikut berjualan secara online.

"Berpengaruh karena online kan, orang jadinya malas datang langsung, jadinya ke online," kata Sarah.

Ia pun mengaku saat ini omzet hariannya anjlok lebih dari 60 persen.

"Sehari biasanya bisa omzetnya Rp3 juta, sekarang Rp1 juta," katanya.

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

RPH Surabaya Temukan 500 Kg Daging Gelonggongan Dijual di Pasar******

Tim monitoring PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya menemukan daging sapi diduga dari praktik gelonggongan seberat 500 kilogram (kg) dijual di pasar Jalan Pegirian Surabaya.

Direktur RPH Surabaya Fajar A Isnugroho mengatakan kecurigaan ini bermula saat pihaknya menemukan pikap yang menurunkan daging sapi whole ke penjual di Jalan Pegirian. Daging itu terlihat dalam kondisi berair.

"Daging bukan berasal dari pemotongan di RPH Pegirian, tim monitoring RPH curiga melihat daging sapi dari luar RPH kondisinya berair seperti tanda-tanda daging sapi gelonggongan," kata Fajar, Senin (28/8).

Karena kecurigaan itu, dokter hewan RPH pun mengambil sampel daging dari luar Surabaya tersebut, untuk diuji di laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

"Dugaan daging sapi gelonggongan yang dikirim ke penjual daging di Pegirian, masih perlu dibuktikan dengan hasil uji laboratorium," ujar dia.

Dengan temuan ini, Fajar pun meminta penjual daging sapi di Jalan Pegirian dan Arimbi yang sudah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, berkomitmen mengambil daging sapi hasil pemotongan di RPH Pegirian , bukan dari tempat lain yang belum jelas asal dan kualitasnya.

"Bila ada penjual daging sapi Mitra RPH yang tidak mengambil daging dari hasil pemotongan RPH, atau mencampur daging sapi RPH dengan daging sapi yang berasal dari luar RPH, penjual daging sapi akan dicabut Kartu Tanda Mitra RPH sekaligus Papan Mitra RPH Surabaya," ucapnya.

Untuk melindungi konsumen, RPH Surabaya telah membagikan secara gratis Papan Mitra RPH Surabaya kepada 122 penjual daging sapi, diantaranya untuk 40 penjual daging sapi di jalan Pegirian dan Arimbi, serta 82 penjual daging sapi di pasar-pasar tradisional.

Masyarakat diimbau membeli daging dari penjual yang telah memiliki Papan Mitra RPH Surabaya, karena dipastikan daging yang dijual berasal dari hasil pemotongan RPH Surabaya yang telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Aguan Bicara Peluang Jokowi 17 Agustus******

Pendiri Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN. Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud. 

Optimisme itu diketahui dari pernyataan resmi Kementerian Investasi/ BKPM pada Minggu (13/8). Pernyataan resmi dikeluarkan terkait kunjungan Aguan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM ke proyek IKN pada Jumat (11/8) lalu.

Bahlil dan Aguan mengunjungi proyek IKN pada akhir pekan kemarin. Bahlil mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas rencana investasi investor dalam negeri Rp30 triliun-Rp40 triliun di IKN yang proyeknya akan di-groundbreakingpada September 2023.

Ia menambahkan kunjungan bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN.

Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung. Padahal, desain penting sebagai gambaran bagi investor untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.