ucokbet

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Program JKN: Menjamin Kesehatan dan Meringankan Beban Masyarakat******

Kesehatan merupakan aset tak ternilai yang perlu dijaga dengan baik oleh setiap individu. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila seseorang mengalami penyakit yang memerlukan pengobatan yang mahal dan rumit. Oleh karena itu, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan terbukti sangat membantu masyarakat.

Hal tersebut dirasakan betul oleh salah seorang peserta PPU (Peserta Penerima Upah) Badan Usaha, Mastura (34), yang menderita penyakit strok dan gagal ginjal. Dia mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hanya saja, ia terkena strok beberapa hari sebelum operasi, sehingga operasinya harus dibatalkan. Mastura akhirnya dipulangkan dan dirawat di Singkawang, namun proses isolasi karena pandemi Covid-19 membuat kondisinya semakin berat.

Sebagai informasi, strok adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak, yang disebabkan karena terganggunya aliran darah, hingga sel otak.

Akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Umumnya strok dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Meski begitu, bukan tidak mungkin strok dapat terjadi di usia muda.

Mastura dan keluarga sempat kebingungan karena penyakit yang dideritanya tergolong berat dan membutuhkan biaya yang besar. Namun, seluruh biaya pengobatan 100 persen ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dari awal hingga saat ini.

Mastura sangat puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima, termasuk administrasi, obat-obatan, dan fasilitas rumah sakit.

"Baik dari segi pelayanan kesehatan dari administrasi, obat-obatan, maupun fasilitas rumah sakit yang saya terima, saya sangat puas karena tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya pasien peserta JKN," sambung Mastura.

Menurut Mastura, keikutsertaannya dalam Program JKN sangat membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Ia mengapresiasi program dari pemerintah ini sebagai jaminan kesehatan di masa tua mendatang sehingga tidak perlu takut dan khawatir untuk turut andil berkontribusi di Program JKN.

Ia juga berharap Program JKN terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini, kondisi kesehatan Mastura perlahan sudah membaik.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri beserta keluarga menjadi peserta JKN karena dengan andil dan sumbangsih kita maka tujuan dan cita-cita mulia program ini, yaitu dengan gotong royong semua tertolong dan tercapai.

Mata Dharma Tertinggi

Sandiaga Luncurkan Program Indostar, Dukung Diaspora Indonesia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluncurkan Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) sebagai upaya mengadakan lebih banyak lapangan kerja bagi para diaspora di berbagai belahan dunia.

Sandiaga yakin, program Indostar dapat mendorong pertumbuhan wirausahawan diaspora Indonesia di penjuru dunia. Kegiatan peluncuran Indostar yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World itu digelar di Hong Kong dengan tajuk 'Launching & Open Call Submission Program Indostar', Jumat (10/3).

"Program Indostar menjadi andalan dari pemerintah Indonesia sebagai suatu platform memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wirausaha diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong dan di belahan dunia lainnya untuk mengakses program Indonesia Spice Up The World," kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 20 restoran Indonesia di Hong Kong. Dia berharap, angka itu bisa naik sampai ratusan, demi peluang ekonomi yang lebih baik di level internasional.

"Harapannya masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, ada 150 ribu lebih, bisa memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak sulit lagi mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan," ujar Sandiaga.

Selamat jangkar

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Dominasi Kaisar

Wings Air Setop Sementara Terbang ke Dekai Buntut Penembakan Trigana******

Perusahaan penerbangan Wings Airmenghentikan sementara penerbangan rute Sentani-Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, PapuaPegunungan, menyusul insiden penembakan atas pesawat Trigana Air di Bandara Dekai.

Kepala Operasional Lion Air di Bandara Sentani, Papua Suprihatin mengatakan penghentian dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Memang mulai Senin (13/3) Wings Air tidak lagi terbang ke Dekai setelah pesawat Boeing 737-500 milik Trigana ditembak, Sabtu (11/3) saat take offdari bandara Dekai menuju Jayapura," kata Suprihatin seperti dikutip dari Antara, Senin ini.

Wings Air yang melayani rute Sentani-Dekai setiap hari, sebelumnya juga sempat dilaporkan ditembak namun tidak kena.

"Wings Air akan kembali melayani penerbangan ke Dekai setelah ada jaminan keamanan, " kata Suprihatin.

"Melalui HT (handy talky) dari personel Opsnal Polres Yahukimo terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali pada saat pesawat Trigana Air landing yang berasal dari arah seputaran Kali Brasa Dekai," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Benny Prabowo, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/3).

Buntut dari penembakan itu, Aviation Security and Safety Manager Trigana Air Kapten Alfred memutuskan untuk sementara menyetop penerbangan ke Dekai.

"Belum dipastikan kapan kami kembali melayani penerbangan ke Dekai," kata Kapten Alfred.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Kemenhub Prediksi 123 Juta Orang Mudik saat Idulfitri 2023******

Kementerian Perhubunganmemprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menhub, Budi Karya Sumadi, di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03/2023).

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idul Fitri 2023 nanti.

"Dari 123 juta itu di dominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terangnya.

Setidaknya ada dua titik yang menjadi perhatian pemerintah pusat, yakni jalur ke Timur Pulau Jawa berada di Tol Cipali. Kemudian ke arah Barat Pulau Jawa, jalur hingga Pelabuhan Merak yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera.

Infrastruktur akan dipersiapkan dengan baik, seperti kondisi jalan arteri, jalan tol, lampu penerangan, hingga sisi keamanannya.

"Memang ada dua tempat yang menjadi poin paling erat dalam mudik, satu disini, di Merak dan di Cipali, atau Jakarta ke Semarang," jelasnya.

Fajar Gelap Naruto

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.