petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

xyz slot 88

liga88 987Jutaan kata 370082Orang-orang telah membaca serialisasi

《xyz slot 88》

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia******

BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia
Arsip foto - Sejumlah pengendara menembus hujan saat melintas di jalan Jenderal Sudirman Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hampir seluruh provinsi di Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat.

Dalam peringatan dini situs BMKG di Jakarta, Kamis, disebutkan,  hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan Kamis pagi

Hujan lebat juga diprediksi BMKG berpotensi terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih ringan.

Baca juga: BMKG: Waspada puting beliung selama Maret-April 2024

Hujan lebat yang dapat disertai petir berpotensi turun di Kota Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Pangkal Pinang, Kupang, Manado, dan Palembang. Sementara hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Bandung, Bandar Lampung, dan Medan.

Khusus wilayah DKI Jakarta, hujan intensitas sedang diprediksi berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, dan hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada pagi dan malam hari.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat NTT waspada hujan deras hingga 29 Februari 2024

BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir, yang dapat terjadi akibat hujan pada hari ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp koko303

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
danamerdeka
slot yang selalu menang
slot gacor bet 200 pg
situs new member 100 persen
cara pinjam di bank
slot gacor hari ini terpercaya
macam play slot
gacorslot88
web gacor hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 jitu slot 777
Bab 2 pekanslot
Bab 3 mpo7788 rtp
Bab 4 pagi slot
Bab 5 link slot new member 100
Bab 6 link terpercaya gacor
Bab 7 website gacor
Bab 8 olxtotomacau
Bab 9 pinjol dana pro legal atau ilegal
Bab 10 situs tergacor dan terpercaya
Bab 11 maxwin receh slot
Bab 12 rolet303 login
Bab 13 slot resmi gacor
Bab 14 pola gacor nexus
Bab 15 cara mendapatkan voucher hotel gratis 2022
Bab 16 gacor 777
Bab 17 situs slot paling sering menang
Bab 18 smart 77 slot
Bab 19 kimdototo
Bab 20 buku mimpi berkelahi 2d bergambar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3656bab
takutBacaan TerkaitMore+

Raksasa datang ke dunia

mansion 77 slot
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

link slot gacor 2023
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

jika tidak membayar pinjaman online
Kemendikbudristek perpanjang masa pendaftaran SNBP
Tangkapan layar - Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, Prof. Ganefri dalam sosialisasi SNBP yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dari semula sampai 28 Februari 2024 pukul 15.00 WIB menjadi 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari jumlah siswa yang eligible, masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP,” kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Prof. Ganefri dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kemendikbudristek memperpanjang masa pendaftaran mengingat dari jumlah siswa yang eligibleternyata sampai penutupan pendaftaran SNBP masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Oleh sebab itu, tim SNPMB memberikan kesempatan kepada peserta yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikannya paling lambat 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Baca juga: SNPMB: Siswa bisa ikut pantau pengisian PDSS di laman SNPMB

Pendaftaran SNBP ini yaitu jalur non-tes yang dinilai berdasarkan rapor dan prestasi lain dari siswa dengan khusus untuk program studi tertentu seperti olah raga atau seni nantinya penilaian dilakukan berdasarkan portofolio.

Proses pendaftaran SNBP diawali dari penetapan kuota per sekolah dan hal tersebut sudah ditetapkan sejak 28 Desember 2023.

Biasanya PTN akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu yang sudah ditentukan oleh siswa.

"Biasanya kampus akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu karena kalau kuotanya sudah terpenuhi pilihan satu biasanya dia tidak melihat lagi pilihan dua. Artinya mereka sudah memenuhi syarat (di pilihan satu)," katanya.

Oleh sebab itu, Ganefri mengimbau para siswa untuk hati-hati dalam menentukan universitas dan program studi (prodi) yang dipilih dan diletakkan pada urutan pertama.

"Adik-adik saat menentukan pilihan, tolong betul-betul disesuaikan dengan minatnya,” ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran SNBP dibuka 14 Februari, kuota PTN minimum 20 persen
Baca juga: Rekam jejak sekolah hingga prestasi alumni pengaruhi penilaian SNBP

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Pemanggil Loli-ku

viral 168 slot
KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Loli lich-ku luar biasa

alamat slot gacor
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Siapa saya

dota88
Basarnas Makassar sebut korban longsor di Luwu bertambah
Sejumlah personel tim SAR gabungan mengevakuasi korban pascabencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,  Rabu (28/2/2024). ANTARA/HO-Basarnas Makassar/am.
Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Basarnas Makassar Mexianus Bekabel menyebut jumlah korban pascabencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, bertambah menjadi 23 orang.

"Dari data sebelumnya korban 15 orang, namun berubah menjadi 23 orang. Jumlah tersebut berubah karena korban selamat baru melapor di posko gabungan. Jadi, korban selamat sebanyak 18 orang dari semula 10 orang dan meninggal lima orang," sebutnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.

Dalam operasi SAR bencana alam tanah longsor tersebut, kata dia, melibatkan 560 personel yang berasal dari TNI Polri, instansi pemerintah, organisasi dan masyarakat sekitar.

"Hingga saat ini, personel yang terlibat sejumlah 560 orang, dan hari ini juga terdapat penambahan tim K9 (anjing pelacak) Polda Sulsel. Kami sangat berharap seluruh korban longsor dapat segera ditemukan," ujar Maxianus.

Diamanahkan sebagai Search Mission Coordinator (SMC) ini mengemukakan, tim pencari dan penolong sudah bergerak melaksanakan pencarian dengan menyisir area longsoran bagian selatan dan utara.

"Pergerakan tim hari ini masih di bagi beberapa tim, yang tentu saja melibatkan dari berbagai potensi SAR. Tim melakukan penyisiran di area longsor bagian selatan dan utara," katanya.

Selain itu alat drone thermal telah diterbangkan untuk melakukan assesment sekaligus melaksanakan pencarian. Bahkan alat berat ekskavator dari PUPR Jeneberang juga bergerak untuk membersihkan longsoran tanah.

"Dan hari ini, tim SAR K9 Polda Sulsel juga sedang melakukan penyisiran di wilayah longsoran, namun hingga sore ini masih nihil," tuturnya.

Baca juga: Operasi pencarian korban tertimbun longsor di Luwu hingga 3 Maret 2024

Sementara itu, tim SAR Gabungan telah melakukan pemindahan korban longsor yang selamat dari puskesmas Bastem ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo guna mendapatkan penanganan medis lanjutan.

"Ada korban selamat tapi mengalami cedera akibat longsoran atas nama Lilis, perempuan, 30 tahun. Korban mengalami cedera tulang belakang sebelumnya di Puskesmas Bastem dan sudah dipindahkan tim dengan menggunakan tandu untuk di rujuk ke RS Palopo," ujarnya .

Mexianus menambahkan bahwa posko SAR Gabungan terbuka 24 jam untuk menerima laporan warga jika merasa kehilangan keluarga atau kerabat yang saat kejadian longsor (26/02/2024) dan melintas di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu.

"Posko SAR gabungan di SDN 637 Bonglo, Kecamatan Bastem Utara siap menerima laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau kerabatnya atau juga bisa menghubungi Pusdalops BPBD Luwu, di nomor 085341880491," kata Mexianus menyarankan.

Dari data nama korban selamat yaitu Firdaus (19), Mardiana (60), Seni (34), Markus (43), Delman (19), Masyur (52), Masjaya (50), Kasril (49), Yunus (71), Yuni Kristine (21), Ririn (31), Nirwana (37), Wahab Busa (19), Lilis (30), Abd Gani, M Toni (30), Andi Zulhanuddin (43), R Sandi Patandung (43), dan Mustika (32).

Sedangkan lima orang korban yang dinyatakan meninggal dunia masing-masing atas nama Amelia (30), Miskawati (21), Maryama, Wanto (18) dan Ratang (50).

Baca juga: BNPB: Kemungkinan korban longsor di Luwu bisa bertambah
Baca juga: Pemkab Luwu buka dapur umum penanganan bencana longsor di Bastem Utara
 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024