situs slot yang paling gacor terpercaya

Ribuan hati

gacor hari ini

Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan seiring dengan persiapan momen Ramadan dan Idul Fitri 2024.

Hal itu untuk menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat yang terkendali.

“Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri,” kata Febrio di Jakarta, Jumat.

Inflasi pada Februari 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Januari, yakni pada level 2,75 persen dari sebelumnya 2,57 persen.

Kenaikan tersebut utamanya dipengaruhi oleh harga pangan, khususnya beras.

Berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 8,47 persen (year-on-year/yoy). Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak 2023.

Kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi oleh produksi yang rendah sebagai dampak iklim/cuaca yang berpengaruh pada siklus tanam dan panen. Puncak panen diperkirakan baru akan terjadi pada April mendatang.

Selain beras, beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang.

Menimbang hal itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan. Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), percepatan impor, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi panic buying.

“Inflasi volatile fooddiharapkan dapat kembali menurun hingga di bawah 5 persen untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah tahun 2024,” ujar Febrio.

Di sisi lain, inflasi inti yang menjadi komponen terbesar inflasi masih stabil di angka 1,68 persen (yoy) sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menurun tipis menjadi 1,67 persen (yoy), dari 1,74 persen (yoy) pada Januari 2024.

Meskipun perlahan menurun, Febrio mengatakan pergerakan inflasi harga diatur pemerintah perlu diwaspadai seiring risiko kenaikan tarif transportasi pada bulan depan di masa mudik lebaran.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
Baca juga: Perum Bulog perkuat CBP stabilkan pasokan dan harga pangan
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Makam Peri

mpo7788 rtp

CAAC sebut nilai low******

Beijing (ANTARA) - Administrasi Penerbangan Sipil China (Civil Aviation Administration of China/CAAC) menyebut skala ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy) China pada akhir 2023  diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar yuan atau sekitar 70 miliar dolar AS dan diprediksi skala tersebut akan terus meningkat hingga 2 triliun yuan per 2030 mendatang.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (28/2), Wakil Kepala CAAC Han Jun menyampaikan bahwa sebagai sebuah industri strategis yang sedang berkembang, low-altitude economymemiliki rantai industri yang panjang.

Rantai ekonomi itu mencakup berbagai sektor seperti penelitian dan pengembangan (litbang) dan manufaktur pesawat, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penerbangan ketinggian rendah, serta layanan penerbangan.

Han menuturkan bahwa CAAC mendorong pembangunan sistem layanan penerbangan ketinggian rendah dan berupaya menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan untuk rencana penerbangan ketinggian rendah.

CAAC juga akan menyediakan dukungan bagi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan proyek percontohan distribusi logistik drone di sejumlah provinsi termasuk Jiangxi, Guangdong, Shaanxi, dan Sichuan.

Low-altitude economymerupakan konsep ekonomi yang mengandalkan wilayah udara berketinggian rendah, dengan sektor penerbangan umum memainkan peran yang dominan.

Konsep itu melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti penerbangan ketinggian rendah, pariwisata udara, transportasi penumpang, layanan penerbangan umum, penelitian ilmiah, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut data CAAC, hingga akhir 2023, jumlah perusahaan penerbangan umum di China mencapai 689, dengan 3.173 unit pesawat penerbangan umum telah terdaftar dan 451 bandar udara penerbangan umum telah didirikan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem agen perkotaan

erek erek dikasih uang

Alasan Citilink******

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu Koper AirWheelpenumpang dilarang masuk ke kabin pesawatviral di media sosial baik X maupun TikTok belakangan ini.

Penumpang yang membawa koper AirWheel mengaku terkejut dengan larangan itu.

Mereka juga mempertanyakan adanya larangan tersebut. Pasalnya, sebelumnya mereka bisa terbang dan membawa koper AirWheel ke kabin.

Smart luggage atau koper Airwheel merupakan jenis koper yang bisa dikendarai, karena dilengkapi dengan pegangan, roda, dan mesin yang memakai baterai litium.

Tujuannya, agar penumpang tidak lelah karena bisa duduk di atas koper sambil mengendarainya.

Lihat Juga : Isi Lengkap Curhat Ahok soal Miris Kerja di BUMN

Lalu apa alasan mereka melarang koper AirWheel masuk ke kabin?

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Citilink melarang penumpang membawa koper AirWheel masuk ke kabin pesawat demi alasan keamanan bersama.

Pasalnya, koper Airwheel merupakan jenis koper smart bermesin yang memakai baterai lithium. Semua jenis baterai lithium tidak bisa dibongkar pasang tak diizinkan masuk kabin karena bisa mengganggu penerbangan.

Berdasarkan situs resmi Garuda Indonesia, terdapat beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat, karena alasan keselamatan dan keamanan.

"Kendaraan kecil yang menggunakan baterai lithium seperti airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance wheel, dan lain-lain tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin pesawat semua penerbangan Garuda Indonesia, baik sebagai bagasi kabin maupun bagasi terdaftar," bunyi informasi di laman resmi Garuda Indonesia.

Begitu juga dengan Citilink, di situs resminya disebutkan dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam membawa smart luggage atau Airwheel ke kabin pesawat.

Pertama, smart luggageatau Airwheel dengan Non - baterai non-removablelithium, tidak diizinkan untuk masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat.

Ketentuan kedua, alat-alat elektronik baterai removable lithiumdiizinkan, namun lewat ketentuan yang berlaku dari PED dan IATA.

Selain itu, sejak 2013 lalu Federal Aviation Administration (FAA) telah melarang baterai lithium cadangan di bagasi terdaftar untuk disimpan di unit kargo pesawat. Sebagian besarsmart luggageatau koper AirWheel menggunakan tenaga baterai lithium-ion, dinilai berbahaya karena berpotensi terjadi kebakaran, sehingga tidak diperbolehkan.

Aturan-aturan ini tentu saja telah melalui pertimbangan lebih dulu oleh maskapai penerbangan sehingga harus dipatuhi demi keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di pesawat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Menantu setingkat dewa

alfamabet

Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

"Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar premi-nya oleh pemerintah daerah, APBD," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mendagri pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, itu menyampaikan berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian.

Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

"Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri," ujarnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Tito mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: Kemendagri komitmen tingkatkan kompetensi damkar se-Indonesia

Baca juga: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Timur

"Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasi-nya," ucap Tito.

Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Kemudian, sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

"Dan untuk itu diberikan pendidikan untuk memperkuat standardisasi kompetensi tersebut. Di antaranya telah dibuat pendidikan dasar melalui Jenjang Kualifikasi Pemadam I, dan dapat dikembangkan terus kariernya," tuturnya.

Di sisi lain, dia menegaskan satuan Damkar dan Penyelamatan adalah profesi mulia. Bahkan, usia profesi ini sangat tua dan sangat dihormati di negara-negara maju.

Oleh karena itu, personel-nya harus dibuat profesional, bukan sekadar sebagai satuan tambahan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menangani dan mencegah kebakaran yang menjadi bagian dari kebutuhan penyelamatan masyarakat.

"Dari masalah kecil seperti menolong hewan atau tadi cincin di jari yang tidak bisa dilepas, dan lain-lain, dianggap kebutuhan-nya tinggi maka mandiri-kan lembaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan adanya pembentukan dinas tersendiri yang mandiri di provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Tito.

Dia berharap di usia Damkar dan Penyelamatan yang ke-105 tahun dapat terus meningkatkan pengabdian-nya dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara.

"Bekerja sama dengan semua stakeholder(pemangku kepentingan, red) lainnya, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, bahkan relawan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: UPTD Damkar Tanjung Uban Bintan tangani karhutla 15 hektare

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak terkalahkan

ldbplay

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

ketika pahlawan itu datang

vip579

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)