taiwan togel

Evolusi super kelahiran kembali

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

tahun-tahun masa mudaku

OJK Bakal Luncurkan Bursa Karbon 26 September 2023******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023.

"Rencananya, peluncuran Bursa Karbon yang perdana perdagangannya itu akan dilakukan pada 26 September ini, jadi minggu depan," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam 'Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca & Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia' seperti dikutip Antara,Senin (18/9).

Saat ini, kata Mahendra, semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.

Menurut Mahendra, keberhasilan perdagangan karbon akan bergantung pada ekosistem yang dijalankan. Karenanya, persiapan dilakukan seluruh pihak terkait.

"Hasilnya bisa kembali direinvestasikan kepada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan dalam konteks mengurangi emisi karbon kita mulai. Itu adalah rencana dalam minggu depan," ujarnya.

Sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan adalah mengadakan seminar nasional terkait perdagangan karbon di sejumlah kota mulai dari Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan hingga Jambi.

Tujuan dari seminar adalah meningkatkan kapabilitas, memperdalam pemahaman para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap regulasi serta mekanisme perdagangan karbon.

OJK sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) sebagai aturan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023.

Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon.Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon. Dengan bursa tersebut, Indonesia berharap bisa mengambil peran dalam pengendalian dampak perubahan iklim secara global.

"Dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkap Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik di Jakarta, Jumat (8/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Master catur bersih

ID FOOD Minta Rp832 M Buat Revitalisasi Pabrik******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp832 miliar. Modal tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi pabrik gula dan membangun pendingin (cold storage).

"Penyertaan modal negara kepada ID FOOD sebesar Rp832 miliar, esensinya akan berguna untuk ketahanan pangan nasional," kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/9).

Frans menjelaskan dua tujuan utama dalam pendirian ID FOOD adalah memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengajuan PMN sebesar Rp832 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun cold storagekapasitas 5.000 ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan pangan dan daging unggas.

"Dalam Ratas Integrasi BUMN bidang pangan pada 6 Februari 2023, Presiden Joko Widodo meminta BUMN pangan melakukan investasi yang bersifat memperpanjang umur simpan komoditas cadangan pangan seperti cold storage," jelasnya.

Frans menyebut pembangunan cold storagedengan nilai modal kerja sebesar Rp98 miliar dan investasi sebesar Rp103 miliar tersebut bisa bernilai Rp1,48 triliun dengan memperhitungkan dampak efisiensi food loss, dampak ekonomi dan peternak ayam, perluasan tenaga kerja hingga efisiensi biaya sewa.

Selain itu, ID FOOD sebagai produsen gula juga perlu memperkuat sarana produksi gula dengan melakukan revitalisasi pabrik gula di Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar Rp406 miliar dan modal kerja Rp225 miliar.

Dalam paparannya, Frans juga mengusulkan tambahan modal sebesar Rp631 miliar untuk melakukan revitalisasi pabrik gula. Ada empat pabrik gula yang bakal direvitalisasi. Empat pabrik tersebut dikelola PG Rajawali I dan PG Candi Baru, yang merupakan anak usaha ID FOOD.

"Saat ini ID FOOD dalam proses perbaikan fundamental bisnis dan restrukturisasi, sehingga ID FOOD punya keterbatasan pendanaan dalam rangka infrastruktur CPP dan mendukung target swasembada gula sesuai Perpres 40 tahun 2023," lanjut dia.

Frans yakin revitalisasi pabrik gula akan membawa dampak sosial ekonomi seperti peningkatan jumlah petani mitra tebu, penambahan areal tebu dan kepastian off taker tebu sebanyak 900 ribu ton dengan estimasi nilai mencapai Rp2,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Pengusaha Otomotif Soebronto Laras Meninggal Dunia******

Pendiri PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Soebronto Laras meninggal dunia di RS Medistra pada pukul 20.00 wib.

Hal ini dikonfirmasi oleh Jusak Kertowidjojo selaku presiden direktur perusahaan tersebut.

"Inna lillahi wa Inna ilaihi Raji'un. Telah meninggal dunia Bp. Soebronto Laras jam 20:00 malam ini di RS Medistra. Semoga Bapak Soebronto diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Soebronto Laras lahir di Jakarta pada 5 Oktober 1943. Dia merupakan anak kedua R. Moerdono.

Dedikasinya di industri otomotif menempatkannya sebagai Direktur Utama PT Indohero Steel & Engineering Co., dan PT Indomobil Utama sebagai perakit motor dan mobil Suzuki.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

Garuda, Lion Air Group Hingga Susi Air Punya Utang Rp1,5 T ke AirNav******

Direktur Utama AirNavIndonesia Polana Banguningsih Pramesti membongkar sederet nama maskapaipenerbangan dalam negeri dan asing yang menumpuk utangdengan total Rp1,5 triliun ke negara.

Dalam bahan paparan Polana di rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI diketahui utang para maskapai kepada AirNav sebesar Rp1,52 triliun terjadi sampai pada kuartal II 2023.

Jumlah piutang AirNav terus meningkat dari semula hanya Rp819 miliar pada 2018 lalu. Utang itu menjadi sorotan DPR.

Ia menyimpulkan pandangan anggota dewan yang mayoritas mencecar AirNav Indonesia soal tumpukan piutang tersebut. Ia karena itu mendesak AirNav buka-bukaan soal tumpukan utang maskapai tersebut.

"Banyak mengerucut terkait piutang, tolong ditampilkan pihak-pihak yang punya kewajibannya itu mana saja? Nanti mungkin pada kesempatan lain kalau Komisi XI merasa perlu kita bisa mengundang para pihak tersebut karena akumulasinya sudah mencapai Rp1,52 triliun yang diawali Rp819 miliar di 2018. Terus menerus tidak tertagih malah nambah terus," katanya saat mendesak Dirut AirNav Polana buka suara.

Usai dicecar anggota DPR , Polana akhirnya buka suara. Ia menyebut utang tersebut 76 persen di antaranya dilakukan oleh maskapai penerbangan domestik. Utang karena pandemi covid-19.

"Perusahaannya ada lumayan banyak. Dari flag carrierkita ada Garuda Indonesia, Citilink, Lion Group itu ada Lion, Batik, Wings juga masuk ada piutang. Hampir semua airlines sih," katanya dalam RDP tersebut di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

"Air Asia, Sriwijaya Air, Super Air Jet, sama Susi (Air)," sambung Polana.

Sementara itu, 24 persen maskapai pengutang lainnya datang dari asing. Namun, Polana mengatakan rata-rata airlines tersebut sudah tidak beroperasi.

Akan tetapi, ia yakin utang-utang tersebut masih bisa ditagih. Polana mengklaim AirNav juga terus menagih utang-utang tersebut kepada para maskapai terkait.

"Yang asing sudah setop operasi rata-rata, misalnya Indonesia AirAsia Extra, Sky Aviation, Tiger, Orient Thai Airlines. Mungkin Bapak sudah tidak pernah dengar, Airborne Indonesia, Air Cargo Global, Peruvian Airlines. Ada 16 maskapai (asing)," rinci Polana.

Polana mengatakan utang-utang tersebut muncul dari penggunaan alat atau fasilitas AirNav Indonesia oleh para maskapai terkait.

Ia menyebut skema penagihan yang dilakukan adalah pemberian term of payment dengan batas waktu 14 hari kalender sejak diterima tagihan. Jika tak kunjung dibayar, AirNav Indonesia akan menyurati pihak maskapai maksimal 3 kali surat tertulis.

[Gambas:Video CNN]