slot deposit 5000 via gopay

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Zulhas Minta Pemda Subsidi Biaya Pengiriman untuk Menekan Harga Cabai******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal

Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.

"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.

"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Setelah Wu Zhou Daxian

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Bisa Mulai Fungsional Juni 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN.

Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yangfully furnisheddan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Bangunan lain yang juga siap fungsi; Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).

Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.

"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.

Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.

"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.

Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.

Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Citilink Setop Sementara Izin Terbang Pilot yang Diduga Selingkuh******

PT Citilink Indonesia tak memberikan izin terbang sementara untuk pilot diduga berselingkuh dengan pramugari.

Pilot tersebut adalah suami dari seleb TikTok, Ira Nandha. Kasus perselingkuhan ini viral di media sosial setelah Ira membongkarnya sendiri. 

Head of Corporate Secretary & CSR Division Citilink Indonesia Haza Ibnu Rasyad mengatakan pihaknya akan memanggil pasangan selingkuh pilot-pramugari itu untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, penghentian terbang sementara itu agar tidak mengganggu profesionalisme bekerja dan fokus terhadap penyelesaian masalah internal keluarga yang sedang bergulir.

Kasus perselingkuhan pilot-pramugari Citilink ini tengah ramai dibicarakan setelah Ira Nandha membocorkannya di media sosial Instagram, Jumat (29/12).

Ira menyebut sang suami sudah berselingkuh dengan orang yang sama sejak awal pernikahan. Namun, sebelumnya hal itu terus-menerus Ira tutupi.

"Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya enggak suka melakukan ini, tapi aku sudah enggak bisa tahan lagi. Enam kali ketahuan. Lima kali dengan orang yang sama, satu kali orang yang berbeda," kata Ira.

Ira pun mengaku sudah menutupi kasus sang suami selama empat tahun.

"Aku berhasil bertahan empat tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku gak mau hancur sendirian. Kita rasain bareng-bareng ya," tulis Ira.

Lihat Juga : Mahasiswa FH UI Gugat Syarat Calon Kepala Daerah ke MK

Jingfangnian

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir