main liga slot

Tanda Naga di Langit Berbintang

Erick Thohir Ancam Pengusaha soal Minyak Goreng******

Menteri BUMNErick Thohir mengancam pengusaha soal kelangkaan dan lonjakan harga minyak gorengdi Indonesia yang tak kunjung selesai dalam waktu hampir dua tahun belakangan ini.

Ia mengatakan kalau pengusaha swasta tak segera membantu pemerintah mengatasi masalah itu, perusahaan pelat merah yang dikomandoinya bakal bergerak.

Ia pede kalau swasta tak mau membantu pemerintah, BUMN bisa mengatasi masalah minyak goreng. Kepercayaan diri didasarkan pada kapasitas BUMN dan lahan seluas 600 hektare yang dimiliki perusahaan pelat merah saat ini.

Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng terjadi di Indonesia sejak pertengahan 2021 lalu. Pada saat itu, harga minyak goreng yang biasanya hanya di kisaran Rp14 ribu per liter tiba-tiba melesat ke atas Rp20 ribu.

Tak hanya melesat, minyak goreng saat itu juga langka di berbagai daerah. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan banyak jurus untuk mengatasi masalah itu.

Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan 2,4 miliar liter.

Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan;

- Minyak goreng curah Rp11.500 per liter
- Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter
- minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter

[Gambas:Video CNN]

Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.  Tapi, meskipun pemerintah sudah jungkir balik mengendalikan harga minyak goreng, yang terjadi malah sebaliknya; muncul masalah baru.

Untuk kebijakan satu harga Rp14 ribu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag waktu itu, Oke Nurwan menyebut kebijakan itu membuat masyarakat menyerbu minyak goreng di ritel. Akibatnya, minyak goreng jadi langka di pasaran.

Karena gagal, pemerintah kemudian mengeluarkan jurus baru; memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter jadi Rp14 ribu per liter

Supaya itu bisa berjalan, pemerintah akan memberikan subsidi lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah juga kemudian memberlakukan larangan ekspor CPO supaya harga minyak goreng bisa ditekan ke Rp14 ribu per liter.

Namun lagi-lagi kebijakan itu malah menimbulkan masalah. Karena tak berhasil, Jokowi kemudian mencopot M Lutfi dari posisinya sebagai menteri perdagangan. Sebagai pengganti Lutfi, ia menunjuk Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Di bawah komando Zulkifli, harga minyak goreng dan kelangkaannya berhasil dijinakkan melalui Program Minyakita yang dijual Rp14 ribu per liter. Tapi itu hanya berjalan beberapa bulan saja.

Belakangan ini, Minyakita langka dan juga harganya naik. Zulkifli Hasan mengungkap ada beberapa biang kerok yang menjadi penyebab Minyakita langka dan harganya naik. Biang kerok itu adalah;

- Penurunan penyaluran minyak goreng akibat realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.
- DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.
- Program biodiesel B35 yang menyebabkan pasokan bahan baku minyak goreng berkurang

Toko dunia lain

Mentan Sebut Panen Raya 1 Juta Hektar Bakal Terjadi di Februari******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo mengungkapkan panen rayaakan berlangsung sepanjang Februari-Maret. Ia memperkirakan terdapat satu juta hektar sawah yang akan panen pada periode ini.

Hal ini diungkapkan Syahrul usia rapat terbatas (ratas) jelang Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Kementerian Pertanian akan ada panen raya sekitar 1 juta hektar pada Februari masuk Maret ini sehingga peak dari panen raya akan terjadi di sekitar ini," kata Syahrul.

"Secara khusus beliau (presiden) sangat detail berapa panen kita terhadap padi untuk kesiapan beras pada Januari, Februari sampai Maret," tuturnya.

Syahrul juga mengungkapkan saat ini diperlukan perbaikan logistik agar distribusi berbagai komoditas bisa berjalan. Ia pun mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, dan bupati/wali kota.

"Oleh karena itu tentu ketersediaan ini tidak hanya berjalan sendiri. Harus diikuti dengan distribusi dan sebagainya sehingga normalisasi dari harga beras itu bisa dicapai," tuturnya.

Selain harga beras, Jokowi juga menyoroti 12 komoditas yang ada, mulai dari jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula. Khususnya ketersediaan 12 komoditas ini menjelang Ramadhan.

Untuk itu, Syahrul mengaku akan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan ketersediaan dan distribusi 12 komoditas ini.

"Kerja sama dengan private sector atau para pengusaha juga harus dilakukan dan tadi badan pangan nasional, bulog, dan lain-lain adalah bagian untuk bermitra dengan pengusaha yang ada," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari******

Belanja kebutuhan sehari-hari seperti daging, ikan, buah, sayur, sampai roti di Transmart aja! Soalnya, ada promo Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari.

Dengan promo ini, belanja bahan pangan pokok pasti murah karena ada diskon 10 persen untuk aneka produk sesuai ketentuan promo harian.

Lihat Juga : Ada Promo di Transmart, Beli Banyak Lebih Hemat

Nah,setiap Jumat, ada promo untuk pembelian produk bakery, sedangkan Sabtu-Minggu diskon 10 persen untuk pembelian semua sayur dan ayam segar dan beku.

Lihat Juga : Jajan Hemat dengan Promo 'Nyemil No Labil' Transmart

Lengkap banget, kan promonya? Harganya pun bisa lebih murah jika bayar pakai Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega karena ada diskon tambahan 10 persen.

Selain pasti murah, belanja bahan pokok di Transmart juga pasti segar karena merupakan produk-produk pilihan terbaik.

Yuk, segera belanja di Transmart karena Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari! Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank dan Bank Mega, ya!

Legenda Raja Pedang

Tarif 4 Ruas Tol Segera Naik Dalam Waktu Dekat******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol(BPJT) Danang Parikesit mengatakan dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang mengalami kenaikan tarif.

Menurutnya, rencana kenaikan tarif empat ruas tol ini pun sudah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dalam waktu dekat ada empat ruas tol yang akan disesuaikan tarif tolnya," kata Danang dikutip dari detikcom, Selasa (28/2).

Sementara, untuk ruas tol lainnya masih dipertimbangkan. Pihaknya masih  menunggu izin dari Basuki untuk menaikkan  tarif.

"Untuk jalan tol yang lain sedang dalam tahap evaluasi dan penetapan waktu penyesuaian tarifnya berdasarkan Keputusan Menteri PUPR," kata Danang.

Sedangkan, untuk kepastian waktu dan besaran kenaikan tarif, ia tidak menjelaskan dengan detail. Tapi ia memastikan sebelum kenaikan akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

"Nanti akan disosialisasikan oleh BUJT ketika sudah terbit Kepmen-nya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta