sensa838

slot baru jp 963Jutaan kata 561873Orang-orang telah membaca serialisasi

《sensa838》

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

DKI kemarin, Jakarta banjir hingga bocah tenggelam di Kali Sunter******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (29/2) yang masih layak untuk dibaca kembali mulai dari ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga seorang bocah tenggelam di Kali Sunter, Jakarta Timur. Berikut rangkuman beritanya: 1. 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa 34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10.00 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 06.40 dan 09.00 WIB. Baca selengkapnya di sini 2. Hujan deras, sejumlah wilayah di Jaktim dilanda banjir

Jakarta (ANTARA) -.Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Kamis dinihari menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta Timur terendam banjir, seperti di kawasan Cakung dan Pulogadung. Baca selengkapnya di sini 3. Mudik gratis DKI 2024 sediakan ratusan bus untuk tampung 27 ribu orang Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2024 dengan ratusan bus untuk mengangkut arus mudik dan balik yang dapat menampung 27 ribu orang. Baca selengkapnya di sini 4. Setelah ada IKN, Jakarta prioritaskan program air bersih hingga kemacetan Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan program penyediaan air bersih hingga pengurangan kemacetan menjadi program prioritas usai Ibu Kota Indonesia berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Baca selengkapnya di sini 5. Seorang bocah tenggelam di Kali Sunter saat berenang Jakarta (ANTARA) - Seorang bocah bernama Rafi Aditya (13) tenggelam di Kali Sunter Jalan Kayu Mas Utara Kelurahan/Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis pagi, saat berenang di tengah hujan mengguyur wilayah Jakarta. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Insentif Inflasi Buat Kepala Daerah Rp10 M Cair April Besok******

Dana insentif pengendalian inflasi bagi kepala daerah sebesar Rp10 miliar bakalan cair April mendatang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam NegeriTito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk giat dalam mengendalikaninflasi. Sebab, danainsentif daerah (DID) sebesar Rp10 miliar akan cair pada April mendatang.

DID merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dianggap sukses mengendalikan inflasi.

Tito mengatakan pemberian insentif itu dilakukan guna menyuntik semangat para kepala daerah agar bekerja keras dalam mengendalikan harga pangan di wilayahnya.

Ia menerangkan hampir setiap tahun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk DID.

Biasanya, penyaluran dana insentif itu dilakukan dalam tiga babak. Satu babak mencakup waktu empat bulan.

Tito mencontohkan, tahun lalu di empat bulan pertama ada 33 daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dan mendapat DID masing-masing Rp10 miliar.

Lalu, di empat bulan berikutnya ada 33 daerah lagi yang berhak mendapat DID dengan nilai yang sama. Sementara, di empat bulan ketiga ada 34 daerah yang mendapat DID itu.

"Jadi totalnya 100 daerah, dikali Rp10 miliar per daerah, (sama dengan) Rp1 triliun," ucap Tito.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Label：gacor 680 slot、eyangslot、slot online situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1

Terkait：at slot、erek erek 3d bergambar lengkap、buku mimpi 34、cara agar shopee pinjam disetujui、sport slot、dunia77、dunia gacor77、totoslot88、slot yang mudah maxwin、rtp agus

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjol ilegal jika tidak dibayar（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

web slot gacor

slot paling gacor sekarang

dapat uang dari online

situs slot gampang menang terpercaya

kampusBacaan TerkaitMore+

Kegilaan Evolusi Liar

pinjol shopee legal atau ilegal

Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Surgawi Segala Alam

voucher boga group

Presiden nikmati malam di IKN bersama para menteri dan Panglima TNI******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju dan Panglima TNI Agus Subiyanto menikmati malam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi keluar dari kabin tempatnya bermalam sekitar pukul 19.45 WITA, kemudian bergabung dengan para menteri yang sedang berkumpul.

Tampak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli

Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. Mereka berbincang hangat sambil menyantap hidangan yang disajikan, mulai dari barbeku hingga buah durian.

"Bapak (Presiden) minta nasi goreng sama telur ceplok. Bapak juga minta teh sama kopi gula aren," ujar Claudio, juru masak Presiden.

Santap malam itu diiringi lantunan musik. Dalam satu kesempatan, Menteri Basuki tampil bermain drum bersama Panglima TNI Agus yang bermain gitar.

Sementara itu, Menteri Bahlil bernyanyi lagu "Titip Rindu Buat Ayah" karya Ebiet G. Ade.

Baca juga: Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN

Ridwan Kamil selaku Kurator Pembangunan IKN mengatakan Presiden Jokowi selalu tampak sangat ceria jika sedang bermalam di IKN.

"Ini menandakan apa? Suasana, ada semangat optimisme melihat mimpi menjadi kenyataan, glamping-nya juga di tengah hutan, kalau banyak pohon itu oksigen turun, jadi lebih rileks, ditemani orang-orang yang menghibur juga. Ada Pak Bahlil, ada Pak Erick, saya kadang suka ngelucujuga, ternyata itu mahal," ujar Ridwan Kamil.

"Memang mengurus negara itu berat, tetapi harus ada momen-momen yang rileks. Bapak sering ketawa lepas, luar biasa. Jadi, saya kira ini peristiwa bersejarah ada di memori saya," sambungnya.

Baca juga: Presiden Jokowi nikmati malam di IKN dengan menyantap nasi goreng
Baca juga: Jokowi tiba di IKN untuk "groundbreaking" proyek infrastruktur
Baca juga: Jokowi sebut mengatur pemindahan ASN ke IKN bukan perkara gampang

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Diamond Ace Raja Kursus

erek erek 91 2d

KBRI promosikan wisata Indonesia pada Pameran Internasional Beograd******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beograd berpartisipasi pada Pameran Pariwisata Internasional ke-45 di Beograd, Serbia, dalam rangka mempromosikan berbagai tujuan wisata di Tanah Air.

“Partisipasi Indonesia dalam pameran ini, selain untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, juga untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Serbia yang jatuh pada November”, kata Duta Besar RI untuk Serbia M. Chandra Widya Yudha dalam siaran pers KBRI Beograd yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pada pameran yang berlangsung 22-25 Februari itu, tiga agen perjalanan yakni Asvinia Travel, Jungle Tribe, dan Disko Travel bekerja sama dengan KBRI Beograd mempromosikan berbagai tujuan wisata di Indonesia.

Menurut pernyataan tersebut, stan Indonesia menyajikan produk promosi pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan koleksi KBRI Beograd.

Selain melakukan promosi, KBRI Beograd juga menggandeng Dwipantara, kelompok kecapi suling beranggotakan pemain musik Indonesia yang berdomisili di Istanbul dan di bawah koordinasi Restoran Koali, untuk mempersembahkan medley lagu tradisional Indonesia selama pameran berlangsung.

Pertunjukan tari tradisional Indonesia oleh kelompok tari Bidadari KBRI Beograd menambah kemeriahan sekaligus pemahaman keberagaman dan keindahan budaya Indonesia.

Baca juga: Indonesia kembali hadir pada Pameran Pariwisata Internasional Beograd
Baca juga: KBRI Beograd fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis PPLN
Baca juga: Dubes: Hubungan Indonesia-Serbia meningkat di tahun 2023

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

bos01 slot

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

abadicas

Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.

“Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia," ujarnya dalam rilis pers yang diterima, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/2) malam waktu setempat.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie memulai lawatan ke Spanyol

Baca juga: Pemerintah segera tuntaskan aturan turunan Perpres Publisher Rights

Budi mengatakan pihaknya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat.

Dia mendorong diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya, pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,” kata dia.

Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Budi Arie mengusulkan aksi Nation Call untuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional.

Dia menilai banyak negara memperebutkan sumber daya manusia Indonesia yang berprestasi.

“Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie turut menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antar wilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal.

“Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,” tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa.

“Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul “Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el carácter y los valores humanos.”

Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor.

Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Nona Junhuan

slot semua bank

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila

《sensa838》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，info permainan slot gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sensa838》bab terbaru。