petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot bonus new member 100 di awal to 7x

daftar pinjol berizin ojk 2022 414Jutaan kata 758192Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 100 di awal to 7x》

Bos LaLiga ingin Greenwood terus bermain di Spanyol******

Bos LaLiga ingin Greenwood terus bermain di Spanyol
Real Madrid Jude Bellingham dalam pertandingan Liga Spanyol antara Getafe CF dan Real Madrid CF di Stadion Coliseum Alfonso Perez, Getafe, Spanyol, pada 1 Februari 2024. (AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
Jakarta (ANTARA) - Presiden LaLiga Javier Tebas menginginkan penyerang Manchester United yang sedang dipinjamkan kepada Getafe, Mason Greenwood, terus bermain di Spanyol setelah masa pinjam satu musimnya di Getafe berakhir.

Pemain depan berusia 22 tahun itu bergabung dengan Getafe pada September setelah mantan penyerang Inggris itu meninggalkan klub lamanya menyusul penyelidikan kriminal atas dugaan percobaan pemerkosaan.

Tuduhan terhadap Greenwood sudah dicabut, tapi dia tetap meninggalkan United setelah penyelidikan internal.

“Dia tampil sangat baik sebagai pemain dan saya berharap dia terus bermain dalam sepak bola Spanyol,” kata Tebas kepada wartawan di London seperti dikutip laman ESPN pada Jumat.

Baca juga: Getafe akhiri rentetan laga tanpa kemenangan saat hantam Granada 2-0

Tebas menyebutkan pilihan Greenwood untuk terus bermain di Liga Spanyol akan bagus bagi liga ini.

Greenwood yang telah mencetak lima gol dan lima assist dari 25 kali tampil bersama Getafe sejauh ini, masih terikat kontrak dengan United hingga Juni 2025.

Pemilik baru saham minoritas United, Sir Jim Ratcliffe, berhati-hati untuk memutuskan masa depan Greenwood, apakah tetap bersama United atau dilego akhir musim ini.

Tebas sendiri mengaku tak mau menghakimi Greenwood karena pemain ini memang belum diputuskan oleh pengadilan.

“Anda harus menghormati proses hukum,” kata Tebas. "Dia tidak dihukum (dinyatakan bersalah) di sini (Spanyol, jadi saya tidak peduli."

Baca juga: Real Madrid kembali puncaki klasemen setelah kalahkan Getafe 2-0

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot88ku demo

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
jajan138
slot gacor filipina
tafsir mimpi ikan mas togel
cara kredit barang di tokopedia
batarslot
link slot judi terpercaya
daftar blu bca dapat uang
hero138
slot winrate tinggi
Daftar isi semua bab
Bab 1 tafsir mimpi 60
Bab 2 rumahbola88
Bab 3 situs slot zeus gacor
Bab 4 slot di jamin wd
Bab 5 nama situs tergacor
Bab 6 situs slot sgp
Bab 7 cara mengaktifkan cicilan akulaku
Bab 8 kratonbet
Bab 9 luckyneko
Bab 10 airbet88 login
Bab 11 erek 17
Bab 12 heylink situs slot bebas ip
Bab 13 menangbet
Bab 14 slot pagi
Bab 15 kredit hp tanpa survey
Bab 16 info situs gacor
Bab 17 dapat uang lewat internet
Bab 18 akun slot gacor 2022
Bab 19 jakarta 77 slot
Bab 20 web gacor slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8939bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

baywin88
Orang tua perlu tahu hal ini sebelum menyekolahkan anak di pesantren
Arsip Foto - Santri membaca Al Quran di Dayah Darul Quran Aceh, Gampong Tumbo Baro, Kuta Malaka, Aceh Besar, Aceh, Rabu (29/3/2023). (ANTARA FOTO/Khalis Surry)
Jakarta (ANTARA) - Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Poespita Candra, S.Psi., M.Si., Ph.D., menekankan orang tua wajib mendidik anak sebelum memutuskan untuk menyekolahkan mereka ke asrama, contohnya ke pondok pesantren.

“Yang paling penting adalah edukasi, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Juga kembali lagi pada tujuan menyekolahkan di pesantren itu apa?” kata Novi melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Novi mengatakan, para orang tua wajib membekali anak-anaknya dengan pendidikan dan akhlak yang baik. Anak-anak perlu dididik untuk memiliki empati dan sikap menghargai orang lain sehingga dapat menempatkan diri di lingkungan manapun.

Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak

Ketika menyekolahkan anak ke asrama atau pondok pesantren, orang tua perlu memahami bahwa interaksi secara langsung dengan anak akan berkurang. Oleh karena itu, meski tidak bisa bertemu langsung setiap saat, orang tua perlu membangun pola komunikasi yang terbuka dan intens untuk mengetahui keadaan anak serta memastikan berada dalam kondisi yang sehat fisik maupun mental.

Dia melihat tidak sedikit orang tua merasa kewalahan mendidik anak sehingga memasukkan anak ke asrama atau pondok pesantren dengan harapan sikap dan perilaku anaknya menjadi lebih baik.

“Biasanya dititipkan supaya bisa diperbaiki, tetapi, tidak disampaikan ke pihak pesantren. Kemudian pesantren apakah bisa menangani hal ini? Kalau tidak bisa, berarti harus dipertimbangkan lagi,” ujar Novi.

Kemudian, orang tua umumnya berharap agar anaknya bisa mandiri di lingkungan pesantren. Namun kenyataannya, di beberapa pesantren kelas menengah ke atas justru terdapat fasilitas-fasilitas lengkap yang menyebabkan anak tidak bisa mandiri.

“Kalau tujuan agama mungkin bisa tercapai, tetapi, harapan agar anaknya mandiri malah tidak tercapai,” kata Novi.

Novi mengimbau para orang tua untuk mengetahui secara pasti lingkungan dan budaya yang ada sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Hal itu bertujuan agar orang tua benar-benar tau dan yakin bahwa pesantren yang dipilihnya sesuai dengan harapan.

“Jangan karena gedung bagus, fasilitas lengkap atau nama besar pesantren saja. Orang tua perlu tau lingkungan, nilai, hingga ekosistem untuk menunjang pendidikan anaknya. Itu bisa dirasakan sebetulnya,” kata Novi.

Baca juga: Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal

Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

hukum ilahi

pinterest bisa menghasilkan uang
Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.
Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.

Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

One Piece: Mencuri Langit

pialasport slot
Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting
Arsip foto - Petugas mengukur tinggi badan balita saat pendataan pencegahan stunting di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Triputra Persada Hijau di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mendukung program makan gratis untuk mengentaskan tengkes atau stunting 
sekaligus pemenuhan gizi anak sejak usia dini.

"Setidaknya anak-anak dalam satu hari bisa mendapatkan makanan dengan gizi seimbang sehingga bisa mencegah stunting,” kata Rany kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Rany menuturkan rencana program makan siang gratis yang ditujukan untuk anak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terbilang efektif sebagai pemenuh nutrisi anak.

Dia berharap makan gratis bisa dijadikan program pemerintah dan dilaksanakan secara merata.

Selain itu, dia juga mengimbau para orang tua agar rutin mengantarkan anaknya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan lingkar kepala demi memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya.

“Di Posyandu bisa mengetahui timbangan berat anak setiap periode, kalau tidak sesuai bisa langsung dilakukan penanganan,” katanya.

Baca juga: PAM Jaya beri bantuan kepada 1.000 anak demi tekan tengkes
Baca juga: Polisi bagikan sembako dan susu untuk anak-anak stunting

Menurut dia, stunting bisa dicegah dengan langkah awal, yakni pemenuhan nutrisi dan pemberian vitamin untuk ibu hamil.

Untuk itu, lanjutnya, vitamin dan kandungan gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayinya atau calon anaknya sangat diperlukan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Berdasarkan laman stunting.jakarta.go.id tercatat sebanyak 39.793 balita dengan permasalahan gizi per Januari 2024.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tubuh dharma saya yang keren

buku mimpi bergambar 2d
Pesantren (Digipreneur Al-Yasmin) itu Siapkan Santri Digital-Preneur
Ilustrasi - Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Pagesangan Baru, Surabaya (ANTARA/HO-Al Yasmin)
Surabaya (ANTARA) - Tidak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) dan Kantor PWNU Jawa Timur, tepatnya 200-an meter di sisi utara atau di Jalan Pagesangan Baru VIII/17, Surabaya, ada Pesantren Digipreneur Al Yasmin, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/2/2024).

Biasanya, pesantren itu berbasis kitab, tapi pesantren yang pembangunannya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan itu memiliki "nilai plus" berbasis era digital. Pesantren dengan konsep digipreneur itu mencakup dua hal sekaligus, yakni digital dan entrepreneurship.

Pesantren itu adalah lembaga pendidikan era digital yang berikhtiar menjawab tantangan era kekinian yang banyak dibanjiri gosip, sekaligus mengubah atau memanfaatkan era digital untuk hal positif secara keilmuan dan kemandirian. Jadi, ada perpaduan ilmu agama, ilmu digital, dan kemandirian dalam talenta digital.

"Pesantren yang kami rintis sejak 2021, dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 (Yayasan Santri Milenial Indonesia/ Yasmin), itu merupakan cita-cita lama sejak 20-an tahun lalu atas spirit yang ditanamkan almaghfurlah KHA Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU 2000-2010)," kata inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin, H Helmy M Noor, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dia mengaku mendapat inspirasi tentang digitalisasi dari almarhum KHA Hasyim Muzadi, bahkan pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, itu mengenalkan dirinya dengan dunia digitalisasi sejak muda.

DIa pernah diajak Kiai Hasyim Muzadi ke sebuah kampus di India yang memiliki studio cukup besar, yang melahirkan aktor-aktris dunia dari Hollywod. Kiai Hasyim Muzadi mengamanati Helmy untuk bisa membuat hal serupa, tapi berbasis pesantren/Islami, mengingat kelompok radikal juga masif di dunia digital.

Meski belum memiliki bangunan berwujud pesantren secara fisik, namun dirinya sejak mendapatkan keputusan MenkumHAM pada tahun 2021 itu telah mengadakan serangkaian kegiatan, seperti ngaji kitab "Nisa'u Ahlil Jannah", santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren.

Kini, Humas Masjid Al Akbar Surabaya itu bersama tim menyiapkan pembangunan pondok, dengan harapan ke depan akan dikembangkan tiga program, yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ.

Program pesantren mahasiswa itu memang untuk santri yang menjadi mahasiswa, namun mahasiswa bertalenta khusus, seperti public speaking, desain grafis, musik, dan talenta kewirausahaan lainnya. Targetnya, santri menempa hobi untuk menjadi profesi.

Untuk program pesantren tematik lebih bersifat "pesantren kilat", yang mengemas pembelajaran tematik, seperti digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan ketrampilan khusus bertema digital lainnya.

Untuk program pesantren tahfidz/TPQ dikhususkan pada anak-anak untuk membelajari dasar-dasar Dinul Islam, sekaligus memahami Al-Quran pada usia dini, dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan.

Dari tiga program itu, pesantren ingin mencetak santri era kekinian dengan dua kemampuan, yakni talenta digital (mahasiswa-intelektual-praktisi-kemandirian-tematik) dan kesalehan digital (dakwah digital-dinul Islam).

Selain talenta digital, agaknya tematik dakwah, dalam konteks kesalehan digital juga tematik dakwah yang penting dan bahkan relevan menyauti "bangkitnya" para mantan anggota HTI, meski HTI telah resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Perppu Nomor 2 Tahun 2017).

Buktinya, para mantan anggota HTI menggelar acara Isra' Mikraj di TMII Jakarta pada 17 Februari 2024, yang berkedok nama "one ummah" untuk membangkitkan kembali HTI dengan misi "khilafah" (negara Islam) ala mereka.


Kesalehan digital

Khusus talenta digital (intelektual-praktisi-kemandirian) untuk santri dan mahasiswa di pesantren itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa saat peletakan batu pertama pesantren.

Khofifah yang juga Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin menilai lembaga itu akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil mal atau harta, karena akan mencetak mahasiswa santri (mahasantri) dengan talenta digital yang profesional.

Menurut Khofifah, tampilnya peran pesantren itu didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih efektif, karena talenta mereka lebih riil dibandingkan dengan pola ceramah.

Dikatakan sebagai kafetaria sistem dalam dakwah "bil mal", karena pesantren itu akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam pengembangan ekonomi.

Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi potensi pasar. 

Selain talenta digital, agaknya kesalehan digital dalam konteks dakwah digital itu penting, mengingat radikalisasi lewat dunia digital juga didakwahkan para aktivis dan simpatisan kelompok radikal, meski ada yang berkedok nama "one ummah" untuk mengecoh masyarakat dan aparat.

Dakwah digital bukan sekadar viral, melainkan materi dakwah yang bermanfaat, karena dunia digital memang merupakan dunia yang merombak struktur komunikasi antarmanusia, dari komunikasi nyata menjadi komunikasi maya, yang bila tidak diberi konten yang benar dan baik justru akan menjadi "bumerang".

Jadi, sikap yang tidak bijak itulah yang bisa menjadi "mesin pembunuh" karakter. Ibaratnya, teknologi semakin maju, namun manusia semakin purbakala, karena karakter "menghalalkan" segala cara, seperti bukan manusia yang maju saja, melalui hoaks, framing, scam (penipuan), hack (retas), dan sebagainya.

Lebih dari itu, jebakan digital yang lebih gawat dari sekadar hoaks dan tindak kriminalitas bermodus digital adalah justru radikalisasi lewat dunia digital, seperti yang dilakukan kelompok tertentu yang terus mennggalang kader hingga berani tampil di depan pbulik.

Dosen UINSA M Ainur Rofiq Al Amin dalam buku "Kontra Narasi Melawan Kaum Radikal/Khilafers" menyebut ada pihak yang membenturkan Islam dengan Pancasila, dengan tema pertanyaan, "mana yang paling baik antara Islam dan Pancasila?" Tentu, kaum milenial yang awam akan menjawab Islam, kemudian ada ajak untuk memakai Islam dan meninggalkan Pancasila.

Padahal, "logika" itu salah besar, karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tentu tidak pas membandingkan agama dengan ideologi, karena seharusnya agama dibandingkan dengan agama, dan ideologi dibandingkan dengan ideologi.

Oleh karena itu, alangkah indahnya bila Pesantren Digipreneur Al-Yasmin tidak hanya menyiapkan talenta digital, namun juga mencetak santri yang mahir bersikap saleh di dunia digital dan paham dengan jebakan dunia digital, serta tidak sekadar mementingkan viral dengan mengorbankan karakter.

Dengan begitu, alumni pesantren itu akan menjadi santri yang memiliki talenta digital yang kreatif, sekaligus mengembangkan kesalehan digital sebagai program tematik dalam dakwah digital yang disukai Generasi Z Islami (GenZI), tapi juga saleh dan dalam bingkai ajaran "Islam yang rahmatan lil alamin".
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

pinjaman tanpa ktp langsung cair
IMIP membawa kembali dua TKA China untuk diperiksa polisi terkait dengan ledakan smelter pada akhir Desember 20223.
IMIP membawa kembali dua TKA China untuk diperiksa polisi terkait dengan ledakan smelter pada akhir Desember 20223. (Foto: AP Photo)
Morowali, CNN Indonesia--

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membawa kembali dua Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang menjadi korban luka-luka akibat ledakan di kawasan industri itu sebagai komitmen hukum untuk diperiksa kepolisian.

Diketahui, ledakan itu terjadi di kawasan PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) akhir Desember 2023 dan menewaskan sedikitnya 20 orang di antaranya adalah 10 pekerja lokal dan 8 lainnya WNA China. Ada pula korban luka-luka yang masih mendapatkan perawatan.

Managing Director IMIP Hamid Mina menuturkan pihaknya bersikap kooperatif dengan membawa kembali dua TKA China untuk diperiksa dalam proses hukum. Saat ini, proses hukum itu telah sampai pada penyidikan polisi. Dua TKA itu diketahui sebelumnya sudah sempat dipulangkan ke negara asalnya.

Diketahui, tungku smelter nikel PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) diduga meledak pada Minggu (24/12). Korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut lebih dari 20 orang.

IMIP menyatakan untuk korban luka dan korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Morowali, Makassar maupun Jakarta berjumlah 38 orang.

Terkait dengan kasus itu, Sedikitnya 14 orang saksi diperiksa dalam kasus ledakan tungkusmelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

"Sampai saat ini 14 orang dimintai keterangan dari internal PT ITSS," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienarno, Rabu(27/12).

[Gambas:Video CNN]

(asa/asa)

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

bank 388 slot
MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli
Koordinator MAKI Boyamin Saiman di PN Jaksel, Senin (19/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024