petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs judi slot yang gacor

situs slot terpercaya dan gacor 15Jutaan kata 94344Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi slot yang gacor》

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua******

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. ANTARA/Evarukdijati.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Tanah Papua relatif kondusif.

"Hingga Rabu sekitar pukul 13.00 WIT, situasi kamtibmas di Tanah Papua relatif aman dan kondusif. Mudah-mudahan situasi seperti ini tetap terjaga," kata Mathius Fakhiri usai pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah distrik di Kota dan Kabupaten Jayapura, Rabu.

Dia mengatakan walaupun situasi kamtibmas aman, namun ada beberapa kabupaten yang terjadi sejumlah permasalahan berkaitan dengan pemilu, yakni pembakaran kotak suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, kata dia, ada keterlambatan pengiriman logistik pemilu akibat cuaca yang tidak bersahabat, misalnya di Kabupaten Mamberamo Raya hingga menyebabkan masyarakat di 20 TPS yang berada di empat distrik terhambat.

Untuk pengiriman logistik di empat distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, kata dia, Pangdam XVII/Cenderawasih akan membantu dengan mengerahkan helikopter milik TNI.

"Dengan adanya bantuan angkutan dari Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan pengiriman logistik pemilu tidak menjadi kendala," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Saat ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Tanah Papua tercatat 727.835 orang yang menyalurkan hak pilihnya di 3.109 TPS.,

Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu******

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh narapidana kasus korupsi mendapatkan hak pilih mereka pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024.

“Kebetulan tidak ada satupun warga binaan kami yang hak untuk memilihnya dicopot. Artinya, kesempatan dan hak pilih harus kita berikan kepada mereka,” kata Kepala Bidang Pembinaan Narapida Lapas Sukamiskin Medi di Bandung, Selasa.

Baca juga: Lapas Sukamiskin sebut 208 napi dapat remisi termasuk Setya Novanto

Medi menyebutkan sebanyak 327 orang warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Jadi total per hari ini warga binaan kami berjumlah 327 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Baca juga: Mantan Bupati Indramayu napi korupsi positif COVID-19

Untuk kesiapan sendiri, kata dia, pihaknya telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua orang keamanan yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Lapas Sukamiskin.

“Petugas pemilu di Lapas Sukamiskin ini sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU, kemudian juga kemarin kami sudah lakukan simulasi proses ataupun alur tata cara pemilihannya seperti apa,” katanya.

Baca juga: Lapas Sukamiskin nyatakan belum ada Napi Tipikor terindikasi COVID-19

Medi memastikan para ASN yang ditugaskan untuk menjadi anggota KPPS akan menjungjung tinggi netralitas bagi warga binaan yang akan memberikan hak pilih.

“Artinya kami tidak ada arahan ataupun mengarah ke salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, maupun terafiliasi dengan salah satu partai politik,” kata Medi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa TPS khusus ini berbasis KTP-el. Warga binaan Lapas Sukamiskin yang bukan dari domisili Kota Bandung maupun Jawa Barat hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Otomatis mayoritas yang akan mereka pilih besok hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan domisili yang rata-rata bukan di Bandung,” katanya.

Baca juga: Napi Tipikor Lapas Sukamiskin tak mendapat hak bebas cegah COVID-19

Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan berlangsung.

“Kalau target sebetulnya seluruh warga binaan Itu diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi karena ini menjadi salah satu hak yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Napi Sukamiskin lebih tertib setelah Setnov dipindah ke Gunung Sindur

Sementara anggota Bawaslu Kota Bandung Bayu Mochamad mengatakan, keberadaan TPS khusus itu perlu diawasi karena ada kerawanan tersendiri, seperti eksodus para pemilih.

Oleh karena itu, kata Bayu, pada hari pemungutan suara nanti, akan ada pengawas yang diterjunkan agar proses pencoblosan berjalan lancar dan aman, termasuk di lapas maupun TPS khusus lainnya.

“Untuk pengawasan ke TPS khusus ini kami pastikan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya. Kami melakukan pengawasan ke sana. Kami berkoordinasi dengan yang berwenang di lokasi TPS tersebut,” kata Bayu.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:raja angka jitu hk

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
erek43
jam gacor ugdewa
sembilandewa88
ikan 88 slot
kenzo123
slot388
slot jamin jp
slot deposit dana 1000
situs judi slot resmi dan terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 hyperslot88
Bab 2 pinjol danamu legal atau ilegal
Bab 3 lucky88
Bab 4 king 135 slot
Bab 5 cara pinjam uang di octo mobile
Bab 6 joker net 888
Bab 7 slot gacor gacor
Bab 8 market898
Bab 9 ngebet88
Bab 10 kuda189
Bab 11 pokerklik188
Bab 12 rajajp88
Bab 13 slot demo gacor 500x
Bab 14 juragan69 login
Bab 15 slot gacor pagi hari
Bab 16 situs slot paling gacor malam ini
Bab 17 4d asia slot
Bab 18 mpoindo
Bab 19 rtp sjo777
Bab 20 slot gacor murah
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1188bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

pinjaman online bunga kecil
Ketum Golkar salurkan hak suara bersama keluarga di TPS 005 Melawai
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba untuk menyalurkan hak suaranya di TPS 005 Melawai , Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba di TPS 005 Melawai, Rabu, pukul 09.57 WIB bersama istri dan putrinya untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu dan Pilpres 2024.
 Airlangga tiba di TPS yang berlokasi di SMK Negeri 6 Jakarta Jl Prof. Joko Sutono Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut dengan mengenakan kemeja putih bermotif kotak-kotak dengan garis biru. "Saya datang bersama istri dan anak. Ini putri saya baru pertama kali memilih," ujarnya kepada awak media. Usai menyapa para wartawan, Airlangga langsung memasuki ruangan pemungutan suara di dalam salah satu gedung sekolah tersebut. Ia pun menunggu antrean sejenak sebelum namanya dipanggil untuk dipersilakan menuju bilik suara. Usai memilih caleg serta capres dan cawapres pilihannya, Ketum Golkar tersebut kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa ia sudah berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan ada enam partai politik lokal di Aceh.
 Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

slot88jp link
Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

jam slot gacor pragmatic
Bawaslu telusuri pembakaran logistik pemilu di Kabupaten Paniai
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri pembakaran logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

"Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung," kata Lolly di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Bawaslu setempat, meskipun sempat mengalami kendala komunikasi karena permasalahan sinyal.

Lolly menjelaskan bahwa informasi sementara yang diterima Bawaslu adalah kasus di Kabupaten Paniai terjadi dikarenakan adanya informasi menyesatkan yang menimbulkan kesalahpahaman.

"Informasi sementara sih adanya informasi yang dalam tanda petik menyesatkan, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi proses pembakaran, tetapi ini baru informasi awal yang masuk ke Bawaslu, karena itulah kita melakukan penelusuran, ya," ujarnya.

Lolly kemudian mengatakan bahwa kondisi di Kabupaten Paniai berpotensi untuk diadakan-nya pemilu susulan.

"Makanya pendataan sedang dilakukan, seberapa banyak sebenarnya (dampaknya, red). Nah pendataan itulah yang nanti akan menentukan langkah berikutnya itu apa. Kayak, misalnya, (Kabupaten) Demak, (Jawa Tengah), itu kan sudah diputuskan pemilu-nya itu susulan," tuturnya.

Menurut Lolly, berdasarkan kondisi Demak yang tengah mengalami bencana banjir selama hampir sepekan dan mengakibatkan sekitar 21 ribu orang mengungsi, maka pemilu susulan dapat dilakukan. Sementara kondisi di Kabupaten Paniai, kata dia, masih dikaji.

"Kita lihat apakah ini masuk kejadian luar bisa atau tidak. Makanya memang informasi akurat dari lapangan itu yang sampai saat ini dibutuhkan supaya kita tidak salah ambil tindakan," katanya.

Oleh sebab itu, Lolly mengingatkan semua pihak untuk menjadikan kejadian di Kabupaten Paniai sebagai perhatian bersama.

Baca juga: Bawaslu RI: Kalau tunjangan naik, harusnya kinerja semakin bagus

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ada informasi yang tidak benar kemudian membuat reaksi tidak terkendali, sehingga kemudian yang dirugikan itu banyak pihak. Jadi kita berproses ya," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly mengingatkan para jurnalis dalam mewartakan sebuah peristiwa untuk memerhatikan keakuratan, sehingga peristiwa di Kabupaten Paniai tidak berulang di daerah lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Master Paviliun Jingtian

sbg slot
Prabowo minta pendukungnya tunggu hasil penghitungan dari KPU
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Prabowo-Gibran menggelar pidato kemenangan usai sejumlah lembaga survei menempatkan capres-cawapres nomor urut 2 unggul atas dua pesaingnya dengan perolehan suara 51 persen - 60 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU/pri. (
Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat pendukungnya tetap menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Hal tersebut dikatakan Prabowo agar para pendukungnya tidak jumawa dan sombong dengan hasil penghitungan suara yang hanya berdasarkan hitung cepat beberapa pihak.

Dia pun mengakui banyak hasil hitung cepat yang menyatakan suara Prabowo-Gibran sudah mengungguli pasangan calon lain dengan perolehan lebih dari 50 persen.

Namun demikian, dia berharap hasil itu tidak membuat para pendukungnya sombong dan merendahkan pasangan calon lain.

"Kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati," ucap dia.

Sebelumnya, dalam situs kawalpemilu.org saat dikutip pukul 16.46, tercatat pasangan Prabowo-Gibran mengantongi 53,31 persen suara.

Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 29.25 persen.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Akademisi: Pendukung tidak puas hasil Pemilu selesaikan secara hukum

Baca juga: Nusron pastikan Prabowo-Gibran harus bayar utang kepada masyarakat 

Di posisi terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,44 persen.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Pedang

dewaslot
PBB: 162 sekolah diserang di Gaza
Suasana Sekolah Khalifa Bin Zayed yang hancur akibat serangan Israel, di Beit Lahia, Gaza, pada 26 Desember 2023. (ANTARA/Anadolu)
Washington (ANTARA) - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, pada Selasa (13/2) menyebutkan bahwa hingga kini ada lebih dari 162 gedung sekolah yang diserang di Jalur Gaza, wilayah tempat serangan Israel berlanjut.

Para kolega kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan, kata Dujarric, telah menganalisis gambar satelit untuk menilai kerusakan di sekolah-sekolah di seluruh Gaza.

"Menurut penilaian mereka, 162 gedung sekolah diserang langsung... mewakili hampir 30 persen dari total 563 gedung sekolah di Gaza,” kata jubir sekjen PBB itu kepada wartawan di New York.

Sedikitnya 26 gedung sekolah hancur, ujarnya.

"Sebanyak 175 ribu pelajar dan lebih dari 6.500 guru mendapati sekolah mereka diserang langsung saat perang. Setidaknya 55 persen sekolah di Gaza akan memerlukan rekonstruksi penuh atau renovasi besar," kata Dujarric

Ketika ditanya apakah Israel “dengan sengaja” memblokir bantuan kemanusiaan di Gaza, Dujarric mengatakan pengiriman barang-barang kemanusiaan “sangat tidak memadai” karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB.

"Sangat sulit untuk mencapai jumlah yang kami butuhkan dapat melewati (perlintasan) Kareem Shalom...," kata dia/ 

Dujarric menambahkan bahwa juga terdapat masalah dengan keselamatan truk dan personel saat mereka menyeberang ke daerah kantong tersebut.

“Sangat sulit untuk mengirimkan pengiriman ke luar Rafah utara karena sejauh yang saya tahu, mekanisme menghilangkan konflik yang kami miliki dengan pihak berwenang Israel untuk menjamin keselamatan konvoi kami, sama sekali belum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Pengiriman bantuan dilakukan “sedikit demi sedikit dengan cara oportunis, yang sejujurnya bukanlah cara untuk menjalankan operasi kemanusiaan.”

Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan posisinya "sangat jelas". 

Sekjen, ujarnya, menyeru semua pihak agar menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk menghentikan pembantaian serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk dan seluruh sandera dibebaskan.

Dujarric ditanya mengapa Guterres tidak menyerukan negara-negara untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel.

"Yang jelas bagi kami adalah bahwa semua uang yang dihabiskan untuk senjata di seluruh dunia yang memicu konflik di banyak belahan dunia akan lebih baik dibelanjakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jawabnya.

Israel menggempur Jalur Gaza, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, hingga menewaskan sedikitnya 28.473 orang dan melukai 68.146 lainnya. Sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan awal Hamas.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

 

Tanpa dibayar, guru Palestina ajar anak-anak di pengungsian

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Wu dari Jiuzhou

maria 4d slot
Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang
Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen ditemui seusai meninjau kesiapan TPS di Liponsos Keputih, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024