ugwin288 844Jutaan kata 939015Orang-orang telah membaca serialisasi
《maxwin889》
Sudin Pertamanan masih tangani pohon tumbang hambat perjalanan KRL******Jakarta (ANTARA) - Petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan masih menangani pohon tumbang yang menghambat perjalanan KRL Commuter di Kebayoran Lama.
"Sedang dalam penanganan petugas," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan Elly Sugestianingsih kepada pers di Jakarta, Jumat.
Elly mengatakan bahwa pohon yang menghalangi jalur KRL Commuter sudah bisa disingkirkan oleh petugas yang berada di lapangan.
Namun petugas belum bisa mengevakuasi dahan yang menyangkut di kabel listrik KRL Commuter karena menunggu pemutusan aliran listrik terlebih dahulu.
"Tinggal yang menyangkut di kabel relnya menunggu dimatikan terlebih dahulu aliran listriknya sambil menunggu mobil tangga sedang di jalan," katanya.
Baca juga: Pohon tumbang di Kebayoran Lama hambat perjalanan KRL Rangkasbitung
Baca juga: Distamhut DKI diminta pangkas pohon cegah pohon tumbang
Perjalanan KRL Commuter Line tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terhambat karena adanya pohon tumbang yang terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.
"Saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian pernyataan resmi pihak KAI Commuter melalui akun media sosial resminya yang dikutip di Jakarta.
Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa perjalanan kereta tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terganggu
akibat pohon tumbang sekitar jam 18.00 WIB.
Pihak KAI Commuter saat ini sedang menangani hambatan tersebut.
Sementara untuk perjalanan KRL Commuter dilakukan rekayasa, yaitu KA 1777 Rangkasbitung-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1778 Sudimara-Rangkasbitung.
Kemudian KA 1779 Parung Panjang-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 Sudimara-Rangkasbitung.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Airlangga: Realisasi Dana Peremajaan Sawit Baru Rp1,5 T dari Rp6 T******Medan, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan SawitRakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.
"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," kata Airlangga saat bertemu petani sawit di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).
Airlangga menyebutkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan per tahun agar direplanting. Sebab dana yang disediakan mencapai Rp6 triliun.
Menurutnya pemerintah sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan agar bisa diselesaikan.
"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.
Dia menyebutkan di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR antara lain Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.
"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya direkomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.
"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," ungkapnya.
Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya
(fnr/agt)KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).
"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.
"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.
Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.
Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".
Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024
Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:libraqq、bintangmpo、cara pinjam di kredit pintar
Terkait:oregon 6 paito、thailand slot gacor、slot shopeepay、aplikasi cheat pola maxwin、cara menggunakan voucher indomaret 50 ribu、asia4d、awal limit kredivo、hokislot369、dewawin365、ppnusa
bab terbaru:wa slot(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《maxwin889》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,surya99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《maxwin889》bab terbaru。