rtp mansion77 pragmatic

raja paito harian hk 756Jutaan kata 187214Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp mansion77 pragmatic》

Kemenperin latih industri kecil pakai bahan baku halal bagi batik haji******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melatih industri kecil menggunakan bahan baku halal dalam rangka mendukung batik haji nasional.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Mohammad Ari Kurnia Taufik mengatakan dalam regulasi UU 33/2014, disebutkan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal termasuk produk tekstil yang salah satunya berupa batik.

Sebab, salah satu titik kritis yang bisa menyebabkan terhalangnya kehalalan pada produk batik, antara lain adalah penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang bersumber dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam.

“Oleh karena itu, pada 29 Februari - 1 Maret 2024, kami telah menyelenggarakan bimtek pembuatan malam dan kuas halal untuk batik,” ujar Ari di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenperin: Prinsip industri hijau utamakan efisiensi dan efektivitas

Kegiatan ini merupakan wujud kerja sama antara PPIH dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Yogyakarta.

Bimtek tersebut untuk membantu pemenuhan dan percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku industri kecil batik. “PPIH hadir untuk memberikan pendampingan dan kemudahan akses dalam fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil,” kata Ari.

Dalam rangkaian kegiatan bimtek, Kapus PPIH menyerahkan secara simbolis lilin malam dan kuas halal kepada Nur Giri Indah Batik perwakilan industri kecil batik di Yogyakarta yang menjadi peserta, dengan disaksikan Kepala BBSPJIKB Budi Setiawan. Para peserta bimtek ini selanjutnya akan difasilitasi mendapatkan sertifikasi halal secara gratis oleh Kemenperin melalui pendaftaran di Sistem Informasi Pendataan Industri Halal (Saliha).

Kemenperin proaktif untuk memfasilitasi pelaku industri kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga produknya dapat berdaya saing di ranah domestik hingga global. Upaya strategis ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga: Kemenperin: Industri makanan-minuman penopang ekonomi Indonesia

“Sertifikasi halal merupakan instrumen wajib yang telah ditetapkan pemerintah melalui UU 33/2014 tersebut. Pelaku industri kecil juga terus kami dorong untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal,” kata Ari.

Ari berharap, melalui bimtek ini para pelaku industri kecil batik mampu mandiri untuk menyediakan dan membuat bahan baku malam secara halal dan bahan penolong kuas halal secara berkelanjutan. Ke depannya, PPIH Kemenperin juga turut mendukung program penyediaan batik haji halal secara nasional.

“Kami optimis, kerja sama berkelanjutan ini dapat mendorong Indonesia menuju produsen tekstil terbesar dunia dan mendorong program pemerintah dalam menyelenggarakan batik haji halal nasional,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri batik yang tergolong dalam kelompok industri tekstil dan produk tesktil (TPT), memiliki peranan penting dalam mendongrak ekonomi nasional.

Ini terlihat dari capaian nilai ekspor batik dan produk batik sepanjang tahun 2022 menembus 64,56 juta dolar AS atau meningkat 30,1 persen dibanding capaian tahun 2021. Sementara itu, pada periode Januari-April 2023, nilai ekspor batik dan produk batik sebesar 26,7 juta dolar AS.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

BRIN: Produksi singkong nasional untuk energi belum memadai******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan produksi singkong nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol sebagai sumber energi baru terbarukan masih belum memadai.
 Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan singkong termasuk tanaman yang menghasilkan pati tinggi dan dapat dikonversi menjadi etanol, namun produksi masih sangat jauh. "Indonesia masih harus mengimpor singkong dari luar negeri utamanya untuk kebutuhan bahan baku industri dan pangan," kata Yudhistira di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: BRIN ubah limbah tahu menjadi biogas Strategi untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel, kata dia, harus didahului dengan meningkatkan produksi singkong nasional. Menurut Yudhistira, perlu ada lahan khusus untuk dijadikan sebagai kebun energi, sehingga tidak mengganggu peruntukan singkong sebagai bahan pangan. Outlook Ubi Kayu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan luas panen ubi kayu di Indonesia selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan. Laju pertumbuhan rata-rata turun sebesar 1,76 persen per tahun. Pada tahun 1980 luas panen 1,41 juta hektare menjadi 0,63 juta hektare pada tahun 2019.

Baca juga: BRIN sampaikan potensi limbah lignoselulosa untuk bahan baku bioetanol Adapun perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia periode 1980-2019 secara umum berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Angka perkembangan produksi ubi kayu selama empat dekade tersebut meningkat rata-rata hanya sebesar 0,66 persen per tahun. Tingkat produktivitas sebanyak 155,58 kubik per tahun. Pada 29 Februari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berwacana ingin "menyulap" singkong, sawit, dan tebu menjadi bahan bakar alternatif agar Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif Prabowo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada energi terbarukan dalam waktu yang relatif singkat, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bo terbaik slot、lgdbet baru、judi slot terbaik indonesia

Terkait：hitungan judi bola parlay、pinjaman go ilegal、togel hk4d keluaran hari ini 2022、masih gacor88、trik bermain gaple supaya menang、ancaman pinjol、situs bonus new member 100 tanpa to、panen slot online、pinjaman online yang aman dan cepat cair、kerja online dapat uang langsung

---

---

bab terbaru：dapatqq（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12