bandarslot367

Semua langit dan dunia

Buwas Klaim India Bakal Kembali Buka Keran Impor Beras untuk Indonesia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Wasesomengklaim Indiakemungkinan membuka kembali keran ekspor beras untuk Indonesia.

"kemungkinan India akan membuka keran ekspor ke Indonesia, bukan tahun depan, tahun ini," ucapnya di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Meski demikian, Buwas mengatakan saat ini memang belum diputuskan secara resmi pembukaan impor beras tersebut.

Menurut Buwas, India juga siap melepas 1,5 juta ton untuk Indonesia.

"Bahkan beliau (Zulkifli Hasan) menyampaikan sudah siap juga India untuk lepas kita 1,5 juta ton," kata Buwas.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan harga beras bisa lebih murah saat pemerintah resmi membebaskan bea masuk untuk Bulog.

Ia menjelaskan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi. Menurut Buwas, hal ini berimbas pada harga barang impor yang jadi lebih mahal.

Selain itu, harga minyak yang tinggi juga membuat ongkos pengiriman via kapal naik.

"Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos itu tadi ya jadi mahal," imbuh Buwas.

Oleh karena itu, ia pun mengusulkan pemerintah membebaskan bea masuk untuk Bulog.

"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," kata Buwas.

"Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan insentif bea masuk bagi beras yang diimpor Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kg kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Citigroup PHK Massal Hari Ini******

Citigroup bakal memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massalkaryawan hari ini (20/11). Belum diketahui divisi mana dan berapa jumlah karyawan yang terkena pemangkasan.

Para karyawan tengah menunggu rincian tentang skala PHK di bank yang mempekerjakan 240 ribu orang di seluruh dunia tersebut.

Kepada Reuters, Citigroup menolak berkomentar.

Bulan lalu, bank raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu dilaporkan bakal merumahkan 10 persen karyawan di sejumlah lini bisnis. Sinyal PHK ini diungkap langsung oleh CEO Citigroup Jane Fraser.

Ia menyebut perombakan besar-besaran di internal perusahaan akan menimbulkan PHK massal.

Citi mengumumkan rencana untuk mengurangi lapisan manajemen dari 13 menjadi delapan saja. Ini menjadi perombakan terbesar Citi dalam beberapa dekade.

Di dua lapisan kepemimpinan teratas, Citi mengurangi 15 persen peran fungsional, serta akan menghilangkan 60 komite.

Kreditur terbesar ketiga di AS ini juga akan menghilangkan wakil kepala divisi dan peran regional, memotong 50 persen pelaporan manajemen keuangan internal. Selain itu, perusahaan juga memusatkan pengambilan keputusan.

Staf pendukung dalam kepatuhan dan manajemen risiko dan staf teknologi yang bekerja pada fungsi yang tumpang tindih juga berisiko diberhentikan.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Buruh soal Rencana Mogok Nasional: Tunggu Putusan Kenaikan UMK******

Ketua Umum Kongres Aliansi SerikatBuruhIndonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan aksi mogok nasional akan dilaksanakan setelah putusan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dikeluarkan.

"Kalau mogok nasional akan dievaluasi dari hasil putusan kenaikan UMK-nya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat juga mengatakan rencana aksi mogok nasional tengah dikonsolidasikan. Namun, rencana mogok nasional diperkirakan akan dimulai pada 30 November 2023.

"Untuk demo puluhan ribu. Untuk mogok jutaan," ungkapnya.

Serikat buruh sempat mengancam mogok nasional lantaran menilai pemerintah membuat formulasi upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia. KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

Buruh menolak kenaikan upah dihitung dengan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sunarno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah membuat rumus misterius yang tak mengakomodasi kebutuhan riil buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami, kaum buruh anggota KASBI, di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan. Namun kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh, yakni sebesar 15 persen.

Tak sedikit kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Kapan UMP 2024 Bakal Diumumkan?******

Gubernur dan/atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan upah minimumregional (UMR) paling lambat 21 November 2023.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Penyesuaian upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya," bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menjamin upah minimum 2024 naik seiring terbitnya peraturan baru itu.

Ia menjelaskan kenaikan upah minimum berasal dari penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal ini diatur Pasal 26 ayat (5).

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang terlahir kembali

270 Petani Program Sawit Terampil Sinar Mas dapat Sertifikasi RSPO******

Sinar Mas Agribusiness and Food mengungkapkan 270 petani binaan programSawitTerampil mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) pada Selasa (21/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

"Yang disertifikasi harus organisasi, harus berbadan hukum, tadi baru satu dapat (sertifikasi RSPO), satu organisasi isinya 270 an petani, luas lahan yang dikelola sekitar 550 hektare (ha)," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Helena menjelaskan sertifikasi RSPO itu kana berlaku selama lima tahun. Adapun setiap tahun pihak RSPO akan kembali melakukan verifikasi praktik yang petani lakukan.

Selain itu, selama mendapat sertifikat organisasi bersangkutan pun bisa menambah anggota. Dengan begitu, luas lahan kelola pun semakin lapang.

Helena pun menargetkan dua organisasi binaan Sawit Terampil bisa menyusul mendapat sertifikasi RSPO.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dua organisasi baru di bawah Sawit Terampil yang ikut RSPO," katanya.

Lebih lanjut, Helena menuturkan saat ini sudah ada 6.500 petani yang ikut program Sawit Terampil. Para petani itu tersebar di perkebunan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan maaf dari program Sawit Terampil membuat petani lebih memahami soal cara menanam sawit. Dengan begitu, tandan buah segar (TBS) yang dipanen lebih berkualitas.

Menurut Helena, tak banyak petani yang benar-benar paham soal cara tanam dan panen TBS yang baik. Karenanya, mereka pun kerap menjual buah yang belum matang.

Selain itu, para petani juga belum banyak yang paham bahwa tak semua TBS bisa menghasilkan minyak. Helena mengatakan jika petani bisa menghasilkan buah sesuai standar, maka harga yang mereka terima juga lebih tinggi.

"Jadi misalnya di pabrik (TBS) dibeli Rp1.700 (per kg). 'Kok yang saya Rp1.200?', 'Punya bapak mentah atau matang? Kalau mentah ya Rp1.200'" kata Helena mencontohkan permasalahan petani.

Oleh karena itu, kata Helena, program Sawit Terampil hadir dengan memberikan dukungan menyeluruh bagi petani swadaya melalui pelatihan kelompok dan dukungan individual.

Serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani swadaya. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan metode budidaya serta mencapai tahapan siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]