dadunation

Guru Besar Wuji

J.CO Digugat PKPU di PN Jakpus******

Gerai makanan PT J.CO Donut and Coffee digugat PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (28/12) dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Selain itu, pengadilan juga diminta untuk menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT J.Co Donut & Coffee jatuh dalam keadaan pailit yaitu, Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," jelas gugatan itu.

Hingga kini belum diketahui ihwal gugatan tersebut dilayangkan. Redaksi berupaya menghubungi manajemen J.Co untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut melalui pesan tertulis. Namun, pesan itu belum direspons.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

OJK Bersuara soal Jam Perdagangan Bursa Normal Seperti Sebelum Pandemi******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kepastian jam perdagangan bursa yang diklaim bakal kembali normal seperti sebelum terjadi pandemi covid-19.

Sebelum pandemi covid-19, jam perdagangan bursa dibuka mulai pukul 09:00 WIB dan ditutup pada 16:30 WIB. Namun, sejak pandemi hingga sekarang durasi jam perdagangan bursa dipangkas dan ditutup pada 15:15 WIB.

Dengan kata lain, durasi jam perdagangan bursa efektif sekitar 5 jam 30 menit sebelum akhirnya berkurang menjadi 4 jam 15 menit. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi paham bahwa pelaku pasar beranggapan jam perdagangan bursa berdampak pada rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Begitu juga dengan auto rejection bawah (ARB) dan auto rejection atas (ARA). Inarno menegaskan pihaknya bersama BEI dan stakeholder terkait masih akan melakukan review untuk menormalkan kembali auto rejection seperti sebelum pandemi covid-19.

Auto rejection adalah batasan minimum dan maksimum kenaikan serta penurunan harga saham dalam jangka waktu satu hari perdagangan bursa. Auto rejection diberlakukan dengan tujuan memastikan perdagangan saham berjalan dalam kondisi wajar.

Batasan auto rejection yang berlaku sebelum pandemi covid-19 dibagi menjadi tiga rentang harga, yakni Rp50-Rp200 berlaku ARA 35 persen, rentang harga lebih dari Rp200-Rp5.000 berlaku 25 persen, dan rentang di atas Rp5.000 berlaku 20 persen. Namun, semenjak pandemi covid-19, batas tersebut diubah menjadi 7 persen untuk ketiga rentang saham alias auto reject asimetris.

"Itu juga akan kami review. Saya juga kaget melihat ada berita bahwa ARB dinormalkan kembali. Tentunya ini masih akan kami review. Kalau pun akan kami normalkan, secara bertahap. Kami review lalu dinormalkan secara bertahap," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pengaturan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy memastikan jam perdagangan bursa tahun depan belum berubah. Artinya, waktu perdagangan masih mengikuti ketentuan saat terjadi pandemi.

"Jam perdagangan masih tetap," ujar Irvan, Kamis (29/12), dikutip dari CNBC Indonesia.

BEI menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Pedoman Perdagangan tertanggal 28 Desember 2022. Dalam surat tersebut dituliskan jam perdagangan akan seperti sebelum pandemi, yakni pukul 09.00 WIB-12.00 WIB untuk sesi I. Sedangkan, sesi II berlangsung pada pukul 13.30 WIB-15.49 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Volume Transaksi Cash Management QLola by BRI Capai Rp6.788 Triliun******

Platform QLola yang diluncurkan BRI pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 33,9 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp6.788 triliun, yang terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale.

Sementara itu, QLola sebagai integrated corporate solution dari BRI juga mendapatkan penambahan jumlah klien hingga lebih dari 4.800 klien baru.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, peluncuran Qlola sekaligus menjadi strategi transformasi digital, yang antara lain memberikan unique value proposition kepada nasabah.

Agus menyatakan, QLola akan selalu memberi kemudahan agar nasabah dapat memonitor aktivitas bisnis secara langsung, mulai holding atau principal hingga subsidiary, termasuk dengan mitra di luar negeri.

Menurutnya, kemudahan bertransaksi dan kemampuan memonitor saldo rekening adalah hal penting bagi pelaku bisnis.

"Qlola Cash Management Infopool merupakan solusi bagi nasabah untuk melakukan monitoring atas seluruh rekening perusahaan baik rekening di BRI maupun di bank lain dalam satu laporan. Nah, itu adalah salah satu fitur yang menarik yang kami siapkan untuk meningkatkan efisiensi nasabah," tutur Agus.

Selanjutnya, BRI juga akan berfokus pada sektor digital melalui kolaborasi dengan perusahaan fintech guna meningkatkan layanan transaksi. Sehingga, BRI dapat memiliki nilai kompetitif di pasar, yang antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan payment gateway, dan perusahaan e-commerce.

Melalui sinergi ini, Agus berharap BRI dapat mengkolaborasikan kerja sama menggunakan teknologi yang dimiliki perusahaan fintech untuk mendukung inovasi pelayanan bagi nasabah.

Pasca-95

AirNav Tegaskan Tidak Ada Penolakan Jetstar Mendarat di Bali******

Manajer Perencanaan Evaluasi dan Operasi AirNavBandara I Gusti Ngurah Rai Partoyo menjelaskan tidak ada penolakan terkait pesawat maskapai Australia Jetstar yang terbang dari Melbourne dan gagal mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Ia menyebutkan hal itu memang permintaan dari maskapai untuk return to base(RTB) atau putar balik ke negaranya.

"Tidak ada (penolakan). Jetstar itu, dia masih di wilayah udaranya Australia dari (Melbourne) dia berangkat ke Bali, cuma alasan operasional katanya, jadi dia kembali ke bandara asal," kata Partoyo, saat dihubungi Kamis (29/12).

"Operasional seperti apa itu yang tau mereka dari airline. Mungkin dari pesawatnya barangkali atau pas ada cuaca (ekstrem) di Australia. Dan yang jelas memberikan tau ke kita, kembali ke bandara asal karena alasan tertentu, alasan operasional mereka. Tidak ada penolakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pesawat Jetstar JQ35 dari Melbourne, Australia, ditolak mendarat di Denpasar, Bali, pada Selasa (27/12) malam buntut miskomunikasi.

Mengutip News.com, pesawat itu mulanya dijadwalkan berangkat dari Bandara Melbourne ke Denpasar untuk tiba pada pukul 01.25 waktu Indonesia. Namun pesawat delay lima jam sebelum akhirnya berangkat sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Pesawat itu sudah hampir tiba di pinggiran Australia. Namun, pesawat itu kemudian kembali lagi ke Melbourne setelah sempat berputar di udara.

Berdasarkan cuplikan FlightRadar24, pesawat itu berputar balik di langit sebelum menuju arah Victoria. Para penumpang lantas menumpahkan kekesalannya di media sosial setelah terpaksa mengudara selama 12 jam.

"Saya sangat lelah secara fisik dan mental. Saya hampir tidak bisa marah. Saya menyerah," kata seorang penumpang.

"Syukurlah pilot dan awak kabin sangat baik. Saya merasa kasihan pada mereka karena mereka juga tak tahu apa-apa," tambahnya.

Juru bicara Jetstar pun buka suara setelah muncul spekulasi mengenai alasan pesawat ditolak masuk. Dia mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi internal sehingga mengakibatkan pesawat terpaksa putar balik. 

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan istri

KADIN Dukung Perppu Cipta Kerja yang Beri Kepastian Investor******

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid menyatakan menghargai keputusan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

Menurutnya, dengan Perppu tersebut akan ada kepastian hukum yang menentukan investasi.

"Pemerintah perlu bergerak cepat mengatasi kekosongan hukum yang selama ini ditunggu investor dan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi perekonomian global, resesi, peningkatan inflasi dan ancaman stagflasi," kata Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (2/1).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu itu telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Ketua Umum Golkar itu menyebut Perppu Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.

"Perppu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa," ujarnya.

Mahfud berkata beberapa alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia. Selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK******

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial review) Pasal yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan aturan mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah dibicarakan dengan serikat pekerja.

"(Kami) akan ajukanjudicial reviewterhadap UU PPSK terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12).

"Akun JHT (utama) lebih besar dari tambahan. Ini akal-akalan, yang boleh diambil hanya yang iuran tambahan. Misal akun tambahan (hanya) 30 persen, maka sama saja JHT saat PHK hanya boleh diambil 30 persen. Sudah lah hentikan kelicikan ini," kata Said.

Ia pun menjabarkan bahwa ini bukan kali pertama pemerintah mencoba mengubah skema JHT, salah satunya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Namun, Permenaker ini mendapat penolakan hingga akhirnya dicabut dan dikembalikan kepada skema awal.

"Kemarin kan sudah dicoba bahwa JHT hanya boleh diambil masa pensiun, semua warga, netizen protes, akhirnya presiden mendengar dan nggak jadi yang menyatakan JHT diambil waktu pensiun," ujar Said.

"Sudah lah hentikan kelicikan ini. Ini kami akan ajukan JR (judicial review), kita akan lawan bersama rakyat," tegasnya.

UU PPSK telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]