cara pinjam uang di bri 101Jutaan kata 198638Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek lengkap bergambar》
PLN IP membantu prasarana patroli untuk pelestarian gajah sumatera******
PLN Indonesia Power terus menjaga komitmennya dalam upaya pelestarian lingkungan...Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP), Subholding PT PLN (Persero), memberikan bantuan prasarana patroli demi pelestarian gajah sumatera atau Elephas maximus sumatrensis di Pusat Latihan Gajah (PLG) Sumatera Padang Sugihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******
Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :
“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”
Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?
Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.
Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.
Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).
Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.
Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah
Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Label:menangmenang login、slot terbaru 2023 gacor、voucher kintan
Terkait:rtp slot live jam gacor、paito new york midday、permainan 88、slot 77 online、cara mendapat kan uang dengan cepat、super138、situs slot gacor 2023、bonus new member 200 persen、balaksix、data togel hk
bab terbaru:easy cash ilegal(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
《erek erek lengkap bergambar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka jitu 2d semua pasaranHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek lengkap bergambar》bab terbaru。