slot terbaru gacor 2023

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Presiden Jokowi lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara******

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Bos Garuda Buka Suara soal Laporan Serikat Pekerja ke Bareskrim******

Direktur UtamaGarudaIndonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum atas laporan penghentian pemotongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

"Sebagai anggota masyarakat yang taat azas, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan memastikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi proses klarifikasi kepada penegak hukum terkait laporan yang disampaikan oleh Sekarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12).

Kendati begitu, ia sangat menyayangkan informasi terkait permasalahan internal perusahaan malah disebarluaskan ke publik. Padahal, tujuan pemotongan iuran keanggotaan itu merupakan upaya perusahaan mendorong independensi serikat karyawan agar lebih mandiri dalam mengelola iuran.

Ia menyebut dengan kebijakan ini diharapkan anggota dapat melakukan pembayaran iuran secara langsung dengan sukarela, tanpa pemotongan gaji dari perusahaan.

"Dapat saya pastikan bahwa perusahaan menaruh perhatian serius terhadap upaya menjaga hubungan industrial yang kuat bersama serikat pekerja. Komitmen ini yang juga terus kami jaga selama proses restrukturisasi beberapa waktu lalu guna memastikan kepentingan karyawan dapat terus dikedepankan," pungkas Irfan.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty membenarkan adanya laporan tersebut yang disampaikan hari ini. Namun, karena ada beberapa berkas yang kurang, maka akan dilengkapi dulu.

"Bareskrim masih membutuhkan beberapa data kelengkapan sebelum kita membuat laporan, maka dari itu kami kuasa hukum sepakat akan menyiapkan beberapa data, melengkapi beberapa data setelah itu kami akan mendatangi Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dimaksud," jelas Tomy.

Sekarga melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini (20/12). Laporan ini soal penghentian sepihak iuran keanggotaan Sekarga, yang biasanya diambil rutin dari gaji karyawan setiap bulan.

Penghentian ini dilakukan manajemen sejak 27 November 2023. Akibatnya, kegiatan organisasi Sekarga terhambat.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Viral Lebaran Surcharge, YLKI: Tidak Fair******

Sejumlah restoran mulai menerapkanlebaran surcharge pada struk pembayaran. Penerapan ini pun menjadi perbincangan di media sosial.

Lebaran surcharge sendiri merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen jelang momen Hari Raya Idulfitri.

Penerapan ini memicu perdebatan di kalangan warganet, salah satunya pada akun X @txtfrombrand. Beberapa dari warganet mengeluhkan biaya tambahan ini, sementara yang lain memahami alasan di baliknya.

"Itu sangat sepihak oleh restoran. Jadi tidak boleh semaunya dikenakan surcharge. Toh, tidak ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah atau pemda terkaitsurcharge," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/4).

Tulus berpendapat semestinya biaya tambahan seperti itu sudah termasuk di dalam harga makanan atau minuman agar tidak mengganggu psikologi dan hak konsumen.

"Jadi surchargeini tidak fair," lanjutnya.

Ia juga menegaskan konsumen atau pelanggan berhak menolak membayar Lebaran surcharge apabila penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu.

Ketua YLKI Indah Suksmaningsih juga berpendapat hal yang sama. Ia menegaskan pihak restoran harus memberitahu adanya Lebaran surcharge sebelumnya kepada para pelanggan sebelum mereka memesan makanan.

Ia menjelaskan penerapan Lebaran surcharge memang hanya terjadi menjelang Lebaran, di mana semua pekerja meminta upah dinaikkan. Tentu, pemilik restoran akan tutup jika tidak ada pembantunya.

"Memang belum ada aturannya sih, kepala daerah yang dilintasi pemudik perlu mempertimbangkan pemberitahuan ini kepada masyarakat," tutur dia.

"Dan masih menggunakan chargeyang wajar dan hanya berlaku pada hari libur Lebaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambung Indah.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

BRI Group berangkatkan 12.173 orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024******

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]