slot terbaru online 908Jutaan kata 712418Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp jam gacor hari ini》
Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.
Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.
Lihat Juga :Gerai Mixue Menjamur, Kenapa Harga Es Krimnya Bisa Murah? |
Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.
"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.
Lihat Juga :Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3 |
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.
"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.
Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.
Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.
Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Label:slot gacor hari ini 4d、situs slot gacor sore ini、romanoslot
Terkait:mulia slot net、airbet88 link、denda shopee pinjam per hari、cara pinjam bri kur、uang 888 login、erek 91、bola88 mobile、beli hp cicilan 0 tanpa kartu kredit、agen gacor slot、dolar88 slot
bab terbaru:cara pinjam di bni(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penerbangan dibandara-bandara Indonesia sudah mulai pulih, kecuali Surabaya dan Medan.
Budi membandingkan dengan 2019 silam, di mana penerbangan dalam negeri saat ini sudah mencapai 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen.
Menurut data yang disampaikan Budi, Bandara Soekarno-Hatta sudah mencatat 81 movement per jam, sedangkan di Denpasar dan Ujung Pandang sebesar 32 movement per jam.
Pada kesempatan itu, Budi mengatakan pihaknya akan merenovasi Bandara Juanda, Surabaya, mengingat banyak penerbangan dalam dan luar negeri yang ingin menggunakan pesawat Boeing 777.
Selain itu, ia mengatakan ditugaskan Presiden untuk melakukan penelitian terhadap Bandara Juanda, Surabaya terkait jumlah atau kekuatan pavement classification number (PCN) yang diperlukan.
Lihat Juga :Remaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran |
"Observasi akan kami lakukan lebih detail seperti yang kami lakukan pada Bandara Halim Perdanakusuma," tegas Budi.
Di lain sisi, Budi juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mensubsidi penerbangan domestik agar industri penerbangan RI bisa segera pulih.
Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.
"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.
Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.
"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).
"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.
Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.
Lihat Juga :Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra |
"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.
Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.
Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.
Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).
Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.
"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen pada 2024.
"Kami berharap di 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen," ujarnya dalam acara Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/12).
Ma'ruf mengatakan saat ini rasio kewirausahaan RI masih berada di level 3,47 persen saja dan harus terus ditingkatkan. Sebab, kata dia, jika Indonesia ingin ekonominya maju, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kuantitas wirausaha dalam negeri harus terus digenjot.
Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, hingga pendampingan.
"Termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan, seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, memanfaatkan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan. Disusul oleh akses pasar, pemasaran dan promosi, serta akses bahan baku.
Lihat Juga :ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi |
Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait dapat meningkatkan peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau klaster.
Ia mengklaim pembiayaan KUR berbasis klaster bisa menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional.
Ma'ruf pun berpesan agar penyaluran KUR klaster itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terukur, dan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima manfaat dan terjamin keamanan usahanya.
"Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif, mandiri, jujur, dan pantang menyerah," imbuhnya.
Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, Ma'ruf juga meresmikan satu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) - Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Semarang dan lima PLUT KUMKM di kabupaten/kota lain.
Kelima PLUT KUMKM yang diresmikan tersebut di antaranya PLUT Kabupaten Buleleng, Bali; PLUT Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; PLUT Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; PLUT Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; dan PLUT Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara.
PLUT merupakan salah satu program kerja dari KemenkopUKM untuk mendorong UMKM naik kelas. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2014, sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2013.
PLUT KUMKM bertujuan untuk memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Harga sebagian besar aset kripto merosot pada Kamis (29/12) pagi. Pelemahan terdalam dialami oleh XRP.
Mengutip coinmarketcap.com, XRP tergelincir 5,12 persen menjadi USBerminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******
Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.
Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.
Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.
PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.
Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.
Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Selain itu, cardano (ADA) longsor 4,96 persen ke US<句子>,2446 dari kemarin. Dalam tujuh hari terakhir, harga cardano turun 3,35 persen.
Berikutnya, pelemahan dialami oleh Ethereum sebesar 1,38 persen ke US.191,52 per koin dalam 24 jam terakhir dan 1,94 persen dalam sepekan.
Selanjutnya, harga Bitcoin terseret 0,88 persen menjadi US.550,67. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini turun 1,79 persen.
Penurunan harian juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 2,88 persen dan 0,65 persen.
Lihat Juga :Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda |
Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.
Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto terseret 1,41 persen ke US3,87 miliar dalam sehari.
Saat ini kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
《rtp jam gacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot gacor dan terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp jam gacor hari ini》bab terbaru。