petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs web slot terpercaya

trik menang mahjong ways 2 653Jutaan kata 979207Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs web slot terpercaya》

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK******

Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK
Dewas KPK menggelar sidang kode etik terhadap 12 pegawai KPK terkait pungli Rutan KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 pegawai lembaga antirasuah bersalah telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam pra pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Tumpak menerangkan 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas juga menjatuhkan hukuman berupa mewajibkan para terperiksa melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbank yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.

Adapun daftar pegawai tersebut beserta uang yang diterima selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Deden Rochendi: Rp 425.500.000
2. Agung Nugroho: Rp 182.000.000
3. Hijrial Akbar: Rp 111.000.000
4. Candra: Rp 114.100.000
5. Ahmad Arif: Rp 98.600.000
6. Ari Teguh Wibowo: Rp 109.100.000
7. Dri Agung S Sumadri: Rp 102.600.000
8. Andi Mardiansyah: Rp 101.600.000
9. Eko Wisnu Oktario: Rp 95.600.000
10. Farhan bin Zabidi: Rp 95.600.000
11. Burhanudin: Rp 65.000.000
12. Muhamad Rhamdan: Rp 95.600.000
Baca juga: Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK tanggapi kritik lambat tangani aduan masyarakat
Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan******

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan
Ilustrasi - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencatat hasil hitungan suara Pemilihan Umum 2024 Presiden dan Wakil Presiden. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/am.
Tangerang (ANTARA) - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh  di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis dr Salwah, membenarkan kabar meninggalnya seorang petugas KPPS tersebut.

"Iya, betul. Ada petugas KPPS dilaporkan meninggal, dari informasi yang kami terima meninggal pada pukul 19.30 WIB," katanya.

Ia menerangkan, sebelum dinyatakan meninggal dunia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat suara berlangsung. Para petugas di lokasi langsung memberikan bantuan medis dengan membawanya ke klinik terdekat sebagai upaya penanganan.

Namun, tak lama setelah diperiksa petugas kesehatan, kondisinya kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

"Dari laporan, petugas KPPS ini awalnya pingsan, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dan begitu sampai dan diperiksa sudah meninggal," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa  almarhum Satriawan  bertugas sebagai KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.

Ia diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

"Dari keterangan pihak keluarga memang dia ini memiliki darah tinggi, karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140," ujarnya.

Mengenai penyebab pasti atas meninggalnya petugas KPPS itu, tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penelitian lebih dalam.

"Untuk lebih pastinya nanti kami sampaikan lagi, karena sekarang petugas medis juga masih di lapangan untuk pengecekan," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot new member 100 di depan

Perbarui waktu:2024-07-10

Daftar bab terbaru
manjur slot4d
pendekar togel
erek erek kran air
rtp di slot
slot gacor terbaik 2023
warung138 slot
338hero
jagonya maxwin
pinjaman bank langsung cair
Daftar isi semua bab
Bab 1 maxbet88
Bab 2 khusus slot gacor
Bab 3 judi online24jam deposit dana
Bab 4 pinjol yang aman dan ojk
Bab 5 planet88 slot
Bab 6 mastertop88
Bab 7 erek51
Bab 8 gacor555
Bab 9 sultanslot
Bab 10 hermantoto
Bab 11 akarslot777
Bab 12 mahjong ways gambar
Bab 13 kta bank online proses cepat
Bab 14 cari situs slot online
Bab 15 cara mendapatkan tambahan uang
Bab 16 88 slot88
Bab 17 situs slot gacor saat ini
Bab 18 situs slot mudah wd
Bab 19 slot gacor mudah scatter
Bab 20 akun slot resmi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7941bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Bepergian melintasi surga

trik bermain slot game online
Rizieq Shihab gunakan hak suara jelang penutupan di TPS 47 Petamburan
Muhammad Rizieq Shihab (kiri) memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 47 Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan/aa.
ditemani putri dan beberapa santri
Jakarta (ANTARA) - Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 menjelang batas waktu penutupan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu.

Rizieq datang ditemani putri dan beberapa santri, mereka tiba di lokasi TPS 47 sekitar jam 12.30 WIB setelah menjalankan ibadah shalat Dzuhur.

Ia berada di TPS 47 sekitar 20 menit, sambil menunggu semua putrinya selesai menggunakan hak suara.

Rizieq sempat mengantre untuk dipanggil oleh petugas TPS 47 Petamburan, setelah itu ia menuju ke meja petugas untuk mengambil empat lembar surat suara.

Rizieq Shihab juga mengecek semua lembar surat suara satu per satu, mulai dari lembar surat suara capres-cawapres, DPD RI, DPR RI, dan DPD provinsi.

Saat tiba di TPS 47, Rizieq Shihab menyampaikan dalam keadaan sehat, begitu juga keluarganya, dan ia berharap dalam pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan adil dan jujur.

"Baik sehat walafiat dengan keluarga semua, pemilu harus jujur dan adil, InsyaAllah mudah-mudahan," katanya.

Rizieq Shihab datang menggunakan mobil Pajero Sport warna putih, ia ditemani oleh tiga putrinya dan para santri yang mengawal kedatangan di TPS 47 Petamburan.

Sebelumnya, Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: 13.630 warga binaan coblos di TPS khusus rutan dan lapas di Jakarta
Baca juga: Menteri Bahlil gunakan hak suara di TPS Duren Tiga Jakarta Selatan
Baca juga: Kaesang dan istri "nyoblos" di TPS 063 Setiabudi Jakarta Selatan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tak terkalahkan

texasqq
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

buku mimpi 2d joker merah
Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Tianzhimen

pragmatic
Bawaslu Kepulauan Seribu pastikan semua logistik selamat sampai tujuan
Petugas gabungan mengangkat logistik Pemilu 2024 yang akan didistribusikan ke sejumlah pulau di wilayah Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/aa.
distribusi logistik hari ini menggunakan empat buah kapal tradisional
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Seribu memastikan seluruh logistik pemilu yang dikirim melalui laut dari Pulau Pramuka ke sejumlah tujuan sudah sampai dengan selamat.

"Alhamdulillah tadi logistik diberangkatkan dari Pulau Pramuka sekitar pukul 10.00 WIB dan sekitar pukul 14.00 WIB sudah sampai di lokasi," kata Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu Rahadi Pramono di Jakarta,Senin.

Ia mengatakan laporan ini diterima dari panitia yang ikut serta di kapal yang membawa logistik pemilu.

"Logistik sudah sampai dengan baik tanpa ada kendala yang berarti," kata dia.

Ia mengatakan logistik pemilu didistribusikan dari Pulau Pramuka menuju pulau-pulau di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Ia mengatakan distribusi logistik hari ini menggunakan empat buah kapal tradisional.

"Tiga kapal ke Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan satu kapal ke Kepulauan Seribu Utara," kata dia.

Sementara Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi mengatakan empat kapal yang mengangkut logistik pemilu adalah Kapal Makmur Jaya, Kapal Cahaya Laut, Kapal Jelajah, dan Kapal Bima.

Kapal Makmur Jaya berangkat dari Pulau Pramuka menuju Pulau Kelapa. Di lokasi itu ada 19 tempat pemungutan suara (TPS) dan ada 5.327 surat suara serta 76 kotak suara dan 76 bilik suara. Total ada 5.192 pemilih di daerah setempat.

Kemudian Kapal Cahaya Laut yang berangkat dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung. Di pulau tersebut ada 18 TPS dan dua TPS di Pulau Payung.

Total ada 4.288 pemilih dan pihaknya mengirimkan 4.385 surat suara dan 72 kotak dan 72 bilik suara. Setelah itu ada Kapal Jelajah yang mengangkut logistik dari Pulau Pramuka menuju Pulau Lancang.

Di Pulau Lancang ada 10 TPS dan empat TPS di Pulau Pari dengan total pemilih 2.607 orang. Logistik yang dikirimkan 2.665 surat suara serta 40 kotak suara dan 40 bilik suara.

Kapal keempat bernama Kapal Bima yang mengangkut logistik dari Pramuka ke Pulau Untung Jawa yang memiliki tujuh TPS dengan 1.803 pemilih.

"Kami mengirim 1.843 surat suara dan 28 kotak serta 28 bilik suara," kata dia.
Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu kawal distribusi logistik ke pulau-pulau
Baca juga: Fahira Idris penuhi panggilan klarifikasi Bawaslu Kepulauan Seribu
Baca juga: Bawaslu Kepulauan Seribu beri perhatian khusus TPS di pulau terluar
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

tujuh belas lagi

lotreslot
Menteri BUMN pastikan ketersediaan beras aman saat ini
Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat.....
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan beras di Indonesia masih cukup aman saat ini, dengan stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton.

"Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat," ujar Erick saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia menjelaskan bahwa harga pangan dunia sedang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya faktor harga pangan dunia, fluktuasi harga pangan juga ditentukan oleh musim tanam dan musim panen.

"Karena siklusnya hari ini, kita lihat juga bagaimana nanti di Maret itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton seperti data yang disampaikan," ujar Erick.

Baca juga: Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia

Dalam masa ini, pemerintah berupaya melakukan intervensi untuk menahan gejolak harga yang lebih tinggi. Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memanggilnya bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk melakukan intervensi pasar.

"Bapak Presiden juga mengecek langsung di beberapa titik karena itu diambil kebijakan kita gelontorkan lagi 250 ribu ton beras SPHP supaya keresahan itu tidak terjadi dan kita bisa pastikan stok beras cukup, kita itu ada 1,2 juta ton dan nanti ada masuk lagi 500 ribu ton. Jadi, Insya Allah cukup," ucap Erick.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat memiliki sejumlah opsi jenis beras premium dengan harga Rp69.500 per lima kilogram (kg) atau Rp54.500 per lima kg dengan jenis beras SPHP.

Oleh karena itu, Erick menyebut masyarakat bisa membeli beras sesuai dengan kebutuhan dan daya beli.

"Tetapi pemerintah memastikan 250 ribu ton kami gelontorkan. Terima kasih sama direksi Bulog yang hadir hari ini untuk terus menjaga komitmen supaya di pasaran itu cukup," ujarnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Ia juga memastikan pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg.

Erick mengatakan kebijakan tersebut tidak ada di negara lain. Bahkan, pemerintah juga memberikan subsidi energi hingga Rp540 triliun untuk listrik dan BBM.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan penugasan impor beras oleh pemerintah akan dikelola dengan baik oleh Bulog guna menjaga stabilitas harga beras.

"Izin impor beras kepada Bulog ini berlaku sepanjang tahun jadi akan kami kelola dengan baik agar tidak mempengaruhi harga petani saat panen raya nanti dan juga tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," kata Bayu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dinilai sindrom kiamat

slot gacor resmi terpercaya
Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur agar menaati rekomendasi soal tidak menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, mengaku resah mendapat kabar kalau PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara dengan metode tersebut.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi
 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung. "Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja. Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana. "Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling. Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. "Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja. Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
 

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024