rog777 gacor

Panggil Gadis Manka

Otorita Buka Suara soal Maruarar Sirait Bahas IKN Bareng Aguan Cs******

Otorita IKNbuka suara soal pertemuan Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait dengan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguanyang merupakan pimpinan pengusaha swasta nasional di proyek IKN.

"Terus terang saya tidak terinfo sih (pertemuan Maruarar Sirait dengan Konsorsium Nusantara), enggak terinfo. Saya juga tahunya dari media," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Agung mengaku tidak mengetahui langsung soal pertemuan politikus PDIP tersebut dengan Aguan Cs. Oleh karena itu, ia tak bisa berbicara banyak soal konteks pembahasan tersebut, yang diklaim membicarakan IKN Nusantara.

"Mungkin saja, mungkin saja (Maruarar Sirait benar investor IKN)," ucap Agung.

"Karena kan Konsorsium Nusantara anggotanya cukup banyak perusahaannya. Kita tidak melihat nama-nama individu di situ, yang kita lihat nama perusahaan. Kan mungkin saja individu punya partisipasi di perusahaan, kita tidak tahu," tuturnya.

Terlepas dari itu, Agung menyebut Aguan Cs akan kembali membangun di IKN. Ia mengatakan groundbreaking anyar Konsorsium Nusantara diperkirakan dihelat 2024, meliputi shopping mall dan departement store di dekat Hotel Nusantara IKN.

Sebelumnya, Maruarar Sirait mengunggah sebuah foto di Instagramnya pada Rabu (6/12). Pria yang akrab disapa Ara itu tampak duduk dalam sebuah meja makan bundar bersama Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, dan Boy Thohir.

Ara mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12), dikutip dari detik.com.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Baru 30 Persen PNS Adopsi Cara Kerja Digital******

Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.

"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).

Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.

"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.

Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.

Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.

"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.

Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.

Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.

Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.

"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.

"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.

Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.

Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Kemenkop UKM Ungkap Modus Plafon Kriting, Cara Bank Curangi Aturan KUR******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membongkar modus plafon kriting yang dilakukanbanknakal untuk mengakali kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan modus ini melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Pasalnya, KUR dengan maksimal pinjaman Rp100 juta seharusnya tidak boleh dikenakan jaminan atau agunan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," imbuh Yulius.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta itu tidak boleh dikenakan agunan.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Kemenkop UKM enggan merinci bank mana saja yang diduga melanggar. Hanya saja, pihaknya bakal menegur bank-bank yang terindikasi berbuat curang.

"(Nama) bank-bank kami sudah ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa sebutkan karena terkait kode etik. Tapi kami sudah akan bersurat ke bank-bank yang ada, kami akan lakukan peneguran," tutur Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani.

"Dalam survei 187 bank, tetapi yang melanggar hanya beberapa persen, itu di data ada 16,1 persen. Merata (BUMN dan swasta), pelanggaran di semua bank ada," imbuhnya.

Yulius kemudian menimpali penjelasan asistennya soal bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

"Yang jelas penyalur (KUR) terbesar adalah BRI, 70 persen," tandas Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Masa Transisi Bayar Tol Tanpa Setop Ditargetkan Maret 2024******

Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengungkap masa transisi sistem transaksitol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan bakal berlangsung pada Maret 2024.

Untuk tahapan awal, sambung Keszeg, uji coba transisi MLFF hanya dilaksanakan di Bali untuk pengguna dari kementerian, kepolisian, hingga perusahaan taksi di Pulau Dewata. Masa transisi akan dilaksanakan usai uji coba dievaluasi oleh pemerintah.

"Untuk internal testing sendiri sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik," kata dia saat ditemui di Control Center RITS, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Uji coba MLFF di sejumlah ruas jalan tol direncanakan dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan uji coba transisi MLFF bakal dilakukan di Bali dalam skala kecil pada Desember.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pada tahap awal uji coba hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru diterapkan di seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono dikutip situs resmi PUPR.

MLFF yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sebelumnya direncanakan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali tetapi batal karena kisruh manajemen operator RITS.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Beli TV 65 Inch UHD di Transmart Full Day Sale Hemat Sampai Rp3,5 Juta******

Transmart Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu (10/12), dan menyajikan banjir diskon sejak toko buka hingga berakhir pukul 22.00 atau jam 10 malam.

Salah satu produk yang didiskon adalah TV LED 65 inch UHD Smart.

Harga normal TV tersebut mulai dari Rp 11.209.000, tapi dengan harga promo bisa dibawa pulang mulai Rp 9.599.000.

Televisi kedua adalah LED TV 50 inch UHD Smart dari berbagai merk. Produk itu ditawarkan dengan harga Rp 4.799.200 jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Sementara harga normalnya adalah mulai Rp 6.969.000 dan harga promonya mulai dari Rp5.999.000. Artinya bisa menikmati diskon Rp 2.169.800 dari harga normal.

Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok! Selamat belanja!

Benua Kelaparan

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.