bocoran trik gacor

Yuan Zun

Teten Usul Pembatasan Ritel Online dalam Revisi Permendag 50/2020******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan pembatasan ritel onlinedalam revisi peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menurutnya, kemudahan ritel onlinedalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

"Ritel onlineitu kan bisa langsung menjual produk dari luar negeri, sehingga masuk ke sini banyak produknya tidak memenuhi SNI atau BPOM," ujar Teten di Jakarta, Senin (26/12).

"Kami bukan mau melarang mereka berjualan di sini, tapi kami ingin ada level of playing fieldyang sama. Sehingga kami minta ritel onlineditutup, kalau mau jual ya buka dulu perusahaannya di Indonesia, baru jual online," katanya.

Selain itu, ia meminta agar permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing fieldyang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes******

Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.

Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.

"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.

Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.

Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.

"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Warung Kecil Takut Omzet Turun Jika Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******

Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.

Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.

"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).

"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.

"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.

Lihat Juga : Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan

Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.

Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.

Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.

"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

Menhub Curhat Dilema Kebijakan Covid******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merefleksi kebijakan selama pandemi covid-19 yang disebut 'kebijakan rem-gas'. Ia mengingat momen di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk gaspol.

Budi mengklaim Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa mengatasi pandemi covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Kebijaksanaannya (Jokowi) begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kami dalam keadaan rem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Itu terjadi pada saat lebaran tahun lalu," kata Budi, Selasa (27/12).

Ia merinci sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70 persen selama pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari seluruh sektor mengalami penurunan 10-30 persen.

"Kami mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih dari satu tahun lalu, relatif pulih, tetapi karena masih banyak kasus covid-19 yang ditemui, PPKM belum dibuka," jelas Budi.

Cuaca saat ini diklaim menggoda dan menantang. Budi secara spesifik menyoroti beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Ia menegaskan Kemenhub menyiapkan langkah antisipasi merespons cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut tersebut.

Budi lantas mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstrem dengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jika tidak penting.

Menara Kekacauan

Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet******

Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkantarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah selama ini gencar memperbaiki transportasi umum agar masyarakat bisa beralih dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tujuannya, menekan penggunaan mobil pribadi masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

Namun, Nailul menilai rencana kebijakan dengan menaikkan tarif KRL bagi orang kaya sangat bertentangan dengan tujuan awal. Menurutnya, jika kebijakan itu diimplementasikan, dipastikan kemacetan akan kembali terjadi karena masyarakat yang semula sudah beralih ke transportasi umum kembali ke mobil pribadi.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan harusnya pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi transportasi umum bukan malah mengurangi.

"Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya, kelas menengah atau orang miskin untuk beralih pada transportasi publik termasuk untuk KRL," kata Bhima.

Menurutnya, subsidi dan diskon besar-besaran untuk transportasi umum banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Spanyol dan Jerman. Tujuannya, agar masyarakat beralih pada transportasi umum.

"Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak sinkron dengan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan.," jelasnya.

Lanjut Bhima, bahkan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilai tak perlu diberikan. Sebaiknya dialihkan saja untuk transportasi umum lainnya yang memang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Jadi pertanyaan kenapa justru KCJB yang notabene nya untuk golongan kelas menengah atas diberikan subsidi oleh negara melalui APBN. Sementara orang kaya di urban itu dikurangi subsidinya untuk naik KRL. Jadi arah transportasi publik ini tidak jelas pengembangannya mau kemana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

373.505 Orang Mudik Natal dan Tahun Baru dari Jawa ke Sumatera******

Jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan tembus 312.921 orang terhitung sejak H-8 hingga Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (17-25 Desember 2022).

Sedangkan penumpang dari Pulau Jawa yang menuju ke Sumatera, 373.505 orang pada periode yang sama.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Suharto mengatakan untuk 312.921 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa itu, 19.154 di antaranya dengan jalan kaki dan 293.767 penumpang dalam kendaraan.

Selain penumpang, kata Suharto, jumlah kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 72.107 unit. Dengan rincian, 6.308 unit roda dua (motor), 36.111 unit roda empat (pribadi), 3.308 unit bus dan 26.650 unit kendaraan truk/lebih.

Sementara kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 277 unit dengan total perjalanan sebanyak 909 trip.

"Jumlah arus penumpang dan kendaraan tersebut, berdasarkan dari data angkutan Nataru 2022-2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni terhitung sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022),"terangnya.

Sebaliknya, lanjut Suharto, jumlah penumpang asal Pulau Jawa yang tiba di Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 373.505 orang, baik penumpang pejalan kaki dan dalam kendaraan. Dari total itu, 21.089 penumpang pejalan kaki dan 352.416 penumpang dalam kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan, totalnya mencapai 81.683 unit. Rinciannya, 8.185 unit roda dua (motor), 43.475 unit roda empat (pribadi), 3.378 unit bus dan 26.645 unit kendaraan truk/lebih," kata dia.

Kemudian kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 278 kapal dengan total perjalanan sebanyak 914 trip.

"Untuk puncak arus penumpang, itu terjadi pada H-2 jelang Nataru 2022-2023. Meski ada peningkatan, namun tidak sampai terjadi lonjakan. Situasi di Pelabuhan Bakauheni, tetap berjalan lancar," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, puncak arus balik penumpang libur Nataru, diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023 mendatang. Ia memastikan, 65 kapal yang disediakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sangat memadai dalam pelayanan arus mudik dan arus balik Nataru. Dari 65 kapal ini, setiap harinya 35 kapal yang dioperasikan.

"Arus mudik Nataru 2022-2023 sekarang ini, jumlah penumpang dan kendaraan meningkat. Peningkatan ini, berbarengan libur sekolah dan masyarakat tidak pulang dua tahun terakhir karena kondisi pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ia mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan juga sebaliknya, agar melakukan reservasi perjalanan secara mandiri melakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi Ferizy jauh hari atau minimal H-1 keberangkatan.

Selain itu, pengguna jasa penyeberangan agar selalu menjaga kondisi kesehatan badan dan tetap mewaspadai potensi cuaca buruk, agar perjalanan arus mudik dan balik libur Nataru berjalan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

"Penumpang wajib beli tiket secara mandiri via Ferizy di outlet resmi seperti Indomaret, Alfamart, BRILink dan Agen Finpay (Delima Point)," pungkasnya. 

larangan