papuwa4d

aob633b 435Jutaan kata 93736Orang-orang telah membaca serialisasi

《papuwa4d》

BNPB: Perbaikan tanggul & TMC kebutuhan mendesak atasi banjir Demak******

Perbaikan tanggul dan TMC menjadi sangat penting demi mengatasi banjir yang sepekan ini telah menggenangi sawah, sarana umum, pemukiman, hingga mengakibatkan 21 ribu warga mengungsi

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perbaikan tanggul sungai dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi bencana banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

“Perbaikan tanggul dan TMC menjadi sangat penting demi mengatasi banjir yang sepekan ini telah menggenangi sawah, sarana umum, pemukiman, hingga mengakibatkan 21 ribu warga mengungsi,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Pihaknya bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (Jateng) dan instansi terkait lain saat ini sedang menyiapkan skema pelaksanaan TMC yang dilakukan dengan cara penyemaian garam ke awan penghujan di kawasan terdampak banjir.

Baca juga: Jalur Pantura Timur dari Demak ke Kudus terputus akibat banjir besar

Berdasarkan analisa BNPB, upaya tersebut dinilai cukup efektif untuk mereduksi intensitas hujan 30-40 persen, yang saat ini sedang tinggi sehingga menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya.

Ketika curah hujan sudah dapat terkendali, kata dia, maka percepatan perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol bisa maksimal dilakukan, hingga genangan air bisa cepat dikeringkan dengan cara pompanisasi.

BNPB dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyelesaikan penanganan terhadap tanggul-tanggul yang jebol itu.

Baca juga: Belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus

Tanggul sungai tersebut jebol setelah tak mampu menahan arus air yang besar pada Senin (5/2) malam. Selain menenggelamkan rumah penduduk, banjir juga memutus akses jalan raya Demak-Kudus setidaknya hingga 12 Februari, dan menggenangi lahan pertanian milik warga dengan total luas 2.965 hektare.

“Pengerjaan difokuskan salah satunya adalah tanggul tersier di Desa Ngemplik Wetan, Karanganyar. Setelah tanggul ditutup maka genangan air akan disedot dengan pompa kembali ke sungai,” kata dia.

Terlepas dari itu Suharyanto memastikan pemerintah menjamin seluruh kebutuhan pokok baik makanan, sandang, dan obat-obatan, untuk para korban banjir yang saat ini menempati tenda pengungsian di 59 titik.

Untuk memaksimalkan operasi darurat bencana, BNPB pun telah menyalurkan dana bantuan siap pakai total senilai Rp1,150 miliar kepada pemerintah daerah dan TNI/Polri setempat.

Baca juga: BNPB: Operasi kedaruratan banjir Demak butuh keterlibatan multipihak
Baca juga: Cuaca ekstrem, 7 daerah utama pemilu jadi prioritas darurat bencana

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：rtp dewabet、hoki88 slot、simulasi pinjaman di akulaku

Terkait：macau paito、pragmatic slot gacor、kredit pintar ilegal、situs slot gacor mudah maxwin、dewislot88、situs slot infini88 terbaru、pola jam gacor、slottergacor、cara menggunakan voucher toko di shopee、slot pragmatic play

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：buku mimpi hamil（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02

Daftar bab terbaru

slot modal receh

https slot

kode alam disengat tawon

pinjam uang 100 juta di bank bca

cara pinjam di akulaku ke dana

bir365

buku mimpi 01 sampai 100

mansion slot

jam gacor jin ji bao xi

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Raja Dewa Dandy

pialabet

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Senjata kekaisaran

trik main sicbo biar menang

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

situs slot 118

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******

Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Master Kartu Permainan

erek erek 94 2d

Suriah minta negara maju bantu negara berkembang atasi perubahan iklim******

New York (ANTARA) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Duta Besar Qussai Dahhak, menekankan perlunya negara-negara maju untuk bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang guna memenuhi kewajiban memitigasi bencana dampak perubahan iklim.

Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan, Dahhak menuturkan bahwa Suriah, seperti negara-negara lain, terkena dampak perubahan iklim yang menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan kekeringan, penggurunan, dan badai debu yang berdampak negatif pada kehidupan warga Suriah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dahhak menunjukkan bahwa pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah Arab, termasuk Golan di Suriah, mempunyai dampak serius terhadap lingkungan.

Menurutnya, penjajahan Israel berakibat pada penghancuran lahan pertanian, penebangan pohon buah-buahan, mengubur limbah berbahaya, dan menggunakan senjata yang dilarang secara internasional.

Lebih lanjut ia turut menggarisbawahi perlunya untuk sepenuhnya mencabut tindakan koersif yang menghambat penyediaan dukungan teknis dan teknologi modern serta hibah dan bantuan yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahhak lantaran Suriah sudah melakukan upaya terbaik untuk menangani bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Suriah pada 6 Februari 2023 lalu.

Pemerintah Suriah telah berupaya melakukan penyelamatan dan memberikan perawatan dan dukungan kepada para korban.

Namun, tindakan koersif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap rakyat Suriah, merampas pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terkena dampak.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Uni Eropa menghambat bantuan dan pekerjaan kemanusiaan, menghalangi penyediaan alat berat, peralatan perlindungan sipil, peralatan medis dasar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelamatkan para korban dari dampak gempa bumi.

Sumber : SANA-OANA

Baca juga: COP28: Sekjen PBB ajak pemimpin dunia akhiri siklus pemanasan global
Baca juga: Sri Mulyani: RI bertekad menginspirasi dunia dalam penanganan iklim
Baca juga: Dunia puji aksi iklim Indonesia

Menantu setingkat dewa

cara aktifkan kredivo

Menteri PUPR shalat Tahajud sebelum mencoblos di TPS 161 Pemilu 2024******

....saya sempat Shalat Tahajud untuk memohon kepada Allah SWT, supaya Allah SWT memilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan melakukan Shalat Tahajud sebelum memberikan suaranya di Pemilu 2024.

"Saya kira seperti yang saya sampaikan saya sempat Shalat Tahajud untuk memohon kepada Allah SWT, supaya Allah SWT memilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik," ujar Basuki di TPS 161 Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat Rabu.

Basuki benar-benar berharap pemimpin Indonesia yang terbaik dipilihkan oleh Allah SWT untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia.

"Harapannya agar dipilihkan pemimpin terbaik oleh Allah SWT. Kita tidak tahu Allah SWT memiliki rencana apa untuk bangsa ini," katanya.

Baca juga: Menteri PUPR: Kita akan mulai normalisasi Sungai Wulan April ini

Saat memasukkan surat suara di kotak suara untuk Presiden dan Wakil, Basuki sempat mencium surat suara tersebut.

Dia mengatakan bahwa dirinya sempat berdoa agar dipilihkan pemimpin Indonesia yang terbaik oleh Allah SWT.

Menteri PUPR bersama keluarga memberikan suaranya di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi.

Menteri PUPR menyambangi TPS 161 pada pukul 12.06. Di TPS, Basuki menyapa dan beramah tamah dengan para warga yang ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Menteri PUPR bahas peluang kerja sama infrastruktur dengan Tunisia

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Guizhou Fengyun

qqslot5

WNI di Beijing beri suara dalam pemilu 2024 di tengah cuaca berangin******

Beijing (ANTARA) - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Beijing dan sekitarnya memberikan suara di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlokasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing pada Rabu di tengah cuaca dingin yang cukup berangin.

TPS dibuka pukul 09.00 hingga 19.00 waktu setempat. Sebelum TPS dibuka, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melaksanakan apel pagi.

Salah satu pemilih pemula Dominique Amadea Vanessa (21) mengaku Pemilu 2024 adalah kesempatan pertama kali dia mencoblos serta pertama dilakukan di luar negeri.

"Saya antusias karena ini kan pertama kalinya ikut pesta demokrasi di Indonesia dan berkontribusi untuk memilih pemimpin berikutnya," kata Amadea.

Amadea yang merupakan mahasiswi Peking University jurusan film tersebut mengaku datang ke TPS karena juga ingin bertemu dengan orang-orang Indonesia di KBRI.

"Karena kan tinggal juga masih di Beijing, jadi dekat ke sini dan juga ingin ketemu orang-orang Indonesia yang home away from home," ungkap Amadea.

Sedangkan Andrew Muljana (38) yang sudah 9 tahun tinggal di China sengaja mencocokkan jadwal kepulangannya ke Indonesia dengan jadwal pencoblosan.

"Selesai mencoblos langsung ke bandara, pesawat pukul 14.30, baru kembali ke sini nanti 24 Februari," kata Andrew.

Baca juga: Dua TPS sudah didirikan di KBRI Beijing untuk pencoblosan 14 Februari

Andrew pun mengaku senang bisa datang ke KBRI karena dapat bertemu dengan teman-temannya.

"Beda suasananya di sini, kalau di rumah setelah 'nyoblos' langsung pulang, tapi di sini tuh jadi momen buat ketemu teman-teman, biasa kalau tidak ada 'event' kan tidak ketemu" jelas Andrew sambil membawa kopernya ke TPS.

Selesai proses pencoblosan, PPLN Beijing langsung melakukan penghitungan suara yang dimulai pukul 20.30 waktu setempat.

Berdasarkan data PPLN Beijing, total DPT adalah 786 pemilih yang terdiri dari 294 pemilih laki-laki dan 492 pemilih perempuan.

Dari jumlah tersebut, pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 338 dan pemilih melalui pos adalah sebanyak 448 orang.

Dari jumlah pemilih pos, PPLN Beijing telah menerima 223 surat suara tercoblos dari pemilih.

Bagi WNI yang berada di wilayah PPLN Beijing yaitu di 22 wilayah China dan Mongolia dengan rincian di Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Tianjin, Hebei, Beijing, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Henan, Hubei, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Hunan, Yunnan, Qinghai, Tibet, Gansu, Xinjiang, Inner Mongolia dan Mongolia namun tidak masuk ke DPT pos maupun TPS baik di Indonesia maupun di luar negeri dapat menyalurkan suara sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) luar negeri.

Syarat untuk masuk dalam DPK adalah menunjukkan KTP elektronik atau paspor, melakukan registrasi dalam daftar hadir yang dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Luar Negeri dan menggunakan hak pilih di TPS satu jam terakhir selama surat suara masih tersedia.

Terdapat juga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT luar negeri (DPTLN) namun karena kondisi tertentu tidak dapat memilih di TPS LN terdaftar sehingga pindah ke TPS Beijing dengan maksimal pendaftaran pada 14 Februari 2024 pukul 08.00 WIB. Diperkirakan total DPT, DPTb dan DPK ada sekitar 400 pemilih.

KBRI juga menyiapkan bazaar makanan dari ibu-ibu anggota dharma wanita, panggung gembira hingga lomba cover jingle pemilu “Memilih untuk Indonesia” bagi WNI yang berada di wilayah kerja PPLN Beijing dengan hadiah menarik.

Baca juga: Keluar uang pribadi demi tunaikan tugas jadi panitia pemilu di Beijing

《papuwa4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，huat138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《papuwa4d》bab terbaru。