situs slot jackpot

Penguasa segala sesuatu

KPPU Periksa 2 Distributor Minyakita Makassar yang Diduga Tahan Stok******

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) wilayah VI Makassar memeriksa dua distributor dan tiga pedagang eceran Minyakita imbas kelangkaan minyak goreng program pemerintah itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sejak Januari hingga kini.

Pemeriksaan distributor dilakukan setelah KPPU menemukan ada indikasi upaya menahan pasokan Minyakita dan mengharuskan penjuak eceran membeli produk-produk tertentu.

"Sementara dua distributor dulu tapi tidak menutup kemungkinan akan kita kembangkan ke saksi-saksi lain, tergantung pengembangannya. Kalau pengecer sekitar tiga," kata Kepala KPPU Makassar Hilman Pujana, Kamis (9/2).

"Nanti kita cek saat pemeriksaannya, karena saat ini kita belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh," ujarnya.

Efek dari modus menggandeng produk tertentu untuk mendistribusikan Minyakita ke konsumen, terang Hilman, pihak pengecer Minyakita mengalami kerugian.

"Kalau efeknya buat toko pengecer harus membeli barang yang tidak dia butuhkan sehingga ada cost (biaya) kan. Ada kerugian lah," ungkapnya.

Ia menambahkan distribusi Minyakita ke konsumen juga terhambat sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Akibat langka, harga Minyakita pun mengalami lonjakan.

"Dari sisi distribusi hal ini akan menjadi menghambat harusnya Minyakita didistribusikan dengan bagus dan cepat ke konsumen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Eks Komisioner KPU Jadi Komisaris Anak Usaha PLN******

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpilih sebagai komisaris PT Indonesia Poweryang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

Mengutip situs resmi PT Indonesia Power, Minggu (12/2), Arief menjadi komisaris bersama dengan Muhammad Priharto Dwinugroho, Djoko Siswanto, dan Lukmanul Haki.

PT Indonesia Power juga mencantumkan sejumlah jabatan yang pernah diemban Arief sebelum menjadi komisaris perusahaan, yakni Ketua atau Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012), dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (2000-2005).

Sementara itu, Indonesia Power merupakan anak perusahaan PLN yang berfokus menyediakan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia.

Dalam bisnis penyediaan energi listrik, perusahaan mendistribusikan energi listrik tersebut ke PLN, untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen. Listrik yang didistribusikan oleh perusahaan berasal dari pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik pihak lain yang dikelola oleh perusahaan.

Selain mengelola unit pembangkit, Indonesia Power memiliki lima anak perusahaan, dua perusahaan patungan (joint venture company), satu perusahaan asosiasi, dan tiga cucu perusahaan (afiliasi dari anak perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses bisnis perusahaan.

PT Indonesia Power awalnya didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Adapun pemegang saham Indonesia Power terdiri dari PLN sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.215.647.598 lembar saham seri 2 serta Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan (YPK) PLN sebanyak 1 lembar saham seri 2.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Ada pintu ke ruang bawah tanah

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

KPPU Periksa 2 Distributor Minyakita Makassar yang Diduga Tahan Stok******

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) wilayah VI Makassar memeriksa dua distributor dan tiga pedagang eceran Minyakita imbas kelangkaan minyak goreng program pemerintah itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sejak Januari hingga kini.

Pemeriksaan distributor dilakukan setelah KPPU menemukan ada indikasi upaya menahan pasokan Minyakita dan mengharuskan penjuak eceran membeli produk-produk tertentu.

"Sementara dua distributor dulu tapi tidak menutup kemungkinan akan kita kembangkan ke saksi-saksi lain, tergantung pengembangannya. Kalau pengecer sekitar tiga," kata Kepala KPPU Makassar Hilman Pujana, Kamis (9/2).

"Nanti kita cek saat pemeriksaannya, karena saat ini kita belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh," ujarnya.

Efek dari modus menggandeng produk tertentu untuk mendistribusikan Minyakita ke konsumen, terang Hilman, pihak pengecer Minyakita mengalami kerugian.

"Kalau efeknya buat toko pengecer harus membeli barang yang tidak dia butuhkan sehingga ada cost (biaya) kan. Ada kerugian lah," ungkapnya.

Ia menambahkan distribusi Minyakita ke konsumen juga terhambat sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Akibat langka, harga Minyakita pun mengalami lonjakan.

"Dari sisi distribusi hal ini akan menjadi menghambat harusnya Minyakita didistribusikan dengan bagus dan cepat ke konsumen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

Antisipasi Penumpang Membludak di Manggarai, KCI Tambah 31 Feeder******

Manajemen PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menambah sebanyak 31 pengumpan (feeder) sebagai antisipasi kepadatan penumpang transit diStasiun Manggarai terutama pada jam sibuk ibu kota negara RI, DKI Jakarta.

"KAI Commuter mengoptimalkan sebanyak 31 perjalanan commuterline pengumpan tambahan dengan 17 perjalanan pada jam sibuk pagi hingga siang dengan relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan pp," kata Vice President Corporate Secretary PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba dalam keterangannya, Minggu (12/2) seperti dikutip dari Antara.

Anne menambahkan, pada jam sibuk sore hingga malam, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 14 perjalanan commuterline pengumpan tambahan untuk relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan dan Manggarai-Bekasi pp.

Lihat Juga : Stasiun Manggarai, Cagar Budaya dan Kisah Pertempuran Melawan "Zombie"

Tak hanya menyiapkan pengumpan tambahan, Anne mengatakan pembangunan perluasan Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan masih terus berlangsung dan kini sudah lebih dari setengah progresnya.

"Saat ini pembangunan sudah 60 persen dan masih terus berlangsung," katanya.

Ia mengatakan tujuan pembangunan ini sebagai bentuk perhatian pihaknya terhadap tingginya mobilisasi masyarakat dan merupakan lanjutan dari perubahan-perubahan sebelumnya.

PT KAI Commuter Indonesia bersama KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga terus berkoordinasi dengan DJKA dalam memenuhi fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di area Stasiun Manggarai (Jakarta Selatan)

Untuk meningkatkan pelayanan, KAI Commuter menyiagakan petugas-petugas yang siap melayani jika pengguna membutuhkan informasi dan bantuan.

Lihat Juga : Menhub Temui Heru Budi Bahas LRT, MRT dan Stasiun Baru Tanah Abang

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maaf kena penumpukan penumpang KRL Jabodetabek yang terjadi di Stasiun Manggarai Jakarta beberapa hari belakangan. Kondisi stasiun penuh sesak lantaran eskalator mati sehingga mempersulit para penumpang komuter yang transit di stasiun tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan ada pekerjaan perawatan eskalator dan elevator untuk penumpang KRL Jabodetabek yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," kata Adita dikutip dari Detikcom, Jumat (27/1).

Menurutnya, perawatan tersebut merupakan bagian dari peningkatan fasilitas penunjang stasiun dan dilakukan dengan mengganti komponen mesin yang perlu diperbaiki. Pekerjaan ini dilakukan malam hari secara bertahap demi penumpukan penumpang.

Adita memastikan eskalator dan elevator di Stasiun Manggarai dapat difungsikan secara optimal. Kini, tinggal satu eskalator di pintu barat stasiun yang masih dilakukan perawatan dan tidak akan berdampak signifikan kepada perjalanan penumpang.

"DJKA akan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator untuk melakukan pemantauan, perawatan, serta rekayasa alur penumpang jika dibutuhkan," imbuhnya.