home slot

Su Xian'er Han Jin

game tergacor hari ini

Jasa Marga terapkan "lawan arus" di Jalan Tol Jakarta******

Karawang (ANTARA) - Atas diskresi kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lawan arus atau contraflow di kilometer (km) 70 sampai dengan km 36 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 16.20 WIB.

Sebelumnya sempat diberlakukan contraflow km 55 sampai dengan km 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 15.40 WIB.

"Dilanjutkan dengan perpanjangan lawan arus km 47 sampai dengan km 36 untuk 1 lajur pada pukul 16.01 WIB dan km 70 sampai dengan km 47 untuk 2 lajur arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 16.20 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal JTT Ria Marlinda Paallo di Karawang.

Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai meningkat.

Berdasarkan data terakhir dari Jasa Marga, hingga pukul 17.18 WIB tercatat 27.247 kendaraan kembali ke Jakarta dari arah Palimanan melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama I (Cikatama).

Baca juga: 48.584 kendaraan tinggalkan Jakarta pada H-3 libur Tahun Baru

Sedangkan 17.680 kendaraan tercatat menuju arah Palimanan melalui GT Cikatama.

Adapun puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Senin ini.

Ria mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," ujarnya.

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.1 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

Baca juga: Sebanyak 135.039 kendaraan kembali ke Jakarta melalui GT Cikatama

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Takdir adalah Phoenix

voucher zalora terbaru

KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

pola gacor wwg hari ini

Hujan lebat sebabkan genangan di tiga ruas jalan di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (04/01), menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta.

BPBD mencatat saat ini terdapat 3 ruas jalan tergenang. Adapun data wilayah terdampak adalah jalan Pinang Ranti II, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dengan ketinggian 30 cm.

Kemudian jalan Taman Kemang, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan ketinggian 40 cm dan jalan Empang 3 Rt 01/01, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan ketinggian 30 cm.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang di Jakarta, Kamis.

"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat," kata dia. 

BPBD DKI pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Baca juga: Legislator minta SDA DKI pastikan sampah tak hambat aliran air

Baca juga: Legislator harap rumah pompa Kebon Raya II mampu atasi genangan

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di wilayah Cilandak Timur

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

api bintang

kayabola

Pertamina bakal tutup agen pangkalan bila menjual LPG 3 kg tanpa KTP******

Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual LPG 3 kilogram (kg) tanpa menggunakan KTP.

“Apabila dia (agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menutup setiap pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dimana, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP.

Ia menerapkan pendataan secara digital untuk memperketat sistem pengawasan pembelian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) mulai di pangkalan hingga ke pengecer sehingga pendistribusian tepat sasaran.

“Ini kan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi,” jelas Alfian.

Menurutnya, dengan sistem digitalisasi memungkinkan deteksi cepat terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Pangkalan yang tidak mematuhi instruksi akan terdeteksi, dan tindakan tegas akan diambil, termasuk penutupan pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Alfian menekankan pentingnya penggunaan KTP dan NIK sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi subsidi LPG 3 kg.

Pertamina juga merencanakan pemasangan aplikasi merchantdi warung untuk memantau dan mengontrol pembelian LPG 3 kg. Hal ini akan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan terkoneksi dengan sistem data Pertamina.

“Warung ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan dimana kita juga akan memasang merchantappsdi situ. Begitu merchantappsnya ada berartikan data yang di handphone si penjual itu akan terkoneksi ke data P3KE maupun data on demandyang sudah kita tambahkan di sana,” ucap Alfian.

Ia menuturkan dengan pemasangan merchant apps, setiap transaksi dapat terkoneksi dengan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data on demand, memastikan pembelian yang tepat dan tercatat.
 

 

Alfian menambahkan dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah mendeteksi pangkalan yang tidak mematuhi instruksi yang telah diberikan.

“Sehingga kita bisa juga mengontrol pembelian di situ, jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian di sana di sepanjang merchant appsnyaada di sana dan kita koneksi ke sistem data kita,” tambah Alfian.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume LPG subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.

Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran LPG subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT), namun dengan adanya transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.

Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.


Baca juga: KESDM catat 31,5 juta NIK telah daftar sebagai konsumen LPG 3 kg
Baca juga: Pemerintah sampaikan alasan kebijakan beli LPG 3 kg perlu mendaftar
Baca juga: Beli LPG 3 kg wajib daftar, Ekonom singgung pentingnya pembaruan data

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

pengamat alam

bola88 alternatif

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menara Kekacauan

gboplay777

Kemenag minta dai sampaikan pesan sejuk saat tahun politik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama meminta para dai atau penceramah agar menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan meneduhkan bagi masyarakat pada musim kampanye politik.

"Kami sudah sampaikan kepada mereka untuk sekali lagi menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan yang meneduhkan, yang tidak berpotensi menimbulkan konflik, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu.

Kamaruddin mengatakan Kemenag kini telah memiliki lembaga yang mewadahi para dai yang dinamai Majelis Dai Kebangsaan (MDK). Majelis dai tersebut telah beranggotakan sekitar 12 ribu penceramah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.  

Ada tiga poin yang menjadi peta jalan MDK, pertama dakwah menyasar masyarakat perkotaan. Ia menyebut pengurus dan anggota MDK hendaknya memiliki strategi khusus dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat perkotaan yang dinamis.  

Kedua, dakwah akan menyasar anak muda. Ia menyebutkan, generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan Z ini berjumlah 52 persen dari total penduduk Indonesia.  

Terakhir, para dai juga harus menyampaikan ceramah secara progresif dengan tidak berkutat pada tema ritual semata. Menurutnya, tanpa meninggalkan tema ritual, masyarakat harus diberikan pencerahan berbagai isu kekinian dengan pendekatan agama.

Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar mengatakan para dai, khususnya yang tergabung dalam MDK, harus menjadikan agama sebagai instrumen perekat sosial.

Para dari, kata dia, memang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan hal tersebut merupakan hak mereka. Namun saat mengisi ruang-ruang majelis keagamaan, mereka harus menyampaikan keteduhan.

"Itu pesan yang terus-menerus kita sampaikan agar mereka tetap netral. Soalnya di masyarakat itu juga terjadi kombinasi (pandangan politik)," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tantangan dai dan penceramah agama ke depan sangat kompleks di tengah kehidupan umat beragama.

Menag berharap MDK sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk bergerak bersama merawat kebhinnekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Dirjen Bimas Islam: MDK tingkatkan pemahaman warga tentang agama

Baca juga: Jokowi minta PP Parmusi ikut ciptakan situasi kondusif tahun politik

Baca juga: MUI minta dai ambil peran wujudkan pemilu yang damai

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024