datukqq

Perpustakaan Tiandao

Bertemu Menko Airlangga di B20, Unilever Komitmen Tingkatkan Investasi******

Chief Executive Officer Unilever Global, Alan Jope memastikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Unilever juga turut memastikan komitmen itu dibarengi dukungan kampanye positif minyak sawit Indonesia di pasar Eropa.

Hal tersebut disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartart di sela-sela penyelenggaraan Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (13/11).

Alan mengatakan, sejak 2015, Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) telah melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara. Hingga 2020, UOI, sambungnya, telah melakukan investasi sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 200 juta dolar AS.

Airlangga menilai saat ini diskriminasi yang dilakukan sangat merugikan Indonesia dalam hal ini.

"Pemerintah Indonesia berupaya keras menanggulangi diskriminasi tersebut," ujar Airlangga.

Alan mengakui bahwa memang pada saat ini minyak kelapa sawit diasosiasikan sebagai sesuatu yang tidak baik di kawasan Eropa. Namun, kata dia, banyak sekali industri di Eropa yang justru memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku karena harganya yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya.

Airlangga menitipkan pesan kepada Unilever agar dapat memainkan perannya dengan membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk tetap mendukung investasi Unilever di Indonesia, termasuk dalam memastikan pasokan energi dan insentif fiskal dan sebagainya, khususnya di KEK Sei Mangkei.

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Airlangga Temui Chairman WEF: Perlindungan Ekosistem Tak Bisa Ditawar******

Pemerintah Indonesia mengampanyekan sejumlah upaya dan solusi yang terbaik bagi dunia, khususnya di sektor kehidupan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut salah satunya digagas melalui langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20.

"Komitmen Indonesia untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon seraya melindungi ekosistem darat dan laut merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Airlangga, Selasa (15/11).

"Tentunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Klaus Schwab.

WEF turut menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai stabilitator suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia.

Pertemua keduanya bukan barang baru. Keduanya pernah bertemu saat Airlangga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada12 November 2022.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini yaitu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI Singapura Suryopratomo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta Kamdani, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.

Hukum pacaran

Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Hal tersebut ia lontarkan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20, Selasa (15/11).

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

"Melalui kolaborasi tersebut, kami harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).

Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Canada CEPA).

Bahlil berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.

Sementara itu, Mary menyampaikan pekerjaan rumah selanjutnya bagi kedua negara adalah untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.

Menurutnya, kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

"Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partneryang tepat," ungkap Mary.

Ia menambahkan terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia, pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia.

Melihat hal itu, Mary optimistis dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik******

Pengusaha merasa ada salah kaprah dengan pengertian relokasi pabrikyang dipahami masyarakat belakangan ini.

Pengusaha menyatakan Salah kaprah terjadi karena masyarakat menganggap ketika pabrik melakukan relokasi secara otomatis usahanya tutup sehingga karyawannya harus di PHK. Padahal kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, relokasi bisa jadi dilakukan karena ekspansi usaha. 

"Di Indonesia itu relokasi tidak mengartikan pabrik yang awal itu langsung ditutup dan terus dipindah, bukan begitu. Kebanyakan pabriknya ada tetap di Tangerang atau di mana, tapi mereka melakukan ekspansi ke Jawa Tengah," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko yang hadir secara virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Dalam acara yang sama, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menjelaskan bahwa relokasi yang terjadi dilakukan sebagai langkah mempertahankan level daya saing perusahaan dengan pertimbangan UMP atau UMK.

"Untuk relokasi saya tidak bicara satu per satu perusahaan, tapi ini terjadi secara general di mana usaha utama padat karya, sepatu, dan garmen. Mereka sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu," ujar Ning.

Perusahaan yang basis awalnya di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang lantas membuka lagi perusahaan baru di Salatiga, Boyolali, Jepara, atau Rembang. Pabrik lama tidak atau belum ditutup, tapi memang aktivitas perusahaan sudah berpindah ke pabrik baru.

Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto lantas menjelaskan bahwa relokasi perusahaan ini sebenarnya terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.

"Yang ada itu di Jawa Tengah, setahu saya itu terjadi pengurangan jam kerja, mungkin pegawai PKWT juga tidak diteruskan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang ada memang seperti itu," sebutnya.

Ketua API Jemmy Kartiwa menegaskan hampir tidak ada relokasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari hulu, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.

Teranyar, ada tiga perusahaan di Serang, Banten, diklaim Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Tiga perusahaan itu adalah PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruh yang terdampak.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Ruang tamu iblis

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

China Alami Krisis Babi******

China tengah menghadapi krisis babikarena kurangnya produksidari para peternak.

Oleh karena itu, pelaku industri di Negeri Tirai Bambu akan meningkatkan impor daging babi dalam beberapa bulan mendatang.

Kelangkaan babi disebabkan oleh turunnya permintaan daging babi dan biaya pakan yang tinggi dari Juni 2021 hingga Juli tahun ini. Kelangkaan ini menyebabkan peternak mengalami kerugian hingga 600 yuan per babi.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu kawanan babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

"Kita semua perlu mengawasi China; kami mengharapkan peningkatan penjualan karena kekurangan daging babi mereka," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/11),

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Kelangkaan ini pun pada akhirnya membuat harga daging babi melonjak.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

[Gambas:Video CNN]

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.