ajudan88

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

iPhone Diklaim Incar Buka Pabrik Baru di Vietnam dan India******

Perusahaan pembuat iPhone, Foxconn Technology Group, bakal membangun pabrik baru di Vietnam dan India. Fasilitas itu merupakan pindahan dari China.

Rencananya, produk pertama rakitan dari pabrik yang terletak di provinsi Bai Giang tersebut bakal diluncurkan pada awal Mei 2023.

Sebelumnya, wacana pemindahan beberapa produksi Apple, seperti iPad dan MacBook ke Vietnam telah direncanakan sejak akhir 2020 dan akhirnya baru disepakati pada Desember lalu.

Namun rencana tersebut sejalan dengan strategi Apple untuk menjadikan Vietnam sebagai perakit akhir terbesar untuk produk-produknya di luar China daratan.

Foxconn Taiwan, juga dikenal dengan nama perusahaannya Hon Hai Precision Industry, memiliki 60.000 orang staf di Vietnam, dan mengumumkan investasi US0 juta tahun lalu untuk mendirikan anak perusahaan baru di sana.

Salah satu pendiri Resilinc Sumit Vakil mengatakan covid-19 menyadarkan Apple dan Foxconn bawa ketergantungan pada China bukan hal yang baik. Apalagi kebijakan pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di negara itu mengganggu rantai pasok.

"Tidak ada jalan kembali ke bagaimana rantai pasokan beroperasi [seperti sebelum pandemi] Covid-19," ujarnya.

Selain pindah ke Vietnam, Apple juga berencana membangun pabrik baru di India. Apple bahkan telah menghubungi Wistron Corp yang berbasis di Taipei untuk merakit iPhone SE sejak 2017 di India.

September lalu, perusahaan juga telah mengumumkan akan memproduksi iPhone 14 terbaru di India dalam beberapa bulan setelah dirilis di seluruh dunia. Dengan kata lain, Apple memberi India langkah besar untuk bisa merilis produk terbaru iPhone lebih cepat dari biasanya.

"Jadwal produksi massal iPhone 14 di India masih sekitar enam minggu di belakang China, tetapi kesenjangan telah meningkat secara signifikan", tulis analis TF International Securities Kuo Ming-chi.

"Oleh karena itu, masuk akal untuk mengharapkan India dan China dapat memproduksi iPhone15 pada waktu yang sama tahun depan," imbuhnya.

Menurut analisis Bloomberg, sepanjang 2020 pemasok produk Apple terbesar masih berasal dari China sebanyak 121 pabrik atau 17,7 persen yang mengoperasikan 2.360 fasilitas (19,3 persen) dari total pemasok.

Hal ini menjadikan China sebagai sumber global terbesar rantai pasokan Apple setelah Amerika Serikat (AS).

India berada di posisi kedelapan, dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 278 dari 12.248 fasilitas global (2,3 persen). Sementara Vietnam berada di posisi ke-14 dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 160 fasilitas (1,3 persen).

"Apple benar-benar membantu organisasi China diakui sebagai produsen elektronik terkemuka, sehingga kehilangan merek marquee ini akan membuat organisasi lain ingin melakukan ini," kata Alan Day, pendiri konsultan rantai pasokan State of Flux yang berbasis di Inggris.

Jangkar Loli yang Berubah

IHSG Melesat 1,19 Persen ke 6.767******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.767 pada Selasa (17/1) ini.  Indeks saham menguat 79,28 poin atau bertambah 1,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12.387 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26.119 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 320 saham menguat, 222 terkoreksi, dan 175 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 perkasa di 0,40 persen disusul indeks NYSE Composite 0,37 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut menguat 0,71 persen.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas menguat. Indeks DAX di Jerman ikut menguat sebesar 0,28 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis yang menguat dengan persentase 0,38 persen. Sementara, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,20 persen.

Berbanding terbalik, bursa saham Asia mayoritas ambruk. Hanya indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat menguat 1,23 persen. Sementara indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,85 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0, persen.

Agen Ratu: Selir Backgammon

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Shenglongxu

Badan Pangan Nasional Janji Impor Beras Disetop Usai Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo berjanji akan setop impor berasusai panen raya.

Arief mengatakan untuk beras impor tahap kedua 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lambat Februari 2023 sebelum panen raya dimulai, yang diperkirakan pada Maret.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

"Sekarang sudah 120 ribu, dalam satu dua minggu ini akan genap 200 ribu tetapi paralel," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menjelaskan beras impor akan menjadi cadangan beras pemerintah (CPB) yang digunakan untuk operasi pasar. Beras tersebut dibeli Bulog seharga Rp8.800 per kg, dan akan dijual ke pasar Rp8.300 per kg. Selisih harga beras akan ditanggung oleh pemerintah.

Beras impor digunakan untuk memenuhi CPB hingga akhir tahun lalu yang ditargetkan minimal 1 juta ton. Buwas menjelaskan target CBP rencananya dipenuhi dengan 500 ribu beras dalam negeri dan beras impor 500 ribu ton.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.