mustang303 link

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Gempa M 7,5 Guncang Filipina Selatan, Picu Ancaman Tsunami sampai ke Jepang******

JAKARTA — Gempa dengan magnitudo sekitar 7,5 mengguncang Mindanao di Filipina selatan pada Sabtu (2/12/2023) malam, yang memicu peringatan tsunami setinggi 1 meter atau lebih di beberapa wilayah dan pantai barat daya Jepang.

Badan Seismologi Filipina, Phivolcs, mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai daratan Filipina pada tengah malam waktu setempat (23.00 WIB) dan berlanjut selama beberapa jam. 

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Sistem Peringatan Tsunami AS mengatakan bahwa gelombang laut bisa mencapai 3 meter di beberapa pantai Filipina. 

“Kapal-kapal yang berada di laut selama periode ini harus tetap berada di lepas pantai perairan dalam hingga pemberitahuan lebih lanjut,” jelas Phivolcs, dilansir Antara.

Penduduk yang tinggal di dekat pantai Provinsi Surigao Del Sur dan Davao Oriental diminta untuk “segera mengungsi” atau “pindah lebih jauh ke pedalaman”. 

Stasiun TV Jepang NHK melaporkan gelombang tsunami setinggi 1 meter diperkirakan mencapai pantai barat daya Jepang sekitar 30 menit kemudian atau pada Minggu pagi pukul 1.30 (Sabtu, 23.30 WIB). 

Phivolcs mengatakan pihaknya tidak memprediksi kerusakan yang signifikan akibat gempa tersebut, tetapi memperingatkan adanya sejumlah gempa susulan. 

Kepala Polisi di kota pesisir Hinatuan, Raymark Gentallan, mengatakan bahwa listrik padam sejak gempa terjadi. 

Tim tanggap bencana, jelas dia, belum memantau adanya korban atau kerusakan yang berada dekat pusat gempa. 

Gempa kerap terjadi di Filipina yang berada di “Cincin Api”, deretan gunung berapi yang melingkari Samudra Pasifik yang rentan terhadap aktivitas seismik. 

Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC) mengatakan gempa dengan magnitudo 7,5 telah terjadi di kedalaman 63 km. 

Sementara Survei Geografis AS (USGS) mencatat kekuatan gempa pada magnitudo 7,6 dengan kedalaman 32 km. Badan itu mengatakan gempa tersebut terjadi pada pukul 22.37 malam waktu Filipina (21.37 WIB).

Memecahkan rekor

Papua Nugini Rusuh, Penjarahan & Kebakaran Dimana******

PORT MORESBY — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini, pasca-terjadinya penjarahan dan pembakaran.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Kepolisian Papua Nugini, untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Berdasarkan data, dia menjelaskan bahwa jumlah WNI di Papua Nugini yang tercatat di KBRI adalah sebanyak 1.317 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency)selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Judha menegaskan bahwa KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” tambahnya.

Sebagai informasi, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya, sejak 10 Januari 2024.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes polisi dan publik akibat pemotongan gaji yang para pejabat anggap sebagai suatu kesalahan administratif, lalu berubah menjadi pelanggaran hukum.

Protes menyebar di Port Moresby hingga ke kota lainnya, dan 8 orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sedangkan 7 orang lainnya tewas di Lae, di Utara negara itu.

Toko Milik WN China Dijarah Habis

Sementara, Kementerian luar negeri China mengatakan bahwa sejumlah pertokoan milik warganya di ibu kota Port Moresby telah dijarah selama kerusuhan dan dua warga negara China terluka.

Kedutaan menyarankan bahwa warga negara China harus meningkatkan tindakan pencegahan dan menghindari untuk keluar rumah, terutama ke tempat-tempat ramai. Pihaknya juga sudah mengajukan perwakilan resmi.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan perwakilan resmi ke pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko China,” jelasnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat (12/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa kedutaan telah memulai mekanisme perlindungan  konsuler darurat.

Pihak China juga meminta Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menjamin kesehatan warga negara dan bisnis China, serta menghukum pelakunya dengan berat.

Untuk diketahui, China telah meningkatkan jangkauan diplomatiknya di antara negara-negara Pasifik Selatan.

Presiden China Xi Jinping ketika bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Oktober 2023 berjanji untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, mineral hingga infrastruktur.

Kerjasama China dan Papua Nugini sejauh ini tetap terfokus pada ekonomi. Pada Desember 2023,

Marape mengatakan bahwa ia tidak membahas keamanan dengan para pemimpin China, ketika mengunjungi Beijing.

Sebaliknya, Papua Nugini tetap bersama mitra keamanan tradisionalnya untuk keamanan, yakni Amerika Serikat (AS) untuk keamanan eksternal dan Australia untuk keamanan internal.

Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada Mei 2023 dan perjanjian dengan Australia untuk dukungan kepolisian dan kebutuhan keamanan lainnya Desember 2023.

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 10 Desember: Hari HAM******

SOLO —Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.

Peristiwa itu merupakan salah satu peristiwa bersejarah pada 10 Desember, hari ke-344 (ke-345 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Beragam peristiwa penting dan bersejarah yang layak dikenang terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun ke tahun pada 10 Desember. Demi mengenangnya, berikutSolopos.commerangkum beragam peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 10 Desember, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org.

1510 —Pasukan Portugal pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Bijapur yang dipimpin Ismail Adil Shah di Goa, India. Kemenangan itu merupakan awal kekuasaan Portugal di Goa selama 451 tahun.

1868 —Untuk kali pertama di dunia, lampu lalu lintas dipasang di luar Gedung Parlemen Inggris di London, Inggris untuk mengatur pengguna jalan. Lampu lalu lintas pertama itu berupa lampu hijau dan merah yang hanya menyala di malam hari. Sedangkan pada siang, lampu tak menyala dan digantikan dengan penunjuk seperti jam.

1901 —Penghargaan Nobel kali pertama digelar di Stockholm, Swedia, tepat pada peringatan lima tahun wafatnya sang pemrakarsa penghargaan tersebut, Alfred Nobel. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargan Nobel sering dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi mereka yang mempunyai jasa besar terhadap dunia.

1941 —Pertempuran antara pasukan Jepang dan pasukan Amerika Serikat (AS) meletus di Filipina. Pertempuran tersebut berlangsung selama lima bulan dan berakhir dengan kemenangan Jepang. Atas hasil itu, Jepang berhasil merebut kekuasaan di Filipina dari AS.

1948 —Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM atau Commission on Human Rights yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, “Ini bukanlah sebuah perjanjian… [Suatu hari] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional.”

2013 —Pemerintah Uruguay melegalkan jual-beli serta pengonsumsian ganja di negaranya. Namun demikian, ganja di Urugay baru bisa didapatkan di apotek, bukan di kafe-kafe seperti di Belanda.

Dongeng dunia yang berbeda

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Jiehou tidak untuk dijual

Angka Kelahiran Anjlok, SD di Korea Selatan Terancam Tutup******

SEOUL —Jumlah siswa baru sekolah dasar di Korea Selatan diperkirakan anjlok mencapai kurang dari 400.000 anak untuk kali pertama pada tahun depan. Hal ini karena angka kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.

Meskipun Kementerian Dalam Negeri belum menyelesaikan penghitungan resminya, para ahli memperkirakan jumlah siswa baru sekolah dasar kelahiran 2017 akan turun di bawah angka 400.000 pada tahun ajaran 2024.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran 2023, jumlah siswa baru sekolah dasar yang lahir pada 2016 mencapai 401.752 anak, melampaui angka 400.000.

Menurunnya jumlah siswa baru pada tahun ajaran 2024 dapat dilihat dari jumlah kelahiran yang menurun pada 2017.

Menurut data statistik, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan menurun tajam dari 406.243 pada 2016 menjadi 357.771 pada 2017. Penurunan ini menyebabkan total angka kelahiran turun dari 1.172 pada 2016 menjadi 1.052 pada 2017.

Diberitakan Antara, Senin (4/12/2023), jumlah siswa sekolah dasar di Korea Selatan diperkirakan turun di bawah 300.000 anak dalam waktu dekat, karena total angka kelahiran telah turun di bawah 1% pada 2018.

Jumlah bayi baru lahir pada 2020 juga menurun mencapai 272.337 jiwa, hampir menembus angka 300.000 jiwa.
Penurunan jumlah siswa yang signifikan dapat menyebabkan penutupan sekolah-sekolah secara nasional, terutama di wilayah pinggiran yang berpenduduk jarang.

Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan di wilayah tersebut, dan pada akhirnya turut berdampak pada keseluruhan sistem pendidikan di negara tersebut.

Komunikasi offline berenergi tinggi

Israel Serang Ambulans Bulan Sabit Merah Palestina, 4 Staf Meninggal Dunia******

GAZA — Ambulans milik Bulan Sabit Merah Palestina diserang Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di pintu masuk Kota Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah, demikian pesan Bulan Sabit Merah Palestina dalam X.

Mereka mengaku empat staf medisnya tewas dalam insiden tersebut.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Dilansir Antara, ketegangan di Timur Tengah kembali berkobar pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan  ke dalam wilayah Israel.

Hamas menyebut serangannya sebagai aksi balasan atas tindakan agresif otoritas Israel di Masjid Al-Aqsa yang berada di kompleks Temple Mount di Kota Tua, Yerusalem.

Israel memblokade total Jalur Gaza dan melacnarkan operasi darat guna melawan Hamas di sana.

Pasukan Israel juga menggempur kantong Palestina itu dan sejumlah wilayah lain di Lebanon dan Suriah. Sementara itu, bentrok juga terjadi di Tepi Barat.

Sementara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (10/1/2024) menyeru rezim pendudukan Israel agar memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Jalur Gaza kepada WHO dan lembaga PBB lainnya, menyebut situasi kemanusiaan di sana “tak bisa terbayangkan”.

Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui bahwa tim organisasinya harus membatalkan enam misi ke Gaza utara sejak 26 Desember “karena permintaan mereka ditolak dan tidak ada jaminan keamanan perjalanan”. Sementara itu, rencana misi pada Rabu juga dibatalkan.

“Pendistribusian bantuan kemanusiaan di Gaza terus menghadapi tantangan yang hampir tidak dapat teratasi,” kata Tedros saat konferensi pers di Jenewa.

“Pemboman intens, pembatasan mobilitas, krisis bahan bakar dan komunikasi yang terputus membuat WHO dan mitra tidak mungkin menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan,” katanya.

“Kami memiliki pasokan, tim dan rencana. Yang tidak kami miliki yakni akses… Kami menyeru Israel agar menyetujui permintaan WHO dan mitra lainnya untuk mengirim bantuan kemanusiaan.”

Menurut Tedros, hanya 15 rumah sakit di wilayah Palestina yang beroperasi meski hanya sebagian. Sementara itu, kurangnya sanitasi dan air bersih, serta kondisi hidup yang terlalu sumpek di jalur pantai mendukung penyebaran penyakit.

“Warga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan sedikit air, yang mungkin tidak bersih, atau roti, yang kurang bergizi,” katanya.