web slot

Dewa perang ini

ESDM Respons Macet 22 Jam Jambi Imbas Truk Batu Bara: Jangan Siang Lah******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal viral macethoror 22 jam di Jambi imbas padatnya truk angkutan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan seharusnya perusahaan batu bara mempunyai jalan khusus, tidak menggunakan jalan nasional.

Jika belum punya jalan sendiri, Ridwan menyebut pengaturan jam melintas dan jalur dipilih sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, ia menegaskan perusahaan batu bara harus tertib mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya, sudah ada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Wilayah Provinsi Jambi. Ada juga Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 kepada perusahaan batu bara di Jambi untuk menaati aturan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Perusahaan yang melanggar bakal dikenakan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin.

Lihat Juga : Isi Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang Usia 28 Tahun

"Kendaraan pengangkutan batu bara dapat dioperasionalkan atau keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan atau stockpile mulai pukul 18.00 WIB-06.00 WIB," tulis poin 9 bagian kedua aturan tersebut.

Insiden macet selama 22 jam di Jambi terjadi pada Selasa (28/2) viral di media sosial. Kemacetan parah itu terjadi di jalan nasional di Tembesi, Batanghari, Jambi. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ini adalah padatnya truk angkutan batu bara di Jambi, yang mencapai 8.300 hingga 11.500 unit. Truk-truk ini melewati jalan nasional di Jambi karena belum ada jalur khusus.

Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kemacetan ini juga terjadi imbas kondisi sekitar jalan yang memburuk selepas hujan lebat.

Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan personel untuk mengatasi kemacetan sejak malam hari. Polres Batanghari juga berjaga di mulut tambang agar tidak ada truk angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional.

Imbas kemacetan ini, terdapat pasien yang meninggal dunia di dalam ambulans. Pada akhirnya, operasi truk angkutan batu bara dihentikan sementara.

Penghentian operasional angkutan batu bara di Jambi diinisiasi Gubernur Jambi Al Haris, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurutnya, penghentian operasional tersebut merupakan langkah yang diambil selepas kemacetan horor di Jambi selama 22 jam lebih pada Selasa (28/2) dan Rabu (1/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Pedang Bintang Suci

ASDP Wajibkan Pemudik Beli Tiket Online Demi Berantas Calo******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan para pemudikuntuk membeli tiket kapalferry ASDP secara onlineuntuk Lebaran tahun ini demi menghindari pembelian tiket dari calo.

Tiket bisa dipesan onlinedi gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, agen BRILink dan lainnya. Sementara itu, pembayaran tiketnya dapat dilakukan melalui cara transfer antarbank,e-wallet, gerai retail, internet banking, dan lainnya.

"Saat ini sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Jadi, pengguna jasa dapat beli tiket via website atau aplikasi Ferizy," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin melalui keterangan resmi, Jumat (3/3).

ASDP telah membuka penjualan tiket ferry Lebaran 2023 sejak 60 hari sebelum Lebaran, mengingat waktu perjalanan libur yang semakin mendekat.

"Pemudik harus sudah mulai rencanakan jadwal berangkat, minimal H-1 sudah bertiket," ujarnya.

Shelvy juga mengingatkan agar para pemudik mengisi data diri untuk manifest dengan lengkap dan benar, serta jangan menggunakan data diri orang lain.

Lihat Juga : INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI

"Pastikan data penumpang dan kendaraan tercatat, supaya terlindungi asuransi penyeberangan," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan pemudik yang telah mengantongi tiket agar tidak terlambat dan melakukan check in2 jam sebelum keberangkatan kapal. Tiket akan hangus jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan.

"Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Bapanas Kaji Harga Patokan Gabah dan Beras Baru Jelang Panen Raya******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menggodok Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabahdan beras baru menjelang panen raya. HPP gabah kering panen (GKP) saat ini, yakni Rp4.200 per kg, dinilai sudah tak relevan lagi.

Pengkajian ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan perberasan nasional untuk menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan harga dalam menyerap gabah petani. Dari regulator, pengusaha hingga petani memberi masukan soal harga baru gabah dan beras.

"Kami analisis setiap opsi, terutama terkait impact-nya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dikutip dariAntara, Jumat (3/3).

Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan HPP berada di kisaran Rp4.800-Rp5.100 per kg dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp4.850-Rp5.000 per kg.

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp5.550 per kg dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp5.600 per kg.

Sementara itu, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp5.800 per kg dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp5.375 per kg, lalu Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp5.400 per kg.

Arief menjelaskan semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu, setelah dianalisis selanjutnya akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

Dalam penetapannya nanti, kata Arif, pemerintah mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya.

"Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Pasti akan ada pertimbangannya, misal apabila ditetapkan terlalu tinggi bagaimana dampaknya terhadap komoditas lain. Namun yang pasti, HPP GKP harga Rp4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Pelindo Siapkan Lahan Relokasi Depo Plumpang di Area Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan lokasi baru Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertaminadari Plumpang, Jakarta Utara yang terbakar.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengungkapkan perusahaan tengah mengerjakan pembangunan lanjutan pada Terminal NewPriok, di mana terdapat area yang diperuntukkan sebagai product terminal. Area tersebut dipertimbangkan sebagai lokasi baru depo Pertamina. Lahan itu akan siap pada 2024.

"Lokasi product terminalyang kami siapkan nantinya terletak tepat di waterfront, sehingga akan memudahkan bongkar muat minyak dan gas dari kapal ke terminal dan sebaliknya," jelas Ali dalam keterangan resmi, Selasa (7/3).

"Pada prinsipnya Pelindo siap mengikuti arahan Pemerintah dan terbuka terhadap opsi pemindahan ke pelabuhan. Untuk selanjutnya, kita akan menunggu pembicaraan lebih lanjut antara Pertamina dan Pelindo" pungkas Ali.

Pasca kebakaran TBBM Plumpang, Pelindo juga telah menurunkan tim tanggap darurat (emergency response team) untuk memenuhi kebutuhan awal warga yang terdampak peristiwa tersebut.

Selain membantu upaya evakuasi di hari pertama, tim tanggap darurat Pelindo Peduli juga mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, selimut, terpal dan berbagai kebutuhan warga terdampak yang saat ini berada di posko pengungsian.

Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar.

Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]