1001mimpi

One Piece: Pedang Cerah

Tito Minta Bapanas Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beraspremium.

Tito menilai relaksasi HET beras premium ini efektif dalam menurunkan harga.

"Relaksasi HET untuk beras sebaiknya diperpanjang, tadinya berlaku dari 8 Maret-23 Maret 2024, ternyata cukup efektif untuk menekan harga. Oleh karena itu, saya sarankan, sama seperti saran KSP dan Satgas Pangan Polri agar kebijakan ini diperpanjang," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito mengatakan dengan perpanjangan relaksasi HET beras premium tersebut bisa menekan harga di pasar, terutama di ritel modern.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pagi tadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Usai pertemuan dengan Kepala Negara, Arief menyebut kebijakan relaksasi HET menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen juga menjaga pasokan menjelang lebaran.

"Harga kan sekarang masih dalam posisi relaksasi ya, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 relaksasi sampai tanggal 23 [Maret] itu Rp14.900. Kenapa? ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik," ucap Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Relaksasi ini membuat harga beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan naik menjadi Rp14.900 per kg. Sebelumnya, HET di zona ini dipatok Rp13.900 per kg.

Sedangkan untuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan HET beras premium naik dari Rp14.400 per kg menjadi Rp15.400 per kg.

Lalu, HET beras premium di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan naik ke Rp15.400 per kg dari Rp14.400 per kg. Sementara itu, penyesuaian HET beras premium di Maluku dan Papua dari Rp14.800 per kg menjadi Rp15.800 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Kemenhub Ungkap Strategi Cegah 'Adu Banteng' Kereta Saat Mudik******

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait mitigasi kecelakaan kereta api selama musim mudik lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal berharap penerbitan SOP ini dapat mencegah potensi kecelakaan kereta selama mudik tahun ini. Risal menekankan langkah ini diambil demi memastikan keselamatan penumpang kereta.

"Terkait kondisi seperti terjadi kemarin (di Bandung) peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu bagaimana prosedur KA pada saat akan melewati stasiun-stasiun yang berbeda pola pelayanannya," jelas Risal dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Di lain sisi, pihaknya terus melakukan ramp check sarana dan prasarana KA yang akan dinas selama masa mudik lebaran2024. Risal mengatakan proses ramp check sarana sudah mencapai 66,7 persen dan akan berlanjut hingga 22 Maret2024.

Kemenhub juga terus melakukan pengecekan dalam urusan standar pelayanan minimum (SPM), termasuk prasarana KA. Langkah-langkah ini, menurut dia, demi memastikan kesiapan operasi selama masa angkutan lebaran.

"Pada prinsipnya, apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut," kata Risal.

Berdasarkan data DJKA, ada 3,4 juta orang yang akan memadati KA jarak jauh pada puncak mudik alias H-4 lebaran. Sedangkan 4,7 juta penumpang lainnya akan berjubel saat puncak arus balik atau H+3.

Kemenhub mencatat ada 33,72 juta orang yang berminat menggunakan moda kereta api selama periode H-7 hingga H+7 lebaran 2024 atau 3 April-18 April 2024.

Risal mengatakan kapasitas angkut KA antar kota sudah ditambah 3,31 juta kursi selama lebaran ini. Namun, masih ada potensi 30,41 juta calon penumpang KA yang belum bisa terangkut menggunakan moda transportasi ini.

Terlepas dari tingginya animo pemudik menggunakan kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung Januari lalu. Insiden ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

kaisar naga merah

Kemendagri Beri Peringatan Pj Kepala Daerah Karena Abai Harga Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.

"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.

Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.

"Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," jelas Tomsi.

"Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.

Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.

Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Nias Barat
5. Kabupaten Rokan Hilir
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Kabupaten Situbondo
8. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabupaten Kupang
11. Kabupaten Timor Tengah Utara
12. Kabupaten Belu
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Tengah
15. Kabupaten Malaka
16. Kabupaten Sekadau
17. Kabupaten Barito Utara
18. Kabupaten Berau
19. Kabupaten Bulungan
20. Kabupaten Nunukan
21. Kabupaten Morowali Utara
22. Kabupaten Maluku Barat Daya
23. Kabupaten Buru Selatan
24. Kota Tual
25. Kabupaten Halmahera Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Sula
27. Kabupaten Halmahera Timur
28. Kabupaten Merauke
29. Kabupaten Nabire
30. Kabupaten Kepulauan Yapen
31. Kabupaten Biak Numfor
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pegunungan Bintang
34. Kabupaten Yahukimo
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Boven Digoel
37. Kabupaten Mappi
38. Kabupaten Asmat
39. Kabupaten Mamberamo Raya
40. Kabupaten Mamberamo Tengah
41. Kabupaten Yalimo
42. Kabupaten Lanny Jaya
43. Kabupaten Nduga
44. Kabupaten Deiyai
45. Kabupaten Manokwari
46. Kabupaten Fakfak
47. Kabupaten Sorong Selatan
48. Kabupaten Raja Ampat
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Kaimana
51. Kabupaten Manokwari Selatan
52. Kabupaten Pegunungan Arfak
53. Kota Sorong

pilihan super

UNM dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi******

Inovasi di dalam sistem pendidikan sangat diperlukan untuk mengikuti kebutuhan zaman sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan saat ini adalah pemanfaatan teknologi.

Sadar akan hal tersebut, Universitas Negeri Makassar (UNM) berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbasis teknologi.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPeran Pemimpin Inovatif di Pucuk PDAM Makassar

Inovasi tersebut menunjukkan keseriusan UNM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa di masa depan yang membutuhkan keterampilan teknologi.

Berkat penerapan pembelajaran berbasis teknologi tersebut, UNM berhasil meraih Juara Terbaik Pertama Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) di ajang Anugerah Diktiristek Tahun 2022 pada kategori Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada subkategori Perguruan Tinggi dengan Kontribusi Mata Kuliah Terbanyak Tahun 2022.

Selain UNM, sebanyak 4 perguruan tinggi lain yang meraih SPADA yaitu Universitas Tanjungpura, Universitas Dinamika Suara, Universitas Janadbadra, dan Universitas Sebelas Maret.

Rektor UNM Prof. Husain Syam menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang berhasil ditorehkan kampusnya.

"Kita tentu harus merasa bangga karena banyak sekali prestasi yang diraih oleh UNM, dari segi kontribusi positif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul serta memajukan perguruan tinggi lewat mata kuliah di semua jenjang," katanya.

Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 50 perguruan tinggi, mitra kerja sama, usaha dan industri, serta media dan jurnalis untuk berbagai kategori.

Yaitu, Anugerah Prioritas Nasional, kategori Anugerah Mitra Pendukung MBKM, kategori Anugerah Apresiasi Kepada Juri Anugerah Humas dan Anugerah Kerja Sama, kategori Anugerah Sumber Daya, kategori Anugerah Kelembagaan.

Kemudian, kategori Anugerah Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kategori Anugerah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, kategori Anugerah Humas, kategori Anugerah Kerja Sama, dan kategori Anugerah Media dan Jurnalis.

Tentang UNM

Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi salah satu kandidat yang dinominasikan dalam ajang CNN Indonesia Awards. Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di Kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

UNM adalah perguruan tinggi negeri di Makassar yang berdiri pada 1 Agustus 1961. Selain di Kota Makassar, UNM memiliki kampus lain di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum berganti nama menjadi UNM, semula kampus ini dikenal sebagai IKIP Ujung Pandang. Kemudian perubahan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.

Saat ini, UNM secara institusi berakreditasi Unggul BAN-PT dan berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).