cara pinjam uang ke bank mandiri

menjadi seekor anjing

Jusuf Hamka Nempel Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Bahas Utang Rp800 M?******

Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka hadir langsung saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pria yang akrab disapa Babah Alun itu berdiri bersama jajaran pembantu Jokowi, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Pada hari ini Jalan Tol Cisumdawu sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Dengan mengucapbismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cisumdawu," kata Jokowi, Selasa (11/7).

Selain Jusuf Hamka dan tiga menteri Jokowi, ada juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam peresmian tersebut.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka mengatakan sama sekali tidak membahas soal utang pemerintah Rp800 miliar saat mendampingi Jokowi. Kehadirannya di tempat tersebut murni sebagai bagian dari proyek tol Cisumdawu.

"Gak berani mention (utang negara Rp800 miliar). Belum sempat (bicara soal utang Rp800 miliar dengan Pak Jokowi)," katanya kepada CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Terlepas dari itu, perusahaan pimpinan Jusuf Hamka punya andil besar dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Dari keenam seksi, PT CKJT mengerjakan Seksi 3 hingga 6.

Bahkan, Jusuf sempat cerita bahwa dirinya sama sekali tak memakai duit pinjaman bank untuk menggarap Tol Cisumdawu itu.

"Itu (Cisumdawu) enggak pakai duit bank, enggak pakai duit negara. Karena banyak orang nyinyir bahwa kita pakai uang negara, uang bank sama dengan uang negara kepada pemerintah. Akhirnya saya bilang, 'Enggak, saya enggak mau pakai uang ini (pinjaman bank)'. Sekarang sudah habis Rp12,5 triliun," ucapnya di Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Selasa (11/4).

Jusuf sebelumnya sempat bercerita bahwa utang negara Rp800 miliar kepadanya bermula dari deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Roatex Indonesia, Penyedia Sistem Bayar Tol Tanpa Setop PHK Karyawan******

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) diklaim melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir separuh karyawannya pada Selasa (11/7).

Kuasa Hukum Forum Karyawan Roatex Adi Sugiharto menyebut PHK ini dilakukan oleh direksi baru yang dipimpin tenaga kerja asing (TKA) bernama Attila Keszeg. Padahal, Adi menyebut bos anyar Roatex itu baru punya kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di Indonesia per 14 Juni 2023.

Ia menegaskan direksi baru Roatex Indonesia tidak kompeten karena PHK yang dilakukan tak berdasarkan tolok ukur pasti. Bahkan, Adi mengklaim karyawan dipaksa menandatangani kesepakatan PHK dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi organisasi.

Adi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus ini. Ia menyebut karyawan yang dipecat mayoritas ikut merintis proyek multi lane free flow (MLFF) alias tol tanpa sentuh. Bahkan, mereka menempati posisi penting di Departemen IT dan AI, Sentral Sistem, Penegakan Hukum MLFF, serta Legal.

Menurutnya, PHK ini bertentangan dengan sikap direksi baru Roatex yang sesumbar dan menjanjikan sistem tol tanpa sentuh bakal segera diimplementasikan di Indonesia.

"Ini kan aneh. Mau proyek ini (MLFF) cepat jalan, tapi karyawan yang paham proyeknya malah dipecat. Mereka juga bilang untuk efisiensi, tapi setelah pemecatan mau rekrut lebih banyak karyawan. Enggak nyambung," tegas Adi.

"Harusnya kan ada penilaian kerja, lalu kalau karyawan enggakperformada surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan seterusnya. Gak bisa langsung pecat," sambungnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Direktur Utama Roatex Indonesia Attila Keszeg mengakui perusahaan telah melakukan langkah restrukturisasi.

Attila memaparkan restrukturisasi dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia

profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila.

Ia juga memastikan langkah tersebut dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT.

Attila lebih lanjut menjelaskan perusahaan sendiri mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis

"Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," terang Attila.

"Untuk itu kami juga menggunakan perusahaan rekrutmen profesional (head hunter) untuk memastikan kami mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tepat untuk mendukung fase operasional yang sangat penting ini," ujar Attila.

"Secara keseluruhan restrukturisasi akan dilakukan selama 6 bulan secara gradual termasuk proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan yang akan meningkat seiring dengan berjalannya fase operasional ini," kata Attila menambahkan.

Sementara kuasa hukum Roatex Indonesia Mochamad Sutami Attamimi menjelaskan salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan.

"Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujar Sutami.

Sutami menambahkan, "Sekalipun terjadi pengurangan, di saat yang bersamaan juga akan lakukan perekrutan untuk mengisi sejumlah posisi di tubuh PT RITS," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan ini, Roatex Indonesia tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan, sambungnya, juga akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan, klaim Sutami, perusahaan menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan.

"Bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, PT RITS juga membantu mencari solusi agar mereka dapat bekerja di tempat lain dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter) sehingga mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersuara keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Suara keras ia berikan setelah lembaga tersebut menyarankan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakannya dalam membatasi ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Bahlil mengatakan pemikiran yang digunakan IMF dalam meminta Jokowi menghentikan kebijakan itu ngawur. Ia juga menganggap permintaan IMF itu telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi.  Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.

IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU