bonus slot 100

Dari ksatria menjadi raja

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Jokowi Tunjuk Mendagri Tito Karnavian Jadi Plt Menko Polhukam Ganti Mahfud Md******

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Pedang Tanpa Jiwa

Profil Capres Anies Baswedan, Cucu Pahlawan yang Tawarkan Perubahan******

Di masa SMAnya itu juga, Anies kali pertama menjajal program pertukaran pelajar ke luar negeri selama setahun di Amerika Serikat. Beres dari Negeri Paman Sam, dirinya langsung mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1989.

Selepas menempuh pendidikan Sarjana selama enam tahun, dia kemudian menjadi dosen di almamaternya. Beberapa tahun berselang, Anies kembali melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat sebagai magister di Marryland University pada 1996. Tiga tahun yakni 1999 dia menempuh pendidikan doktoral di Northern Illinois University.

Profil Capres Anies Baswedan

Pada masa mudanya, Anies dikenal sebagai sosok yang aktif, pandai, dan mudah bergaul. Capres 2024 itu juga tercatat memiliki profil di berbagai organisasi. Kecintaannya berorganisasi dikembangkan ketika SMP.
Setelah menginjak SMA Anies telah menunjukkan kecakapan layaknya seorang pemimpin.

Dirinya yang kala itu masih berusia 16 tahun sudah memikul mandat menjadi Ketua bagi OSIS se-Indonesia pada 1985. Tak hanya itu, sesaat setelah lulus SMA, dia langsung terjun menjadi jurnalis Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Yogyakarta.

Kepiawaiannya berdialog pun ditunjukkannya dengan mewawancarai sejumlah tokoh penting di Indonesia, salah satunya Ibu Tien Soeharto.

Sembari aktif sebagai jurnalis, pria yang kini kerap disapa Abah itu juga pernah menjadi aktivis demonstrasi yang menolak rencana sistem Sumber Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) atau judi lotre.

Sebelum mencatatkan profil seperti sekarang ini, capres Anies Baswedan pernah menjabat sebagai peneliti dan koordinator di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM setelah lulus kuliah. Dirinya juga pernah menjadi Direktur Riset di The Indonesian Institute.

Suami dari Fery Farhati itu juga tercatat sebagai rektor termuda saat memimpin Universitas Paramadina di Jakarta. Sebelum menjadi kanidat capres, dia lebih dulu ditunjuk sebagai moderator pada Debat Calon Presiden 2009.

Pria yang kini kerap live Tiktok itu juga pernah menjadi Juru Bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun 2014 lalu.

Anies pun tercatat pernah Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintahan Joko Widodo meskipun tidak bertahan lama. Terkena reshufflesaat menjadi menteri tidak membuat Anies patah arang.

Justru setelahnya, ia bersama Sandiaga Uno justru berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jabatannya sebagai Gubernur pun turut diembannya selama lima tahun dengan baik.

Anies Baswedan kini mungkin sudah tak memiliki jabatan, meski begitu jabatan-jabatannya di masa lalu turut ia tutup dengan sejumlah prestasi seperti berikut:

1. Saat Menjadi Menteri Pendidikan

• Mengesahkan kurikulum 2013 (K13)
• Menghapus Masa Orientasi Sekolah guna menghilangkan aksi bullying
• Menghadirkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
• Membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2.Ketika Menjadi Gubernur DKI Jakarta

• Membuat sumur resapan sebagai solusi mengatasi banjir di Jakarta
• Membangun stadion berstandar FIFA (Jakarta International Stadium)
• Membuat aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai saran penyebaran informasi
• Membuat kartu transportasi ramah rupiah yakni Jaklingko

Di balik wajahnya yang murah senyum, sosok capres Anies Baswedan yang dijuluki el chef itu ternyata menyimpan sejumlah kisah dan prestasi membanggakan. Hal inilah yang menjadi modal baginya dalam mengikuti pertarungan politik menuju pesta demokrasi mendatang. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Sistem aliansi terkuat

Beda Sikap Soal Menteri Jadi Timses di Zaman Jokowi & SBY******

Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.

Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.

Era SBY

Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.

“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.

“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.

Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Berani, 2017

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).