jinga888

asiktogelku 511Jutaan kata 998437Orang-orang telah membaca serialisasi

《jinga888》

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya.

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tradisi Bau Nyale di Mandalika diputuskan 29 Februari******

Keputusan ini diambil berdasarkan hati nurani untuk kebersamaan masyarakat Sasak

Praya, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan waktu penyelenggaraan festival Bau Nyale (menangkap cacing laut) di Pantai Seger, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, diputuskan berlangsung pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024.

"Hari Bau Nyale jatuh pada 29 Februari dan 1 Maret 2024. Ini hasil Sangkep Warige (penentuan waktu Bau Nyale)," kata budayawan Lombok Tengah Lalu Agus Faturahman saat acara Sangkep Warige di Desa Wisata Ende, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Minggu.

Ia mengatakan sebelum sidang besar itu, telah dilakukan sidang kecil yang dihadirkan pemangku adat dari delapan penjuru mata angin, tokoh agama, dan tokoh pemuda atau perwakilan masing-masing wilayah.

"Sidang kecil itu untuk menghimpun pendapat para tokoh. Keputusan ini diambil berdasarkan hati nurani untuk kebersamaan masyarakat Sasak," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan Sangkep Warige Bau Nyale telah dilaksanakan dan diputuskan pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan sasak yang bertepatan dengan 29 Februari dan 1 Maret 2024.

"Hasil Sangkep Warige menjadi dasar pemerintah daerah melanjutkan kegiatan penyambutan Bau Nyale 2024," katanya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku adat dan tokoh agama maupun tokoh pemuda yang telah melaksanakan Sangkep Warige tersebut berdasarkan hasil kajian tanda-tanda alam, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam waktu penentuan puncak Bau Nyale.

"Allhamdulillah hasilnya telah diputuskan. Pemerintah daerah tetap mendukung keputusan tersebut," katanya.

Hal itu akan menjadi dasar program yang akan dilaksanakan dalam rangka ajang Bau Nyale 2024. Bau Nyale ini diharapkan bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pariwisata di Lombok Tengah.

"Program kegiatan Bau Nyale akan disesuaikan, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan air laut yang menjadi tempat lokasi Bau Nyale, sehingga nyale tetap keluar pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak.

"Kelestarian lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga bersama untuk kelestarian lingkungan," katanya.

Dalam tradisi Bau Nyale itu, ribuan warga dari berbagai daerah turun langsung ke laut untuk memburu cacing laut yang dipercaya merupakan jelmaan Putri Mandalika, karena memiliki jiwa yang bersih dan rela berkorban untuk kesejahteraan masyarakat.

Sang Putri Mandalika memilih terjun ke laut tempat di Pantai Seger, ketika para raja ingin menjadikannya sebagai istri. Namun, ia tidak bisa memilih salah satu dari raja-raja tersebut.

Untuk mencegah pertumpahan darah, Sang Putri terjun ke laut dan ia akan kembali dalam bentuk cacing laut pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak.

Tradisi Bau Nyale diselenggarakan sekitar bulan Februari untuk nyale awal dan Maret untuk nyale akhir di Pantai Seger atau disepanjang pantai selatan Lombok Tengah.

Baca juga: Ritual Sangkep Warige Bau Nyale digelar 14 Januari 2024
Baca juga: Bau Nyale, festival legendaris dari Lombok
Baca juga: Ribuan wisatawan ikut berburu di puncak Festival Bau Nyale Mandalika

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：nuansa slot77、pinjam bank bca、slot338

Terkait：petir388、thailand slot gacor、cara pinjam uang di tokopedia tanpa jaminan、situs slot resmi、buku tafsir mimpi 2d bergambar、pengluaran、situs slot paling mudah menang、onebet303、slot judi terbaru、gbo777

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：judi slot gacor（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

cara dapat saldo paypal tercepat

belanja4d

osakatogel

hokislot369 situs slot terpercaya deposit pulsa %26 qris

303slot

bonus 100 to rendah

pola gacor hari ini bonanza

lenovo4d

raja95

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Kotak peralatan dewa super

hb88slot

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan dan Kegelapan

beat slot

Antisipasi erupsi Marapi, Korem 032/Wb siapkan tiga titik evakuasi******

Kami siapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat yang berada di zona merah radius 4,5 kilometer dari puncak Marapi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi

Lubuk Basung, Sumbar (ANTARA) - Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl menyiapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi Gunung Marapi yang statusnya telah dinaikkan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) sejak 9 Januari 2024.

"Kami siapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat yang berada di zona merah radius 4,5 kilometer dari puncak Marapi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi," katanya di Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam, Rabu.

Ia menyebut tiga titik evakuasi itu masing-masing di Nagari (Desa) Padang Laweh, Sungai Pua, dan Ampek Angkek yang memiliki jarak cukup jauh dan relatif aman.

Selain itu pihaknya juga menyediakan lokasi penampungan di dua nagari, yakni Nagari Sungai Pua dan Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Agam. Lokasi penampungan ini dengan memanfaatkan sekolah-sekolah.

"Kami juga mendirikan posko lapangan yakni di Sungai Pua dan Batang Lasi. Di posko ini ditempatkan personel dengan melibatkan semua unsur," katanya.

Baca juga: Danrem perintahkan tiga Dandim siapkan antisipasi erupsi Marapi

Ia memperkirakan ancaman letusan Gunung Marapi akan berdampak terhadap 12 ribu warga di enam nagari di sekitar gunung tersebut. Warga terdekat berada dengan jarak 4,1 kilometer di Limo Kampuang dan 4,3 kilometer di Bukit Batabuah.

"Bencana yang perlu diantisipasi dari letusan Gunung Marapi adalah lontaran lava pijar juga banjir lahar dingin. Dari kontur pegunungannya, ada cekungan di dua titik, yakni di Limo Kampuang dan Bukit Batapua yang berpotensi memicu banjir lahar dingin," ujarnya. .

Selain di Agam, lahar dingin juga berpotensi melanda sejumlah daerah di Tanah Datar mengikuti jalur cekungan membentuk sungai.

Sementara itu Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Marapi, Kristianto mengatakan sebagai tindakan antisipasi masyarakat diharapkan tidak berada pada radius 4,5 kilometer dari kawah karena diperkirakan material vulkanik berukuran batu dan kerikil bisa mencapai radius tersebut.

Selain itu, jika terjadi erupsi mengakibatkan hujan abu, sehingga masyarakat harus melindungi pernafasan dengan masker agar tidak terpapar ISPA serta melindungi mata dan kulit.

"Penting juga untuk melindungi sumber air bersih," katanya.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengantisipasi dampak bencana jika erupsi merapi terjadi.

Baca juga: 100 orang warga Bukit Batabuah Agam berada di zona merah Marapi
Baca juga: Pemkab Agam bersama TNI-Polri & PVMBG rapat darurat Gunung Marapi

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

slot 88 rtp

Gus Kikin tak ingin NU terpecah******

Jombang (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang juga Pj Ketua PWNU Jatim K.H. Abdul Hakim Mahfudz menegaskan tidak ingin NU terpecah apalagi di masa Pemilu 2024 ini.

"Kalau untuk kepentingan NU, insya Allah nanti bersatu. Kalau ada orang yang terbelah itu karena ada kepentingannya. Saya tidak bayak kepentingan. Kami bersama-sama memikirkan kepentingan NU, organisasi ini berjalan baik, memberi manfaat," katanya di Jombang, Jumat.

Gus Kikin, sapaan akrabnya juga menegaskan tidak pernah memberikan statemen dukungan untuk pasangan calon presiden yang bertarung dalam Pemilu 2024 ini. Namun, saat ada tamu dari tim maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir, ia tetap menerimanya.

"Saya tidak pernah memberikan dukungan ke siapa. Semuanya datang ke sini dan saya harus menghormati tamu," katanya.

Dia juga berharap seluruh jajaran untuk menjaga NU. Selain itu, diharapkan seluruh pihak terutama di akar rumput untuk menjaga persatuan bangsa.

"Kalau NU memang memikirkan umatnya. NU kami jadikan wadah untuk membangun kebersamaan, ukuwah,dan persatuan. Itu yang penting," kata dia.

Gus Kikin juga menegaskan memutuskan untuk menerima mandat dari PBNU menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan K.H. Marzuki Mustamar.

Ia mengaku menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan dalam rapat PBNU tersebut.

Untuk saat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU Jatim termasuk beberapa program yang sudah dijalankan dan melanjutkannya. Selain itu, berbagai inovasi yang sudah dibuat juga direalisasikan.

Sebelumnya, PBNU memutuskan untuk mencopot jabatan K.H. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim. PBNU beralasan ada masalah internal sehingga PBNU memutuskan untuk mencopot jabatannya.

Namun, K.H. Marzuki Mustamar mengakui memang menerima SP3 dari PBNU, antara lain soal menentang perintah PBNU. Ia pun tak memahami menentang seperti apa.

Kemudian, soal acara NU Award 2023 yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. SP diberikan, pada acara yang digelar Maret 2023 tersebut. Namun, ia juga mengaku tak paham kesalahannya.

Ada juga soal Konfercab PCNU Jombang yang sudah berjalan, yang secara tiba-tiba PBNU mengirimkan surat yang mengakui pemilihansyuriah,tapi tidak mengakui tanfidziyah.

Namun, ia mengaku legowo dengan keputusan tersebut. Ia menerimanya sebagai takdir sehingga harus mematuhi keputusan organisasi.

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

garuda138 slot

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.

Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

gading4d

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

slot bonus deposit awal

Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari ditunjuk nakhodai NU Jatim******

beliau saat ini juga pengasuh Pesantren Tebuireng

Jakarta (ANTARA) - Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU) menetapkan cucu Pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari yakni Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai nakhoda baru PWNU Jawa Timur. "Alhamdulillah rapat gabungan siang tadi bulat menetapkan Gus Kikin menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan KH Marzuki Mustamar," kata Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Gus Kikin akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur yang rencananya akan digelar pada Maret 2024 mendatang. KH Marzuki Mustamar sendiri sebenarnya telah habis masa jabatannya pada September 2023 yang kemudian mendapatkan SK perpanjangan sementara. Rapat gabungan yang dipimpin langsung Rais Aam Miftachul Ahyar juga dihadiri Ketua Umum Yahya Cholil Staquf serta jajaran Syuriah dan Tanfidziyah ini bulat menerima pemberhentian KH Marzuki dan pengangkatan Gus Kikin. "Terkait alasan pemberhentian KH Marzuki sekali lagi saya tegaskan ini masalah internal dan telah dianggap memenuhi syarat untuk pemberhentian. Jangan paksa kami membuka alasannya ke publik," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Ketua PWNU Jatim sarat politis jelang Pilpres
Baca juga: KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU Pemberhentian KH Marzuki juga merupakan usulan dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang ditandatangani langsung oleh KH Anwar Mansyur. Menurut dia, Ketua PWNU yang diberhentikan sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di Jawa Timur, KH Ali Maskan Moesa juga pernah diberhentikan dari jabatan Ketua PWNU. Namun saat itu, KH Ali Maskan menerima dan bahkan hingga saat ini masih aktif di jajaran Syuriyah PWNU Jawa Timur. Gus Ipul juga mengatakan Gus Kikin ditunjuk dengan beberapa alasan. Pertama, berpengalaman bahkan saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU. "Apalagi beliau saat ini juga pengasuh pesantren Tebuireng dan juga cucu Hadratussyaikh, Insyaallah akan mampu menjalankan kepemimpinan organisasi dalam masa transisi ini," kata dia.

Baca juga: Ketua PWNU Jatim diberhentikan karena masalah internal
Baca juga: PBNU ungkap alasan pemberhentian Ketua PWNU Jatim

《jinga888》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，paito romaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jinga888》bab terbaru。