angka jitu kelinci

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Mendag Zulhas Yakinkan Investor AS untuk Berinvestasi di IKN******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor Amerika Serikat (AS) dalam forum bisnis Indonesia-AS yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu.

"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak," kata Zulhas dikutip Kamis (30/11).

Zulhas mengatakan, IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat menjadi super hub karena akan dilengkapi dengan kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.

Dengan kondisi tersebut, Zulhas meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan ini, Zulhas menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini dan berharap semakin banyak kerja sama Indonesia-AS yang akan terjalin.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden yang telah berkomitmen meningkatkan status kerja sama kedua negara dari Strategic Partnership ke Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

"Kementerian Perdagangan juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait, dalam menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif," kata Zulhas.

Adapun forum bisnis tersebut diinisiasi oleh Urbahn Architecs, firma arsitektur bergengsi yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan desain master (grand design) untuk fasilitas publik bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Sementara itu, Director of ASEAN Business Development Urbahn Architects, Rafi Haikal mengaku sangat antusias bisa membantu serta memfasilitasi Kemendag dan OIKN bertemu para investor di AS.

Arsitek muda Indonesia yang sedang meniti karir di New York ini menyebut Urbahn Architects siap membantu pembangunan dan perkembangan IKN sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia.

"Urbahn Architects menyatakan kesiapannya dalam menjembatani desainer, pengembang, dan calon investor ke IKN. Keterlibatan Urbahn Architects dalam pembangunan IKN bertujuan untuk mengintegrasikan standar desain dan pembangunan dengan kualitas arsitektur setingkat New York untuk ibu kota baru Indonesia," kata Haikal.

Lebih lanjut, alumnus Pratt Institute di Brooklyn, New York, ini menjelaskan bahwa Urbahn Architects juga telah mengkurasi 100 peserta untuk hadir di dalam Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-AS. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menjembatani pasar arsitek dengan pengembang dari Indonesia dan AS.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.

Pedang Teratai Hijau

Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga sejumlah bahan pokok masih mahal saat ini, di antaranya beras, cabai, dan gula.

Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11).

"(Harga) beras memang belum turun, tapi ada pilihan kalau kalau masyarakat keberatan dengan harga beras premium, bisa membeli beras Bulog yang harganya Rp11 ribu per kg. Jadi ada pilihan," kata Zulkifli.

Ia menyebut harga cabai di Jakarta dibanderol Rp90 ribu per kg. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, hanya Rp70 ribu per kg.

Untuk mengatasi kenaikan harga, Zulkifli mengimbau pemerintah daerah (pemda) bisa mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai ongkos produksi.

Tak hanya beras dan cabai, harga gula juga masih mahal. Zulkifli menyebut itu terjadi lantaran pasokan gula masih berasal dari impor.

"Ya kalau semua impor maka ada kenaikan," katanya.

Sementara itu, harga bahan pokok lainnya, kata Zulkifli, masih stabil. Telur dibanderol Rp26 ribu per kg, daging ayam Rp33 ribu per kg, bawang putih Rp32 ribu per kg, dan bawang merah Rp26 ribu per kg.

Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Zulkifli mengatakan akan terus mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar.

"Ini Nataru penting ya karena menjamin kesediaan bahan pokok. Harga terjangkau itu yang utama bagi kita agar Nataru bisa berlangsung dengan baik, masyarakat bisa mendapat bahan pokok tersedia banyak dan harganya terjangkau," imbuh Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

badai setan

Cegah Salah Sasaran, Apindo Akan Rilis Data Produk Terafiliasi Israel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.

Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.

"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).

Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.

Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta  menyangkal Unilever terkait dengan Israel. 

Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.

Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.

"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.

Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.

Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.

"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.

Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Tuanku sangat galak

Zulhas Sebut Pemerintah Saat Ini Tak Boikot Produk Pro Israel******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah Indonesia tak akan melakukan aksi boikotapapun terhadap produk yang dianggap pro Israel sebagai buntut atas agresi yang dilakukan negara itu terhadap Palestina.

Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons dari Komisi VI DPR RI yang meminta Zulhas menjabarkan produk-produk apa saja yang diboikot oleh masyarakat di Tanah Air.

Zulhas menjelaskan hingga saat ini pemerintah tak ikut melakukan boikot. Adapun soal gerakan boikot dari masyarakat, Zulhas menilai itu adalah hak warga.

Zulhas menilai siapa saja yang sudah mengikuti aturan, maka mereka boleh berjualan di Indonesia.

"Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu, kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan saja," katanya.

Gerakan boikot pada produk-produk yang diduga pro Israel tengah menggema di dunia maya buntut agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Palestina selama sebulan belakangan ini. Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk tidak membeli produk yang disinyalir mendukung atau memberikan pendanaan pada Israel.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel penting untuk mendapatkan perhatian politik secara luas, namun upaya tersebut belum cukup.

"Gerakan boikot cukup penting untuk dapatkan perhatian politik dan saya kira sekarang juga sudah, tapi ini tak cukup," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11) lalu.

Gus Yahya mengatakan saat ini tak cuma muncul gerakan boikot produk terafiliasi Israel saja, tetapi juga gerakan memboikot produk yang pro terhadap Palestina.

Ia mencontohkan media sosial X kini telah diboikot oleh perusahaan yang pro terhadap Israel lantaran kerap menayangkan video dari jalur Gaza.

"Seperti Disney, Sony Pictures boikot X. Karena X tayangkan posting-posting dari Gaza. Dan mereka boikot X dan cabut iklan dari X, mereka melakukan boikot," katanya.

[Gambas:Video CNN]

"Nah, ini artinya resiprokal, saling boikot," tambah Gus Yahya.

Melihat persoalan itu, Gus Yahya mengimbau harus memikirkan jalan keluar yang masuk akal dan memungkinkan untuk membantu Palestina.

"Bukan cuma sekadar harapan, tapi betul-betul yang work-able yang bisa dilakukan jalan keluarnya. Sebelum semua itu. Ini harus dihentikan segera. Serangan harus dihentikan segera," katanya.