agen 633 slot

Qihua Yushu

Kejutan Jelang Lebaran, Transmart Full Day Sale Hadir 6******

Menjelang Lebaran, Transmart kasih kejutan untuk pelanggan setianya dengan memberikan diskon gede-gedean di gelaran bertajuk Transmart Full Day Sale.

Belanja makin puas karena pesta diskon ini akan digelar selama dua hari pada Sabtu (6/4) dan Minggu (7/4) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Lihat Juga : Serbu Transmart Hari Ini, Diskon Gede-gedean Sampai Jam Tutup Toko

Dapatkan juga diskon tambahan sebesar 20 persen yang bisa didapatkan hanya dengan melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Jika Anda belum terdaftar, tidak usah khawatir. Cukup kunjungi boothpembukaan kartu instan di gerai Transmart.

Untuk yang belum memiliki Allo Prime, proses pengaturannya mudah dan praktis, loh! Hanya dengan beberapa klik di aplikasi Allo Bank yang dapat diunduh dari PlayStore atau AppStore, kamu bisa langsung menikmati lebih banyak diskon.

Promo ini berlangsung dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Jadi, jangan sampai lewatkan kesempatan ini.

Siap-siap ke gerai Transmart terdekat besok dan belanja sepuasnya dengan diskon besar-besaran Transmart Full Day Sale.

evolusi pasang surut

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.

Erha mengembara di dunia lain

Menhub Buka Peluang Revisi Aturan Tarif Pesawat Usai Lebaran******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimembuka peluang untuk merevisi aturan tarif batas atas (TBA) tiket pesawatusai Lebaran 2024.

Ia mengatakan TBA dihitung berdasarkan sejumlah faktor seperti harga avtur, leasing,dan biaya tenaga kerja.

"Kalau faktor-faktor ini turun ya (TBA) turun. Kalau faktor-faktor ini naik ya enggak bisa. Karena kita harus tahu harus ada perimbangan antara userdan mereka-mereka yang melakukan kegiatan ekonomi di situ. Ini harus realistis," katanya usai pelepasan tim mudik CNN Indonesia di Gedung Transmedia, Selasa (1/4).

"Kita memang akan evaluasi setelah Lebaran ini," imbuhnya.

Budi pun mengingatkan agar pihak maskapai mematuhi aturan TBA tiket pesawat yang saat ini berlaku. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Ia mengatakan sebelum periode Lebaran sudah ada maskapai yang dikenakan sanksi.

"Kita tetap konsisten para airlines seyogyanya mentaati tarif batas atas, kalau lebih ya kita sanksi," katanya.

Saat ini aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills (low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848 ribu
tarif batas bawah: Rp297 ribu

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1,167 juta
tarif batas bawah: Rp408 ribu

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1,396 ribu
tarif batas bawah: Rp489 ribu

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796 ribu
tarif batas bawah: Rp279 ribu

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1,476 juta
tarif batas bawah: Rp517 ribu

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1,799 juta
tarif batas bawah: Rp630 ribu

7. Jakarta-Makassar
tarif batas atas: Rp1,830 juta
tarif batas bawah: Rp641 ribu

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844 ribu
tarif batas bawah: Rp295 ribu

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4,621 juta
tarif batas bawah: Rp1,617 juta

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2,624 juta
tarif batas bawah: Rp918 ribu

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3,040 juta
tarif batas bawah: Rp1,064 juta

[Gambas:Video CNN]

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal Malaysiayang menggratiskan tol saat mudik lebaran 2024.

Basuki mengatakan pihaknya tak bisa asal perintah kepada operator tol untuk menggratiskan jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.

"Itu kan investasi (kebijakan tarif tol), investor. Saya pun enggak bisa memerintah," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Di lain sisi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan sebenarnya bisa saja pemerintah menggratiskan tarif tol, seperti di Malaysia. Namun, ada potensi kas negara akan 'boncos'.

"Misalnya, bisa enggak (tarif tol) digratiskan? Bisa. (Tapi) nanti pemerintah diklaim (operator minta ganti ke pemerintah), besar (biayanya)," ucap Hedy.

"Pasti akan ada klaim (dari operator) kalau diterapkan di kita (penggratisan jalan tol seperti di Malaysia). Bisa, tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim, karena itu kan instruksi dari kita," tegasnya.

Kementerian PUPR kemudian menegaskan ruas-ruas tol fungsional yang dibuka saat mudik tahun ini belum dipungut biaya. Dengan kata lain, tol fungsional tersebut masih gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Ini berlaku selama dua hari, yakni pada 8 April-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan penggratisan cuma berlaku untuk kendaraan golongan satu. Ini mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi.

Biaya yang harus ditanggung Negeri Jiran cukup besar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan kebijakan ini diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sempat bertanya kepada Menteri Basuki soal tarif tol tersebut. Ia menyampaikan warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Riau, cemburu dengan kebijakan di Malaysia.

"Pak Menteri (Basuki), bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol cukup besar, signifikan, khususnya Tol Pekanbaru-Dumai," kata Syahrul dalam raker.

"Mereka dapat pula (informasi) di Facebook, di media sosial, bahwasanya di Malaysia, katanya, tetangga mereka itu lebaran ini tolnya justru gratis. Maklum lah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia mereka perbandingkan," sambungnya.