safir88

ahli olahraga super

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Airlangga Ungkap Implementasi Kebijakan pada Transformasi Ekonomi******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi struktural lewat Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pemberian kemudahan berusaha.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema "The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia's Economic Transformation", Selasa (22/11).

Airlangga menjelaskan, salah satu wujud implementasi kebijakan yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi ditunjukkan dengan re-desain transformasi ekonomi, didukung akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Lebih lanjut, pemerintah juga turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor sebesar 35 persen. Program subtitusi impor itu dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadi pandemi, yakni alat kesehatan dan farmasi.

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," kata Airlangga.

Airlangga yakin, hal itu dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan, serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi itu termasuk pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, persiapan SDM industri terampil sesuai kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Bayangan Konoha

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]