raden4d 519Jutaan kata 27945Orang-orang telah membaca serialisasi
《qq303》
Aksi berakhir, akses di depan KPU RI kembali dibuka******
Kendaraan sudah bisa melewati Jalan Imam Bonjol pada pukul 17.55 WIB, baik ke arah Bundaran HI maupun ke arah Jalan HOS
Cokroaminoto.
Massa aksi, baik masa aksi pro ataupun kontra Pemilu 2024 juga mulai mengosongkan lokasi pada pukul 17.35 WIB.
Selain itu sejumlah petugas Kepolisian dan TNI beserta kendaraannya juga mulai meninggalkan lokasi pada pukul 17.50 WIB.
Baca juga: Aksi di depan KPU RI sebabkan kemacetan di Jalan HOS Cokroaminoto
Baca juga: Puluhan PKL manfaatkan aksi untuk berjualan di depan Gedung KPU RI
Sebelumnya, aksi yang diikuti oleh massa di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan di Jalan HOS Cokroaminoto.
Kemacetan terjadi hingga pukul 17.30 WIB. Kemacetan terjadi di Jalan HOS Cokroaminoto, mulai dari pertemuan dengan Jalan Imam Bonjol sampai pertemuan dengan Jalan Indramayu.
Adapun aksi tersebut dilakukan massa yang pro maupun kontra terhadap KPU RI. Massa aksi pro KPU berada di dalam pegar pembatas, sementara massa aksi yang kontra berada di luar pagar pembatas.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah******
Ia mengemukakan pentingnya pemberlakuan peraturan tentang hak-hak penerbit untuk memastikan perusahaan-perusahaan pers di Indonesia bisa tetap eksis dengan konten-konten berkualitas dan bisnis berkelanjutan.
"Saya mohon semuanya memaknai Publisher Rights menjadi langkah maju yang perlu dilanjutkan. Dengan langkah-langkah maju berikutnya saya mendorong perusahaan pers secara paralel untuk terus melakukan inovasi di berbagai lini untuk merespons peluang dan tantangan di masa mendatang yang progresif dan dinamis," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang rencananya disahkan pada Selasa (20/2) merupakan kebijakan afirmatif yang disiapkan pemerintah bagi industri.
Peraturan tersebut, ia melanjutkan, dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa.
Budi mengatakan bahwa regulasi itu ditujukan untuk mendukung perusahaan media massa menjaga eksistensi bisnis serta mengembangkannya.
Dia meminta pengelola perusahaan pers/media massa mempersiapkan diri dengan baik selama masa transisi menuju pemberlakuan penuh peraturan tentang hak-hak penerbit.
"Saya mohon perusahaan media ini dapat mengoptimalkan masa transisi enam bulan nanti untuk menyiapkan implementasinya, terutama komite dan proses bisnis di dalamnya. Saya rasa enam bulan bukan waktu lama, sehingga butuh kerja cepat dan tepat," demikian Budi Arie Setiadi.
Baca juga:
Rancangan Perpres "Publisher Rights" segera disahkan
Kemkominfo: Perpres "Publisher Rights" dukung jurnalisme berkualitas
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup******
kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuatSemarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa dua titik tanggul Sungai Wulan, Kabupaten Demak, yang jebol sudah ditutup dan tengah dilakukan upaya penguatan.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Label:mpo388、sport369、trik jp zeus
Terkait:hitamqq、situs judi bola online24jam terpercaya 2022、perbandingan bunga kredivo dan akulaku、untung138、slot gacor maxwin 4d、slot yang gacor、xyz 138 slot、samudra 123 slot、cara dapat monetize youtube、link slot alternatif
bab terbaru:situs gacor mudah jp(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Ini salah satu upaya untuk mengejar capaian target dan bukti lunas PBB menjadi syarat yang wajib dilampirkan.Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengeluarkan kebijakan yang menjadikan bukti lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai syarat pendaftaran sekolah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Eddyson menerangkan, kebijakan bukti lunas PBB akan dijadikan syarat mendaftar sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). "Ini salah satu upaya untuk mengejar capaian target dan bukti lunas PBB menjadi syarat yang wajib dilampirkan," kata dia saat dikonfirmasi di Bengkulu, Selasa. Baca juga: Pemkot Surabaya bebaskan retribusi PBB-PDAM untuk veteran pada HUT RI Kebijakan bukti lunas PBB tersebut juga diterapkan pada keperluan masyarakat lainnya agar target PAD di Kota Bengkulu tercapai. Untuk merealisasikan hal tersebut, Bapenda Kota Bengkulu bekerja sama dengan kantor kelurahan dan kecamatan setempat agar setiap warga yang mengurus administrasi kependudukan wajib melampirkan bukti lunas PBB. "Seperti membuat surat keterangan di tingkat kelurahan maka harus ada bukti lunas PBB. Jika belum, maka kami arahkan agar dibayar dulu sesuai dengan nilai yang sudah tertera di SPPT resmi," terang Eddyson. Selain itu, untuk pemasangan jaringan baru PLN juga akan menerapkan hal yang sama, agar kesadaran masyarakat untuk melunasi PBB di Kota Bengkulu meningkat. Dengan cara tersebut, realisasi capaian pajak setiap tahun di Kota Bengkulu meningkat dan bisa mengurangi nilai pajak terutang. "Masyarakat diimbau dapat melakukan pembayaran PBB tepat waktu. Uang pajak yang dibayarkan masyarakat ini akan digunakan kembali pemerintah untuk pembangunan," terangnya.
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
LONDON ➡️ ROUNDHOUSE 2/23 pic.twitter.com/aLpwZw8Ewn
— Justin Timberlake (@jtimberlake) February 16, 2024
Tickets are free but space is limited.https://t.co/fMzmZe4eNu
— Justin Timberlake (@jtimberlake) February 16, 2024
Penerjemah: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuatSemarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa dua titik tanggul Sungai Wulan, Kabupaten Demak, yang jebol sudah ditutup dan tengah dilakukan upaya penguatan.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kanJakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
《qq303》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,parisklupHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qq303》bab terbaru。