mpoxtra838

Lin Han Lin Yao

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

AP I Siapkan 34 Parkir Jet Pribadi Sambut Tamu VVIP Kaesang******

PT Angkasa Pura (Persero) I atau AP Iselaku pengelola Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, menyiapkan 34 parkir private jet (jet pribadi) untuk menyambut para tamu VVIP pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akhir pekan ini.

"Fasilitas yang sudah disiapkan untuk parkir pesawat, kita sudah mendesain kapasitas di bandara (Adi Soemarmo) Solo ini sekitar 34 pesawat jenis PJ atau private," terang General Manager PT AP I Bandara Adi Soemarmo Yani Ajat Hermawan seperti dikutip dari detik.com, Jumat (9/12).

Hingga kemarin, Kamis (8/12), sudah masuk 30 jet pribadi yang mendaftar untuk 11 Desember 2022 atau hari tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina. Namun, belum diketahui siapa saja mereka karena yang terdaftar baru nomor pesawatnya.

Ia mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang sudah masuk di AirNav. Sementara, melihat dari jadwalnya tidak ada yang menginap. Pesawat hanya beberapa jam parkir lalu kembali terbang.

"Misalnya ini landing (mendarat) jam 09.00, kembali 10.30 (WIB), jadi tidak bermalam," imbuhnya.

Apron parkir di Bandara Adi Soemarmo pun diperkirakan mencukupi untuk private jet ini. Jika nantinya kurang, maka akan disiapkan di bandara Semarang dan Jogja.

Lebih lanjut, terkait banyaknya tamu VVIP yang akan menghadiri tasyakuran putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yani mengatakan keamanan di bandara pun ditingkatkan.

Adapun pengamanan dilakukan dengan kolaborasi TNI AU, Polda Jawa Tengah, dan Polres Boyolali.

Meski begitu, ia menegaskan kedatangan para tamu VVIP itu tidak akan mengganggu penerbangan reguler.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Operasional KRL Malam Ini Berakhir Lebih Awal, Cek Jadwalnya!******

Jadwal operasional KRL malam ini, Jumat (9/12) mengalami penyesuaian dan akan berakhir lebih awal karena ada pengerjaan di Stasiun Manggarai.

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten (BTPWJB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, KAI Commuter, dan KAI DAOP 1 akan melaksanakan Switch Over (SO)-6 di Stasiun Manggarai.

"Sehubungan dengan adanya Pekerjaan Prasarana Swicth Over (SO)-6 di Stasiun Manggarai, maka dilakukan Penyesuaian Jadwal Commuterline 9 Desember 2022," tulis KAI Commuter di Twitter, dikutip Jumat (9/12).

Pihak KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna KRL untuk mengatur jam perjalanan dengan tepat serta mengecek kepadatan stasiun secara berkala.

Berikut Jadwal Kereta Terakhir di Stasiun Manggarai:
1. Jakarta Kota-Bogor (nomor KA 4416) pukul 22.03 WIB
2. Bogor-Jakarta Kota (nomor KA 4423A) pukul 20.35 WIB
3. Cikarang-Kampung Bandan-Cikarang (nomor KA 5563B/5564) pukul 20.44 WIB
4. Tambun-Kampung Bandan-Bekasi (nomor KA 6091 / 6092B) pukul 20.49 WIB
5. Bekasi-Jakarta Kota (nomor KA 6099) pukul 23.32 WIB
6. Cikarang-Kampung Bandan-Jakarta Kota (nomor KA 5125B/5129) pukul 21.37 WIB
7. Tanah Abang-Rangkasbitung (nomor KA 2166) pukul 22.30 WIB
8. Rangkasbitung-Serpong (nomor KA 2183) pukul 22.50 WIB
9. Rangkasbitung-Parungpanjang (nomor KA 2187) pukul 23.20 WIB
10. Duri-Tangerang (nomor KA 2362) pukul 22.15 WIB

[Gambas:Video CNN]

Hanya dihormati

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Daftar Upah di 8 Kabupaten******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bantenmenetapkan besaran UpahMinimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2023. Besaran upah baru itu berlaku 1 Januari 2023 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.

Kenaikan UMK pada delapan kabupaten dan kota di Banten berkisar 6,17 persen hingga 7,30 persen.

"UMK 2023 di Provinsi Banten berada pada rentang Rp2.944.665 untuk Kabupaten Lebak, hingga Rp4.657.222 untuk Kota Cilegon. Keputusan Gubernur Banten berlaku mulai 1 Januari 2023," tutur Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12).

Yakni, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran atau pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Banten.

"Penetapan besaran berdasarkan formulasi penghitungan upah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," terang dia.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dampak pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Sehingga, kebijakan penetapan UMK 2023 ditujukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Kita (Pj Gubernur Banten) juga memperhatikan surat rekomendasi bupati dan walikota se-Provinsi Banten untuk penetapan UMK kabupaten dan kota," jelasnya.

Berikut besaran UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023:

1. Kabupaten Pandeglang Rp2.980.351,46

2. Kabupaten Lebak Rp2.944.665,46

3. Kabupaten Serang Rp4.492.961,28

4. Kabupaten Tangerang Rp4.527.688,52

5. Kota Tangerang Rp4.584.519,08

6. Kota Tangerang Selatan Rp4.551.451,70

7. Kota Cilegon Rp4.657.222,94

8. Kota Serang Rp4.090.799,01

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]