mantul69

seribu mimpi 00 720Jutaan kata 692139Orang-orang telah membaca serialisasi

《mantul69》

KPU tempatkan Muhaimin di tengah saat debat keempat******

Itu sudah diatur

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Muhaimin Iskandar di posisi tengah, antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, saat Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (22/1).

Anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, mengatakan Muhaimin Iskandar juga akan menjadi cawapres pertama yang akan memaparkan visi dan misi saat debat keempat tersebut.

"Nanti, di debat keempat, urutan untuk penyampaian visi dan misi akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1; sedangkan untuk posisi, nanti kalau tidak salah itu, pasangan calon nomor urut 1 di tengah. Itu sudah diatur," kata Mellaz.

Dia pun menjelaskan saat Debat Kelima Capres Pemilu 2024, pada Minggu (4/2) nanti, posisi capres akan kembali seperti Debat Pertama Capres Pemilu 2024.

Baca juga: Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024

Saat debat perdana pada 12 Desember 2023 lalu, posisi pasangan calon nomor urut 1 berada di sebelah kiri, kemudian pasangan calon nomor urut 2 berada di tengah, dan pasangan calon nomor urut 3 berada di sisi kanan.

"Kalau dalam konteks panggung seperti itu. Kalau konteks penyampaian visi dan misi, pertama itu sesuai dengan pelaksanaan debat sejak debat pertama," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (15/1), Mellaz juga telah memastikan KPU menggunakan format debat yang sama dengan tiga debat capres-cawapres sebelumnya.

Durasi debat keempat juga akan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri atas enam segmen.

Baca juga: Wapres minta debat Capres dan Cawapres cukup di forum resmi

Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kemudian segmen keenam akan ditutup dengan pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres.

Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 membahas tema terkait energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Indef soroti isu makanan bergizi jelang debat Cawapres

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Penuhi panggilan penyidik, Firli Bahuri tiba lebih awal di Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di lantai 6 ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Jumat.

Firli terpantau tiba lebih awal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 08.30 WIB. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana hitam, Firli dikawal seorang stafnya masuk dari pintu Awaluddin.

Firli tidak banyak berkomentar saat ditanya kabarnya, hanya menyapa dan mengajak media untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

"Sehat, kita ikutin aja," ujar Firli sambil berlalu.

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dijadwalkan pukul 09.00 WIB.

"(Firli) sudah datang di Bareskrim sekira pukul 08.00 WIB dan mulai dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka FB pada pukul 09.00 WIB," ujar Ade.

Baca juga: Yusril ingatkan soal bukti kasus pemerasan Firli Bahuri

Firli telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebanyak lima kali. Dua kali pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Oktober 2023 dan 16 November 2023. Kemudian tiga kali pemeriksaan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 1, 6 dan 27 Desember 2023.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctopasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Hingga kini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Baca juga: Penyidik minta keterangan Yusril Ihza sebagai saksi tersangka Firli
Baca juga: Yusril: Foto Firli dan SYL tidak menerangkan apa-apa

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

DPRD DKI anggarkan Rp3 miliar untuk pakaian dinas dan atribut anggota******

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp3,08 miliar untuk pakaian dinas dan atribut anggota baru periode 2024-2029 sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wakil rakyat.

"Anggaran itu untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota Dewan diperuntukkan untuk Dewan baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Augustinus menuturkan jika sebelumnya pada 2022 telah disiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI, maka kini menjadi Rp3 miliar.

Kenaikan ini lantaran adanya penambahan dua pin emas dengan berat lima gram dan tujuh gram. "Kenapa anggarannya naik dari Rp1,7 miliar menjadi Rp3 miliar? Karena ada pembelian pin emas," katanya.

Dia mengatakan, pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI yang dibagikan setiap lima tahun sekali akan diberikan bagi 106 anggota DPRD DKI periode 2024-2029 saat pelantikan.

Baca juga: Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliar
Baca juga: DKI siapkan Rp1,74 miliar untuk pakaian dinas anggota DPRD 2022

Berdasarkan data yang diunggah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diakses pada Senin ini pukul 17.15 WIB, pengadaan pakaian dinas tersebut tercantum dalam satuan kerja Sekretariat DPRD.

Dalam laman tersebut, tertulis penyediaan pakaian dinas dan pin emas bakal dimulai pada Juni 2024 dan pemanfaatannya barang dimulai Agustus 2024.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI pada 2022 melalui mekanisme lelang.

"Lima potong (pakaian), salah satunya yang menjadi ciri khas daerah, baju Betawi," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Menurut dia, pengadaan pakaian dinas tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017.
Baca juga: DPRD DKI tegaskan pengadaan baju dinas tak langgar aturan

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Label：paito 5d saigontoto、owl77、bonus slot 100 persen

Terkait：halo 168 slot、hoki365、rtp slot pragmatic tertinggi hari ini live、foto maxwin、slot innova 77、link depo 50 bonus 50、sensasi777、gaming slot gacor、flokitoto、angkatoto1

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：axiata 4d（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

cara dapat uang dari internet

rog777 slot

ratu89

semua situs slot

situs terpercaya 2023

pola main mahjong ways

cara pinjam uang di tokopedia

kumpulan situs slot online

situs terpercaya slot 2022

gadisBacaan TerkaitMore+

Mahkota Keheningan

jp8800

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos******

Tokyo (ANTARA) - Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.

“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku betterdari sebelumnya,” katanya.

Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial.

“Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantubanget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya.

Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang.

Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya.

Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya.

Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS).

“Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.

Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019.

“Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya.

Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan.

“Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput.

Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS.

“Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.

“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024.

Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.

Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan.

Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.

Baca juga: PPLN Tokyo buka tiga TPS pada Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Tokyo tetapkan 29.434 pemilih pada Pemilu 2024
Baca juga: DPSHP baru 25 persen, Dubes Heri imbau WNI pastikan hak pilih Pemilu

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat paling kuat, Tang Seng

kredit mudah ilegal atau legal

Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Barisan Bintang Penyihir

ayuslot

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos******

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Teratai Putih Mo Dharma

paito oregon 9 warna angkanet

KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK
Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah

Senjata kekaisaran

japan slot online

Bencana pergerakan tanah rusak rumah di Kampung Cikontrang Sukabumi******

Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cikontrang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, bahkan ada warga sampai mengungsi akibat rumahnya ambles dan mengalami kerusakan cukup parah.

"Dari hasil pendataan yang dilakukan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Purabaya, bencana pergerakan tanah ini di RT 005/006, Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya ini merusak delapan rumah," kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria, di Sukabumi, Sabtu.

Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa. Dari jumlah tersebut, satu kepala keluarga memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya karena rumahnya sudah tidak layak huni dan terancam ambruk.

Informasi yang dihimpun dari P2BK Purabaya, bencana pergerakan tanah ini sudah mulai terjadi pada pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.16 WIB pada Kamis (18/1), setelah terjadi retakan tanah sepanjang 60 meter dan lebar retakan 3-5 cm dengan kedalaman 30 sampai 50 cm.

Awal bencana tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan hanya enam rumah saja yang terancam. Namun, karena tingginya intensitas hujan deras pada Sabtu pagi sekitar pukul 03.30 WIB, enam rumah yang awalnya terancam menjadi terdampak di tambah dua rumah lainnya yang juga mengalami kerusakan.

Mayoritas rumah yang terdampak tersebut mengalami kerusakan pada dinding dan teras seperti retak-retak, bahkan ada juga yang ambles karena fondasi rumah ikut tergerus oleh pergerakan tanah. Selain merusak delapan rumah, tiga petak lahan pertanian (sawah) milik warga setempat juga terdampak.

"Untuk kerugian masih dalam pendataan. Untuk warga yang terdampak bencana mayoritas memilih bertahan menghuni rumahnya, tetapi jika bencana ini semakin parah kami meminta untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman," kata Sandra lagi.

Tidak menutup kemungkinan bencana pergerakan tanah ini semakin meluas, karena petugas yang melakukan asesmen panjang retakan tanah dari waktu ke waktu terus bertambah.

BPBD Kabupaten Sukabumi pun telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian guna mengungkap pemicu terjadinya pergerakan tanah tersebut.
Baca juga: Pergerakan tanah meluas, BPBD Cianjur-Jabar dirikan tenda pengungsian
Baca juga: BPBD Cianjur Jawa Barat relokasi delapan rumah di jalur longsor

sistem Qixia

pinjam uang 300 juta di bank bri

MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

“Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung I MK RI diJakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

《mantul69》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，home togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mantul69》bab terbaru。