cara daftar game slot online 812Jutaan kata 584064Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot paling gacor saat ini》
Perppu Cipta Kerja Hapus Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Perempuan******Jakarta, CNN Indonesia--
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) ternyata tidak menjamin cuti haid dan cuti melahirkanbagi pekerja perempuan, beserta upahnya selama mengambil dua cuti tersebut.
Dalam Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja tersebut, tema cuti dimuat dalam Pasal 79.
"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi Pasal 79 ayat (3), menjabarkan jenis-jenis cuti tersebut.
"Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l., dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama," bunyi Pasal 79 ayat (5) Perppu Cipta Kerja.
Padahal, di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya, dua hak khusus bagi pekerja perempuan ini dimuat dalam UU.
Cuti haid bagi pekerja perempuan dijamin melalui Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Lihat Juga :Daftar Lengkap Harga Baru BBM Pertamina Per 3 Januari 2022 |
"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.
Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi Pasalnya.
Adapun jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.
Isu cuti haid dan melahirkan juga pernah menyeruak saat penyusunan UU Cipta Kerja pada 2020. Kelompok buruh ragu ketentuan tersebut hilang di Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun, pemerintah membantah dua hak khusus tersebut dihapuskan dari Omnibus Law. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui laman Twitter resminya @perekonomianri, menjelaskan istirahat panjang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Lalu, 30 Desember lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mencabut UU Cipta Kerja yang telah divonis Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk hukum inkonstitusional bersyarat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penerbitan Perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Partai Buruh Ngaku Belum Baca Semua 1.117 Halaman Perppu Ciptaker******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku belum membaca keseluruhan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.
"Partai Buruh melihat Perppu Nomor 2 Tahun 2022 strict point-nya adalah kepada kepentingan kelas pekerja, di klaster lain kan ada (total) 11 klaster. Di klaster pekerja ada dua yang dilihat Partai Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).
"Satu, ketenagakerjaan yang tadi saya sebut 9 poin (tuntutan). Sudah baca, sangat detil kami sudah baca. Kedua, terkait dengan Bank Tanah," imbuhnya.
Kedua, soal outsourcing alias tenaga ahli daya. Ketiga, pesangon. Keempat, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dipermudah.
Kelima, karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Keenam, pengaturan jam kerja. Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan.
Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, adalah sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.
Sedangkan soal Bank Tanah, ia mengatakan pasal-pasal dalam klaster tersebut berorientasi kepada kepentingan korporasi besar. Hal tersebut membuat tanah-tanah yang diatur dalam Bank Tanah tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan kalangan korporasi.
Said Iqbal mengatakan Bank Tanah hanya berfokus kepada korporasi besar untuk membangun perkebunan kelapa sawit, mengeksplorasi pertambangan, hingga kepentingan-kepentingan pengembang yang sebenarnya berorientasi kepada komersialisasi tanah.
Partai Buruh yang mewakili kelompok petani menginginkan Bank Tanah harus sejalan dengan land reform alias reforma agraria.
"Itulah dua poin yang baru kami baca secara detail, persoalan klaster ketenagakerjaan dan juga persoalan tentang Bank Tanah yang tidak mengadopsi tentang konsep land reform padahal reforma agraria itu masih berlaku dengan berlakunya UU Pokok-pokok Agraria," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:aplikasi belanja yang bisa paylater、situs slot 2021、bibit168 slot
Terkait:gacor 789、link slot gacor、sobat168、geledek 99 slot、cipit88、81 togel、situs terbaru、slot gacor web、jam gacor inces、asia77 login
bab terbaru:hcs777(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《situs slot paling gacor saat ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot terlarisHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot paling gacor saat ini》bab terbaru。