klik855

Di Tiga Kerajaan

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Pemerintah Keluarkan Jurus Baru Bendung Banjir Produk Impor Jumat Ini******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kebijakan untuk menekan barang imporyang membanjiri Indonesia bakal ditentukan pemerintah melalui rapat pada Jumat (6/10).

Zulkifli mengatakan ini adalah tindak lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (3/10).

"Kemarin kita rapat dipimpin langsung Pak Presiden (Jokowi), antara lain mengenai border dan post border,juga kawasan berikat yang akan ditata. Mungkin nanti Jumat akan diputuskan, antara lain post borderdan borderitu. Post borderbegitu banyak, gak mudah. Oleh karena itu, mungkin nanti akan dijadikan border," ungkapnya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Mengutip laman Kemendag dan Kementerian Keuangan, borderadalah wilayah pabean dan post border berarti di luar kawasan pabean. Dengan kata lain, kebijakan post border adalah langkah pemerintah memeriksa barang impor di luar kawasan pabean, seperti gudang importir.

Ketentuan soal post borderjuga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border).

Akan tetapi, beleid tersebut dicabut dengan kehadiran Permendag Nomor 44 Tahun 2021 yang kini direvisi menjadi Permendag Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Meski Zulkifli tak merinci aturan baru tersebut bakal berbentuk apa, ia menegaskan langkah ini dilakukan demi membawa kebaikan untuk pedagang lokal Indonesia, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sekarang kita benahi grosir-grosir, pedagang ritel, UMKM. Kita tertibkan juga kalau ada yang ilegal. Sekarang yang akan kita bahas lagi nanti post borderdan border," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Mengintip Potensi Pasir Kuarsa RI yang Bikin Rempang Dilirik Investor******

Sejumlah wilayah di Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam berupa pasir silika, yang kerap disebut sebagai pasir kuarsa. Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang kaya sumber daya itu.

Pasir kuarsa ini menjadi bahan baku utama dalam industri pembuatan kaca dan panel surya. Oleh sebab itu, tak mengherankan jika perusahaan China Xinyi Group ingin menanamkan investasi mencapai Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.

Lantas seperti apa potensi pasar kuarsa Indonesia hingga mengundang perusahaan China menanam investasi di Rempang?

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2021, Indonesia memiliki potensi sumber daya pasir kuarsa yang cukup besar sampai dengan 25 miliar ton dengan jumlah cadangan mencapai 330 juta ton.

Sumber daya dan cadangan pasir kuarsa Indonesia tersebut tersebar di 23 provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua Barat.

Sementara, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini merupakan salah satu produsen utama pasir kuarsa di Indonesia.

Data Kementerian ESDM 2021 menunjukkan Kepri memiliki potensi sumber daya hipotetik pasir kuarsa mencapai lebih dari 190 juta ton yang terdistribusi di dua wilayah.

Pasir kuarsa sendiri ada di berbagai wilayah di Indonesia, namun hanya beberapa daerah yang memenuhi spesifikasi industri kaca dan panel surya, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Sumatra Barat, dan juga Kepri.

Meskipun pasir kuarsa telah ada selama puluhan tahun, baru pada tahun 2020 silam pasir tersebut mulai dieksploitasi dan diekspor ke China. Hingga saat ini, setidaknya ada 2 juta ton pasir kuarsa yang diekspor dari Kepri ke China.

Khusus di Indonesia, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.

Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.

Dengan hadirnya pabrik kaca di Rempang Eco City, pemerintah meyakini daerah penghasil pasir kuarsa akan mendapatkan keuntungan besar. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa hasil tambang mineral non-logam adalah kewenangan daerah.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

IHSG Tergelincir ke 6.886 Sore Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.886 pada Rabu (4/10) sore. Indeks saham melemah 54,31 poin atau minus 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,06 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,57 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 120 saham menguat, 439 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 2,28 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,78 persen, dan indeks Straits Times Singapura minus 1,43 persen.

Sementara, bursa saham Eropa juga kompak ambruk. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,02 persen dan indeks DAX di Jerman minus 0,20 persen.

Seperti Eropa, bursa saham Amerika juga ramai-ramai rontok. Indeks S&P 500 melemah 1,37 persen, indeks Dow Jones turun 1,29 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barangimpor yang boleh dijual secara online di Tanah Air.

Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). 

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9). 

Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas.

Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Lihat Juga : Zulhas Ancam Tutup E-Commerce Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta

Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]