slot no 1 di dunia

otoritas maksimal

Kapan Badai PHK di Indonesia Berakhir?******

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak kunjung usai, baik di dalam dan luar negeri. Tidak hanya perusahaan rintisan alias startupberbasis teknologi di Indonesia, badai PHK juga menerjang perusahaan besar mancanegara, seperti Amazon, Twitter, hingga Meta.

Lebih dari 18 ribu karyawan Amazon terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan perusahaan pada 18 Januari mendatang.

Namun, CEO Amazon Andy Jassy sudah mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK mencakup mereka yang mengisi posisi HRD dan toko Amazon.

Pertama,pemulihan ekonomi negara-negara maju selepas pandemi covid-19 tidak secepat perkiraan.

Secara khusus, Ryan menyoroti bagaimana The Fed melakukan kebijakan agresif menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi Amerika Serikat (AS).

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, banyak orang tidak berinvestasi atau melakukan konsumsi, melainkan condong menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan.

"Ini yang membuat permintaan produk teknologi atau yang terkait dengan produk-produk turunan teknologi itu turun. Mau gak mau perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang besar ini harus menyeimbangkan sisi keuangannya agar tidak terlalu tekor atau boros. Karena ternyata penjualannya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

"Negara Barat itu sangat biasa melakukan rasionalisasi karyawan atau bahasa kita di Indonesia melakukan PHK. Kita bisa lihat Amazon, Twitter, atau Facebook, dan sebagainya. Itu untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka di saat ekonomi sedang melambat," sambung Ryan.

Kedua, Ryan melihat pekerja kembali melakukan aktivitas normal setelah pandemi covid-19, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa akan berlaku sistem work from home(WFH) atau bekerja secara hybridtanpa perlu ke kantor. Fakta tersebut turut memukul jumlah penjualan barang-barang elektronik hingga penggunaan layanan jasa berbasis IT.

Ketika pandemi covid-19, pekerja sampai harus berlangganan Zoom, beli laptop canggih, eksternal kamera, hingga menggunakan speaker tambahan untuk bekerja dari rumah.

Namun, permintaan yang tinggi di periode pandemi tersebut menyusut ketika covid-19 mereda. Bahkan, Ryan mengaku barang-barang tersebut sudah tidak ia pakai lagi karena lebih sering bertemu langsung di kantor.

"Sebetulnya yang terjadi di dalam negeri ini sama dengan yang terjadi di negara maju. Di AS orang banyak WFH, lalu kita produksi di dalam negeri, ngikut. Kita kan follower, karakter kita kan follower, ngikut. Tapi ternyata di sana tidak sesuai yang diperkirakan sebelumnya, kita ikut-ikutan jadi korban. Makanya beberapa perusahaan berbasis IT sudah mengurangi karyawannya, tempo hari 18 ribu (PHK) itu Amazon," tuturnya.

Kendati demikian, Ryan tidak bisa memastikan sampai kapan badai PHK ini berlangsung. Menurutnya, semua itu tergantung kondisi keuangan perusahaan. Ia hanya menekankan perusahaan IT mau tidak mau harus melakukan reshapingatau memformulasikan ulang model perusahaan agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian global.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Perlu Inovasi Baru

ahli super

Riset: 1 Persen Populasi Terkaya di Dunia Makin Kaya saat Pandemi******

Organisasi nirlaba yang fokus mengatasi ketimpangan ekonomi, Oxfam, melaporkan 1 persenpopulasi teratas di dunia menguasai dua pertiga dari nilai kekayaanyang tercipta selama periode 2020-2022,  yakni sebesar US triliun.

Laporan Oxfam tersebut dirilis pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis dan politik global untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi perhatian global.

"Jumlah itu hampir dua kali lebih banyak daripada uang yang diperoleh 99 persen populasi dunia terbawah," menurut laporan Oxfam berjudul Survival of the Richest, dikutip dari Aljazeera, Senin (16/1).

Ini membuat mereka leluasa memberikan US triliun kepada para ahli warisnya. Nilai yang bahkan lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Afrika.

Di sisi lain, ada sekitar 1,7 miliar pekerja yang tersebar di berbagai negara di mana nilai inflasi lebih tinggi dari gaji pekerja.

Direktur Eksekutif Oxfam International Gabriela Bucher mengatakan menarik pajak dari kelompok super kaya adalah pintu keluar dari ketimpangan ekonomi ini.

Dalam laporannya, Oxfam menyebut pajak 5 persen yang dikenakan pada jutawan dan miliarder dunia dapat mencapai US,7 triliun per tahun. Jumlah ini cukup untuk mengangkat dua miliar orang keluar dari kemiskinan.

"Sementara orang biasa berkorban setiap hari untuk hal-hal penting seperti makanan, orang super kaya bahkan telah melampaui impian terliar mereka," kata Bucher.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

Kementerian PUPR Baru Selesaikan 16 Rusun Pekerja IKN******

Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru itu. Pembangunan rusun hunian pekerja konstruksi dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023.

"Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto beberapa waktu lalu.

Kompleks rusun hunian pekerja konstruksi IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum, seperti masjid,mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman dan fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," jelas Iwan.

Dalam proses konstruksi, Kementerian PUPR mengklaim menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).

Pertama, dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua, memberikan fasilitas lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Ketiga, membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Wuhuangjing

Ancaman RI******

Indonesia dan Malaysia berencana untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawitke Uni Eropa (UE). Hal tersebut imbas pemberlakuan UU baru Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Memang, Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sangat mendukung rencana yang bakal ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Kronologi Sengketa Sawit Indonesia-Malaysia dan Eropa