pengeluara

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

republik77 slot

Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD******

Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Raja Malam Abadi

bandar55

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik******

Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menguji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) untuk naik turun penumpang di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, mulai 1 Maret 2024.

Sebelumnya, pemberhentian perjalanan Commuter Line Basoetta hanya dilayani di Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Bandara Soetta.

"Untuk meningkatkan layanan perjalanan Commuter Line khususnya perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta. Mulai 1 Maret 2024, KAI Commuter lakukan uji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soetta untuk naik turun pengguna di Stasiun Rawabuaya," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anne mengatakan selain penambahan stasiun pelayanan untuk naik dan turun pengguna tersebut, KAI Commuter juga menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta di Stasiun Bandara Soetta.

"Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta dan sekitar lebih lama 4-5 menit untuk tiba di Stasiun Bandara Soetta," ungkapnya.

Baca juga: Damri uji coba rute Stasiun KA Cepat Halim-Bandara Soetta

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Selama masa uji coba tersebut, lanjut Anne, KAI Commuter memberikan tarif promo, nantinya di Stasiun Rawa Buaya pengguna bisa menggunakan layanan Commuter Line Bandara Soetta untuk tujuan Stasiun BNI city atau Stasiun Manggarai dengan tarif sebesar Rp15.000.

"Sedangkan tujuan Stasiun Bandara Soetta dengan tarif Rp25.000, Sementara itu untuk tarif promo dari Stasiun Rawa Buaya menuju Stasiun Duri atau sebaliknya sebesar Rp10.000," ucap Anne,

KAI Commuter juga menambah fasilitas layanan berupa kursi di area tunggu pemberangkatan Commuter Line Bandara Soetta serta pemutakhiran gerbang elektronik di Stasiun Rawa Buaya sehingga bisa melayani transaksi KMT maupun tiket Commuter Line Bandara Soetta.

"Selain itu, secara bertahap menambah fasilitas layanan lainnya seperti penambahan toilet, parkir sepeda, kipas angin, dan penambahan fasilitas dispenser air minum gratis," ujar Anne.

Dengan melayani sebanyak 56 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter memprediksi Stasiun Rawa Buaya melayani pengguna Commuter Line Bandara yang naik maupun turun sebanyak 1.029 orang per harinya.

Adapun di Stasiun Rawa Buaya setiap harinya melayani sebanyak 124 perjalanan Commuter Line Tangerang dengan rata-rata volume pengguna sebanyak 7.000 pengguna pada hari kerja.

"Dengan penambahan pemberhentian stasiun ini, diharapkan Commuter Line Bandara Soetta bisa menjadi alternatif pilihan transportasi lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke bandara ataupun ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," tuturnya.

Baca juga: KAI Commuter minta maaf atas gangguan sarana KRL di Stasiun Cikini

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pada awalnya

link slot gacor sekarang

Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian******

Jakarta (ANTARA) - "Amerika Serikat tidak dapat terus mendanai mesin perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu."

Pernyataan yang diunggah dalam platform X itu bukanlah disampaikan pejuang salah satu faksi perlawanan Palestina atau politisi dari negara-negara yang mengecam Israel, tetapi ditulis oleh seorang Senator Amerika Serikat Bernie Sanders.

Sanders, yang merupakan senator dari kalangan independen ini, menulis bahwa dengan anak-anak yang kelaparan di Gaza, bukannya membuka perbatasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tentara Israel malah menembaki orang-orang yang putus asa mencari makanan dari truk bantuan.

Amarah yang ditunjukkan Sanders itu tampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh warga dunia yang memiliki hati nurani, yang mendengar kabar banyaknya korban tewas akibat tindakan penembakan yang dilakukan pasukan negara Zionis itu, padahal warga Palestina sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan, termasuk pada Kamis (29/2).

Tragedi yang terjadi di bagian barat Kota Gaza itu mengakibatkan jumlah korban tewas dalam catatan Kementerian Kesehatan di Gaza mencapai 112 orang.

Otoritas Palestina menyatakan Israel menyerang jalan di bagian barat Kota Gaza dan mengatakan bahwa penembakan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 760 lainnya terluka. Padahal, semua korban sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan mengecam penembakan yang dilakukan tentara Israel karena dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina yang mencoba menerima bantuan.

Pihak militer Israel, dengan berbagai macam dalih yang dimiliki, berkilah bahwa mereka melakukan itu karena sekelompok warga berupaya merampok truk bantuan kemanusiaan.

Bahkan, lebih lanjut, Israel menuduh terbunuhnya warga Gaza itu kebanyakan disebabkan karena adanya orang yang terinjak-injak atau dilindas truk.

Menurut ucapan dari Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari, pihaknya hanya berupaya agar truk bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kamel Abu Nahel, seorang saksi mata yang mendapat perawatan di rumah sakit di Gaza, kepada media BBC menyatakan bahwa saat dirinya mendapatkan tepung dan kaleng makanan, tiba-tiba dirinya ditembak oleh pasukan Israel.

Hal itu mengakibatkan sopir truk bantuan panik dan terburu-buru menginjak gas dan dampaknya menabrak sejumlah orang yang juga menanti bantuan, termasuk kaki Kamel Abu Nahel juga terhantam truk tersebut.

Para petugas di rumah sakit di Gaza yang merawat banyak korban juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang dirawat menderita luka tembak atau adanya luka akibat pecahan dari peluru.


Penembakan langsung

Kelompok Hamas juga menolak penjelasan versi IDF, dengan menyatakan bahwa bukti yang ada menunjukkan adanya penembakan langsung ke arah warga, termasuk penembakan ke arah kepala.

Hamas dengan tegas menyebut serangan itu sebagai pembantaian keji yang ditambah dengan serangkaian pembantaian panjang yang dilakukan oleh entitas kriminal Zionis terhadap rakyat Palestina.

Selain itu, serangan mematikan terhadap warga yang mencari bantuan makanan itu dinilai merupakan bagian dari "perang kelaparan" yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab diminta untuk dapat mengambil keputusan yang mewajibkan Israel menghentikan pembunuhan massal, pembersihan etnis, genosida dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Hamas juga mengatakan pihaknya menganggap Israel dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden bertanggung jawab atas eskalasi perang.

Senada, Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembantaian buruk yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel telah terjadi.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pembunuhan sejumlah besar korban sipil tak berdosa yang mempertaruhkan hidup mereka merupakan bagian integral dari perang genosida yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan terhadap rakyat Palestina, tulis kantor Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.

Pihak Gedung Putih atau pemerintah AS, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menyebarkan hasil percakapan lewat telepon antara Presiden Biden dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam rilis dari Gedung Putih itu disebutkan bahwa para pemimpin membahas apa yang terjadi di Gaza, bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa warga sipil dan sepakat bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya mengakhiri perundingan sesegera mungkin dan memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Mereka juga dikatakan telah membahas upaya untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pembebasan sandera akan menghasilkan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, selama, setidaknya enam pekan", lanjut rilis tersebut.


Penyelidikan menyeluruh

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Olivia Dalton kepada wartawan pada Kamis (29/2) mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Dalton menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan tragedi tersebut.

Kejadian itu, ucapnya, menegaskan lagi pentingnya memperluas bantuan kemanusiaan supaya sampai ke mereka yang membutuhkan di Gaza.

Menariknya, di tengah retorika pentingnya bantuan kemanusiaan yang dikemukakan Gedung Putih, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sidang di Kongres AS pada hari yang sama mengungkapkan bahwa AS telah memberi Israel 21.000 rudal berpemandu presisi sejak awal perang.

Austin menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan menteri di Israel, Yoav Gallant, dengan menyatakan bahwa "Saya berharap ketika kita memberikan amunisi kepada sekutu dan mitra, mereka akan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab".

Austin juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan keamanan "bukanlah keputusan saya" dan bersikeras bahwa Israel menggunakan senjata yang diberikan "dengan cara yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan, Selasa (27/2).

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.


Mimpi buruk

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly kepada wartawan pada Kamis (29/2) menyatakan insiden mematikan di titik distribusi bantuan di Gaza sebagai "mimpi buruk" dan mengatakan bahwa penargetan warga sipil harus dihentikan.

Joly menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan internasional terkirim ke Gaza dan masyarakat terlindungi ketika mereka pergi dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penembakan oleh Israel sebagai "satu lagi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan dalam platform X bahwa dia "merinding dengan berita tentang pembantaian lagi di kalangan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan".

Borell mengatakan bahwa "kematian ini sama sekali tidak dapat diterima" dan bahwa "pencabutan bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI (hukum humaniter internasional)."

Tidak tanggung-tanggung, Sekjen PBB Antonio Guterres juga ikut mengutuk insiden hari ini di Gaza utara, di mana lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal atau terluka saat mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Pernyataan tersebut berlanjut, "Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung, di mana PBB tidak dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan".

PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dengan tragedi kematian konvoi bantuan Gaza itu. Para delegasi diperkirakan akan berkumpul di markas besar PBB di New York pada pukul 16:15 waktu setempat (Jumat, 04.15 WIB) menyusul permintaan dari pihak Aljazair.

Sebelumnya, Iran, melalui unggahan di X, telah mengusulkan kepada PBB agar dapat membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

Tuntutan dari Iran itu kian relevan, mengingat tragedi penembakan warga Gaza yang menunggu bantuan menunjukkan dengan gamblang sikap Israel yang lebih suka memuntahkan peluru daripada menahan diri guna mewujudkan gencatan senjata untuk perdamaian seutuhnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

paito nevada angkanet

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

slot fafafa uang asli demo

Nintendo klaim Tears Of The Kingdom dibajak jutaan kali sebelum rilis******

Jakarta (ANTARA) - Nintendo mengatakan bahwa gim ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’ telah dibajak lebih dari satu juta kali dalam beberapa minggu sebelum rilis resminya.

Melansir NME pada Rabu (28/2), klaim tersebut merupakan bagian dari gugatan yang diajukan Nintendo terhadap Tropic Haze, yang mengembangkan emulator Switch populer Yuzu.

Yuzu diduga mengizinkan gamer untuk memainkan gim Switch bajakan di sistem Windows, Linux, atau Android dengan Tropic Haze sepenuhnya menyadari penggunaan Yuzu dalam memfasilitasi pembajakan dalam skala besar.

“Yuzu mengubah perangkat komputasi umum menjadi alat untuk pelanggaran kekayaan intelektual besar-besaran terhadap Nintendo dan karya berhak cipta lainnya,” demikian tertulis dalam gugatan.

Baca juga: Peluncuran konsol baru Nintendo dilaporkan diundur

Baca juga: Nintendo dan Sony akan buat film live action "Legend of Zelda"

Gugatan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Stephen Totilo dalam akun X, yang mengatakan salinan bajakan dari Tears Of The Kingdom telah diunduh lebih dari satu juta kali dalam sepuluh hari sebelum peluncuran resmi gim tersebut, dengan Patreon Yuzu menggandakan pelanggan di jendela yang sama.

"Dengan Yuzu di tangan, tidak ada yang menghentikan pengguna untuk mendapatkan dan memainkan salinan ilegal dari hampir semua gim yang dibuat untuk Nintendo Switch, semuanya tanpa membayar sepeser pun kepada Nintendo atau kepada ratusan pengembang dan penerbit game lain yang membuat dan menjual gim untuk Nintendo Switch,” kata gugatan itu.

Menurut VGC, Nintendo bahkan menuntut penutupan Yuzu.

Hal ini terjadi setelah pengembang demake Portal 64 yang dibatalkan mengatakan bahwa proyek tersebut “mungkin sudah gagal sejak awal karena bergantung pada properti milik Nintendo,” sementara Peretas Gary Bowser mengatakan hukuman penjara 40 bulan dan denda besar adalah sebuah peringatan untuk yang lainnya.

Bowser didakwa pada tahun 2021 atas keterlibatannya dengan kelompok peretas Team-Xecuter, yang menciptakan perangkat yang memungkinkan pengguna memainkan salinan game bajakan di Nintendo Switch dan 3DS.

Bowser diperintahkan untuk membayar
kembali 11,45 juta euro atau sekitar Rp 193 miliar meskipun dia mengaku hanya mendapatkan beberapa ratus dolar sebulan untuk memperbarui situs web Team-Xecuter dan mendapatkan umpan balik dari pengguna.

Dalam berita lain, Nintendo sepertinya telah mengonfirmasi bahwa Switch 2 akan dirilis pada tahun 2025, bertepatan dengan peluncuran Pokémon Legends Z-A.

Baca juga: "Red Dead Redemption" akan hadir di PlayStation 4 dan Nintendo Switch

Baca juga: Nintendo ubah karakter "Blackie" di "Super Mario Bros"
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Istri Peri Tertinggi

88asia

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024