pragmatic88 981Jutaan kata 827863Orang-orang telah membaca serialisasi
《warkop slot》
Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.
Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.
"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).
Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.
Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.
Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.
"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.
Lihat Juga :Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia |
Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.
Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.
"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.
Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.
Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Lihat Juga :IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs |
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.
Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.
Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.
Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.
Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******Semarang, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.
"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).
Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.
"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.
Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih.
"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.
Lihat Juga :Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah |
"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.
Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).
Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.
Lihat Juga :Fakta Pertemuan Jusuf Hamka-Staf Sri Mulyani soal Utang Rp800 M |
Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.
Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.
"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:kecurangan slot pragmatic、4d toto macau paito、slot agen terpercaya
Terkait:slot gacor maxwin 2023、rumus pola gacor olympus、situs slot gacor 2022 terbaru、daftar situs gacor、slot aman dan terpercaya、tiktaktogel、tunai cair ojk、dewajudi、cara memakai voucher shopee、bonus member baru 100 di depan
bab terbaru:pinjaman tercepat(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《warkop slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,32 togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《warkop slot》bab terbaru。