pragmetic88

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baruyang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build uparea dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest cityatau kota hutan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

KAI Prediksi Perjalanan Kereta Lebaran Ini Tembus 69 KA per Hari******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memprediksi perjalanan kereta selama masa Lebaran akan tembus sebanyak 69 KA per hari.

Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menuturkan pihaknya terus memastikan jalur rel dalam kondisi baik menjelang musim mudik.

Sejumlah pemeriksaan juga terus dilakukan seperti lebar jalur, kondisi bantalan, penambat rel, jembatan, wesel, batu balast, normalisasi saluran air, dan perlintasan sebidang.

Eva menambahkan pihaknya juga menyiapkan 185 petugas di bagian sinyal dan telekomunikasi juga disiapkan untuk mengawal angkutan lebaran.

Selain petugas prasarana, alokasi petugas pengamanan gabungan sebanyak 610 personil juga disiapkan untuk mengamankan diberbagai lokasi operasional KA termasuk Stasiun dan Sarana KA.

"Dalam penugasannya selain membantu mengatur alur penumpang di stasiun, tim pengamanan juga akan lebih sering melakukan pergerakan untuk memastikan seluruh penumpang mengikuti prokes utama seperti penggunaan masker dan tidak berkerumun," kata Eva.

Untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat maka secara total selama 22 hari masa angkutan lebaran, KAI menyiapkan 1 juta ketersediaan tempat duduk dengan operasional KA sebanyak 1531 KA.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

674 Ribu Orang Mudik di H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 674.457 orang mudik pada H-6Lebaran 2023atau Minggu (16/4) kemarin, di mana pemudik motormulai bertambah.

Jumlah pemudik pada H-6 meningkat ketimbang hari sebelumnya, yang mencapai 586.270 orang. Angka ini juga naik 17,50 persen jika dibandingkan H-6 Lebaran 2022, yakni 528.850 orang.

"Kami terus mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal sebelum terjadi peningkatan arus kendaraan, yang diprediksi terjadi mulai 18 April sampai dengan 21 April 2023," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan mudik jarak jauh karena sangat rentan kecelakaan. Kemenhub meminta pemudik menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis.

Adita memprediksi jumlah kendaraan yang bakal keluar Jabodetabek akan terus meningkat menjelang Lebaran 2023. Pada tahun lalu, ia menyebutkan puncak arus kendaraan terjadi pada H-3, di mana sebanyak 226.615 kendaraan melewati jalan tol.

Lihat Juga : ANALISISMelihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi

Ia mengatakan ada kenaikan pergerakan mobil di jalan arteri pada H-6 kemarin. Peningkatan kendaraan tersebut menembus 50,54 persen jika dibandingkan hari normal.

Sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau Kemenhub melalui posko meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol, dan 20 ruas jalan arteri.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-6 terjadi di angkutan udara, yakni sebanyak 221.786 penumpang. Persentasenya mencapai 32,88 persen dari total pengguna angkutan umum di semua moda," jelasnya.

Di lain sisi, Adita mengatakan persentase kenaikan jumlah penumpang tertinggi ada di angkutan kereta api sebesar 72,5 persen, disusul angkutan udara, jalan, dan laut.

Berikut rincian pergerakan pemudik H-6 Lebaran 2023:

- Angkutan udara: 221.786 penumpang
Naik 36,38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 162.620 penumpang.

- Angkutan jalan: 127.313 penumpang
Naik 12,81 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 112.858 penumpang.

- Angkutan kereta api: 135.987 penumpang
Naik 72,25 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 79.040 penumpang.

- Angkutan penyeberangan: 125.042 penumpang
Turun 20,25 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 156.802 penumpang.

- Angkutan laut: 64.329 penumpang
Naik 2,61 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 62.693 penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Bandara Kertajati Layani AirAsia ke Kuala Lumpur Mulai 17 Mei 2023******

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat akan melayani rute penerbangan Kertajati (KJT) - Kuala Lumpur(KUL) (PP) mulai Mei 2023. Penerbangan itu akan dioperasikan oleh MaskapaiAirAsia Berhard.

Pengoperasian rute internasional ini berdasarkan surat Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan pada Kamis (30/3) kemarin.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni menyambut baik hal tersebut dan berharap ke depannya makin banyak maskapai dan rute penerbangan yang dilayani di Bandar Udara Kertajati.

Rute Kertajati (KJT) - Kuala Lumpur (KUL) tersebut dijadwalkan beroperasi 2 kali dalam seminggu mulai 17 Mei sampai 25 Oktober 2023.

Kristi mengimbau selama pelaksanaan penerbangan tersebut pihak AirAsia Berhard agar tetap mematuhi aturan keselamatan yang berlaku tentang keselamatan dan keamanan penerbangan dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

"Selain aspek keselamatan dan keamanan, pelayanan terhadap penumpang juga harus diperhatikan mulai daripre-flight, in-flight,dan post flight," ujarnya.

Ia juga mengingatkan Ditjen Hubud akan melakukan evaluasi realisasi penerbangan dan penggunaan slot time secara berkala selama periode Summer 2023.

"Kami akan terus melakukan berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristi berharap dengan dibukanya penerbangan internasional di Bandara Kertajati dapat meningkatkan sektor pariwisata dan menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita