gamescools

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

IHSG Diproyeksi Loyo di Tengah Gejolak Harga Komoditas******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan Selasa (15/11). Pelemahan itu dipicu oleh gejolak harga komoditas dan nilai tukar rupiah yang lesu.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengungkapkan pergerakan investor akan bergantung pada rilis data neraca perdagangan di dalam negeri dan indeks harga produsen (PPI) di Amerika Serikat.

"IHSG diprediksi melemah. Candlestickmembentuk long black bodydan dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG masih berada dalam rentang konsolidasi wajar. Kendati demikian, ia melihat peluang tekanan yang masih cukup besar.

"Pergerakan IHSG pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.954 danresistance7.141.

"Potensi gejolak terhadap harga komoditas dan nilai tukar rupiah akan dapat memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG dalam beberapa waktu mendatang, sehingga hari ini IHSG berpotensi menguat," sambung William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, AALI, TBIG, INDF, ASRI, BSDE, HMSP, dan LSIP.

IHSG ambruk ke level 7.019 pada awal pekan ini. Indeks saham melemah 69,81 poin atau minus 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,31 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,37 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 179 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,31 persen.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Erick: Biden Dukung Indonesia Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkapkan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/11).

Menurut Erick, Biden ikut mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satunya melalui akselerasi transisi energi yang menjadi perhatian dunia, termasuk AS.

"Biden juga berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," kata Erick lewat keterangan tertulis.

"Tadi juga Biden mengharapkan peran di Indonesia sebagai pemimpin Asia Tenggara dan berharap Indonesia dapat mempererat hubungan negara-negara di Asia Tenggara dengan AS," ucap Erick.

Pertemuan ini dilakukan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022 besok.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Bapak Presiden tadi sangat mengapresiasi atas kehadiran Biden untuk menghadiri KTT G20 di Bali," paparnya.

Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11). Ia pun mengaku senang telah diundang ke Indonesia pertemuan KTT G20.

"Senang bertemu lagi dengan Anda (good to see you again), saya sangat senang menyambut Anda di Gedung Putih beberapa waktu lalu," kata Biden pada Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Pulihkan Pariwisata, Sandiaga Minta Poltekpar Bali Cetak SDM Unggul******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) nasional pasca pandemi covid-19.

Menurut Sandiaga Uno, lewat SDM unggul dan berdaya saing, sektor parekraf tak hanya bangkit, tetapi kian berkualitas dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Sandiaga usai memberikan pembekalan Liaison Officer (LO) sekaligus peresmian gedung Pascasarjana I Gede Ardika di Poltekpar Bali, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Jadi kita jangan pasif, kita harus selalu tanya (sapa wisatawan), kita harus datang dan menampilkan keramahtamahan yang sudah menjadi treatment yang dikembangkan," ungkap Sandiaga Uno.

"Kearifan budaya lokal juga harus menyampaikan ya hal-hal yang sangat edukatif dan informatif tentang pariwisata. Di mana kita bisa mendapatkan spiritualitas yang baik dan bagaimana kita memberikan dampak yang berkelanjutan untuk kelestarian alam kita dan merawat warisan ini untuk anak-cucu kita," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengaku telah berpesan kepada para peserta B20 dan G20 untuk berlibur dan turut membantu mengurangi emisi karbon.

"Kami menawarkan pariwisata tidak hanya Bali Selatan, ada di Barat, Timur, Utara. Saya menyampaikan mohon tambah seminggu kunjungannya, toh sudah jauh-jauh. Mereka harus menanam 64 pohon mangrove," ucap Sandi.

Hal tersebut berdasarkan hitungan dari kalkulator carbon foot print setelah menaiki pesawat seseorang harus menanam 64 buah mangrove.

"Jadi bisa ditanam di Taman Nasional Bali Barat, atau di Tahura, atau di tempat lain di yang sudah kita kerja samakan. Lima destinasi super prioritas ada di sekitar Bali seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika," tuturnya.

Sandiaga Uno juga menawarkan peluang investasi bagi para peserta B20 di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Nusantara.

"Memang pimpinan negara G20 nanti akan langsung pulang. Tapi pendampingnya kan masih ada di sini, nanti mereka akan kita tawarkan paket di Bali dan sekitarnya," jelas Sandiaga Uno.

"Kalau dilihat, sektor yang berkembang pesat sekarang ada di transportasi, akomodasi, food& beverage," tutupnya.

Terkait kunjungan Sandiaga Uno di London world travel market beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan Indonesia dapat membukukan transaksi hampir tiga kali lipat dari yang ditargetkan.

"Kita berhasil membukukan di atas Rp730 miliar dari target sekitar Rp300 miliar dan kita juga bisa mendapatkan kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di bulan-bulan dan tahun 2023 dan 2024. Ada 36 pelaku paragraf yang sangat antusias dan mengapresiasi kehadiran kembali kita di London world travel market yang kedua," jelas Sandiaga Uno.

Hal tersebut kata Sandiaga diharapkan dapat membawa inspirasi bagi Indonesia dan menjadi acuan dari kebangkitan sektor pariwisata.

"Memang kita tidak memiliki angka kunjungan yang pantas, tapi dunia pariwisata melihat bahwa pola kita untuk mendahulukan UMKM memberikan tempat desa wisata melibatkan perempuan dan melibatkan anak-anak muda dalam kebangkitan pariwisata Ini mendapat suatu tempat spesial di para pemerhati dan analis," jelasnya.

Sehingga stakeholder terkait di acara tersebut cukup yakin angka wisata di Indonesia bukan hanya jumlahnya yang tercapai target kunjungan wisatawan mancanegara tapi juga kualitasnya lama tinggalnya serta juga kualitas belanjanya.

"Jadi mereka ini akan menghadirkan satu kebangkitan yang holistik jadi itu oleh-oleh dari London. Sektor Parekraf dunia sekarang reboundnya sangat kencang," tambah Sandiaga Uno.

Negara-negara di Eropa kata Sandi tengah menawarkan paket-paket pariwisata yang sangat fokus terhadap keberlanjutan lingkungan. Sehingga ilmu-ilmu baru tersebut yang didapatkan dan mudah-mudahan tahun depan Kemenparekraf akan banyak lagi aktivitas dan events.

"Kita selenggarakan bukan hanya di Bali tapi juga di lima destinasi super prioritas, ada juga nanti kejutan tapi masih di embargo dari London. Baru bisa dirilis hari Rabu depan tapi tunggu tanggal mainnya kita ada suatu kejutan," ucap Sandiaga Uno.

Kaisar Agung

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]