idxplay

mantulbro 319Jutaan kata 859428Orang-orang telah membaca serialisasi

《idxplay》

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Luhut Balas Penuding Jokowi Tak Bisa Kerja: Lihat dengan Kepala******

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membalas orang yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa bekerja. Ia menyebut orang yang menuding itu kelihatan bermasalah. 

Luhut mencontohkan keberhasilan rezim Jokowi menyelenggarakan F1 Powerboat (F1H2O) dan Aquabike Jetski World Champinship 2023 di Danau Toba, Sumatra Utara. Kini, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah F1 Powerboat pada 1 Maret-3 Maret 2024 di lokasi yang sama seperti tahun lalu.

"Saya kira orang Batak tak pernah membayangkan, maaf kalau saya straight forward, bahwa akan terjadi seperti ini di tanah Batak," kata Luhut dalam Konferensi Pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Pada konferensi pers tersebut, Luhut didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.

Luhut menegaskan ini menjadi kebanggaan untuk tanah Batak. Bahkan, ia mengutip bisikan dari Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu soal laporan New York Times yang memasukkan Toba sebagai rekomendasi wisata dunia.

"Tadi Pak Odo jelaskan ke saya, New York Times jelaskan kalau Bali hiruk pikuk, kalau Toba ketenangan, kesunyian, keheningan," tuturnya.

"Jadi, saya kira ada dua sekarang (destinasi wisata dunia di Indonesia), kalau lima tahun ini bisa kita pelihara atau ini bagus, ada turis destinasi baru selain bali. Airport sudah bagus, kemudian orang Batak-nya juga diajarkan," imbuh Luhut.

Meski sindiran Luhut tidak tegas ditujukan ke siapa, belakangan kritik soal kinerja Jokowi justru datang dari eks rekannya saat di DKI Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta, Ahok merupakan wakilnya.

Ahok yang baru saja mundur dari komisaris utama PT Pertamina (Persero) itu fokus mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Politikus PDI Perjuangan tersebut lantas menyenggol Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

"Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya enggak enak ngomong depan umum," ujar Ahok dalam potongan video yang beredar di media sosial TikTok.

[Gambas:Video CNN]

Susi soal Wacana Keran Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi: Gila Saja******

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara terkait rencana pemerintah membuka kembali ekspor benih lobsterataubenur.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh Susi pada 2016 silam. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

"Gila saja. Plasma nutfah diambil dan dijual," kata Susi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Plasma nutfah sendiri merupakan substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Wacana membuka lagi keran ekspor benih lobster dibuka lagi usai di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan networkjuga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadopsi," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concernmengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win windan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholdersdan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.

[Gambas:Video CNN]

Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.

"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.

Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.

"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.

Label：198 slot gacor、ratu3388 rtp、pinjaman online yang bunganya kecil

Terkait：kakek 77 slot、cara dapat uang tambahan dari internet、pay4d、superhoki89、gacor 88 login、situs judi slot 138、terjebak pinjol ilegal、untung99、sl9t gacor、mujur123

bab terbaru：situs gacor bonus new member 100（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01